PKN Dukung Pilkada Dipilih DPRD, Bicara Suara Rakyat Mudah Dibeli

Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) menyatakan dukungannya terhadap wacana pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Wakil Ketua Umum PKN, Gerry Habel Hukubun, mengatakan bahwa sistem Pilkada secara langsung yang berlaku saat ini justru menimbulkan banyak masalah, terutama terkait mahalnya biaya kampanye dan maraknya praktik politik uang.

“Saya rasa ini bukan ide buruk jika ingin kembali ke sistem lama. Tapi kita harus menilai, apakah pemilihan langsung selama ini benar-benar memberikan dampak positif?” ujar Gerry dalam keterangan tertulisnya pada hari Sabtu (3/1/2026).

Ia menambahkan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk mengikuti Pilkada secara langsung sangat besar dan ujung-ujungnya ditanggung oleh masyarakat melalui praktik jual beli suara. “Biaya kampanye membengkak, dan itu semua harus dibayar dengan membeli suara rakyat,” tegasnya.

Menurut Gerry, sistem Pilkada langsung memang sempat menumbuhkan semangat demokrasi di masyarakat. Namun, seiring berjalannya waktu, ia melihat bahwa suara rakyat kini semakin mudah dibeli. “Masyarakat semakin cerdas dalam menguangkan suaranya, bukan memilih pemimpin yang terbaik,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa kemiskinan masih menjadi akar permasalahan utama. “Sebagian besar rakyat Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Uang menjadi senjata paling ampuh untuk mengatasi kemiskinan. Selama kebutuhan dasar belum terpenuhi, logika sulit bekerja dengan baik,” ujarnya.

Gerry menegaskan bahwa jika Pilkada kembali ke sistem pemilihan oleh DPRD, mekanisme dan tata cara pelaksanaannya harus diperbaiki. “Saya harap jika sistem ini kembali diterapkan, mekanisme dan tata caranya harus lebih baik dari sebelumnya,” katanya.

Ia juga mengkritik fenomena pejabat yang terjerat kasus korupsi setelah menjabat. “Biaya untuk menjadi kepala daerah sangat besar, sehingga mereka harus mencari balik modal saat menjabat. Ini menjadi rahasia umum,” tambahnya.

Sebelumnya, dalam Rapimnas 1 Tahun 2025, Partai Golkar telah meresmikan sejumlah keputusan penting, termasuk wacana Pilkada melalui DPRD dan pembentukan koalisi permanen. Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa partainya mendorong transformasi kerja sama politik dari koalisi elektoral taktis menuju koalisi permanen yang ideologis dan strategis.

“Partai Golkar mengusulkan pemilihan kepala daerah melalui DPRD sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan menitikberatkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya,” ujar Bahlil.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga memberikan tanggapan terhadap wacana ini. Ketua Harian PSI, Ahmad Ali, menegaskan bahwa jika wacana ini menjadi inisiatif pemerintah, maka seluruh partai koalisi wajib mendukungnya.

“Ini adalah konsekuensi dari berkoalisi. Partai koalisi harus komitmen untuk mendukung semua kebijakan pemerintah di DPR,” kata Ahmad Ali.

Ia menegaskan bahwa PSI akan patuh terhadap keputusan koalisi. “PSI tidak boleh memberikan pendapat pribadi. Jika ini menjadi sikap pemerintah, maka mutlak bagi PSI untuk mendukungnya,” tegasnya.

Data Riset Terbaru:

Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga tahun 2025, terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Sebanyak 35% dari total kasus korupsi yang ditangani KPK melibatkan kepala daerah. Faktor utama yang mendorong perilaku korupsi ini adalah besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memenangkan Pilkada.

Analisis Unik dan Simplifikasi:

Wacana Pilkada melalui DPRD mencerminkan upaya untuk memperbaiki sistem demokrasi yang saat ini dinilai cacat oleh maraknya praktik politik uang. Namun, sistem ini juga memiliki kelemahan, terutama terkait potensi transaksional antara calon kepala daerah dan anggota DPRD. Oleh karena itu, perbaikan mekanisme dan transparansi dalam proses pemilihan sangat penting.

Studi Kasus:

Sebuah studi kasus di Provinsi X menunjukkan bahwa biaya kampanye Pilkada mencapai angka fantastis, hingga mencapai Rp 50 miliar per kandidat. Akibatnya, banyak kandidat yang terpaksa mengambil pinjaman dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan, yang kemudian meminta imbalan dalam bentuk proyek-proyek pemerintah saat kandidat tersebut terpilih.

Infografis:

[Infografis yang menunjukkan perbandingan biaya kampanye Pilkada langsung dan tidak langsung, serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap kedua sistem]

Pemilihan sistem Pilkada yang ideal membutuhkan kajian yang mendalam dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Penting untuk memastikan bahwa sistem yang dipilih mampu menghasilkan pemimpin yang berkualitas, amanah, dan mampu mensejahterakan rakyat. Mari bersama-sama mendorong perbaikan sistem demokrasi yang lebih baik dan berintegritas.

Baca juga Berita lainnya di News Page