Kehadiran Negara dalam Penanganan Bencana: Menilai Efektivitas Respons Kebijakan Publik

Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di lokasi bencana bukan sekadar kunjungan singkat, melainkan sebuah pernyataan politik yang dalam. Ketika sang kepala negara memilih merayakan pergantian tahun di tengah warga terdampak di Tapanuli Selatan, lalu kembali turun langsung memantau penanganan di Aceh Tamiang, pesannya jelas: negara hadir tanpa basa-basi.

Presiden tidak datang hanya untuk memberi semangat atau sekadar foto bersama. Di lokasi bencana, Prabowo menggelar rapat koordinasi panjang bersama para menteri, TNI, Polri, dan BNPB. Rapat ini tidak dilakukan secara tertutup, melainkan disiarkan langsung kepada publik. Ini langkah yang tidak lazim dalam penanganan bencana, namun justru di situlah letak kekuatan pesannya: pengambilan keputusan dilakukan tepat di titik krisis, dengan transparansi penuh.

Dalam banyak penanganan bencana sebelumnya, publik sering mempertanyakan jarak antara kekuasaan dan penderitaan rakyat. Kali ini, jarak itu dipersempit. Presiden hadir bukan hanya secara fisik, tetapi juga membawa pusat kendali langsung ke lapangan. Dengan rapat yang disiarkan secara langsung, tidak ada ruang untuk penundaan atau saling lempar tanggung jawab.

Bahkan tanpa banyak sorotan, hunian sementara bagi warga terdampak di Aceh Tamiang berhasil diselesaikan dengan cepat. Ini membuktikan bahwa ketika negara bekerja dengan fokus dan koordinasi yang solid, hambatan birokrasi bisa dilenyapkan. Peran Danantara dalam percepatan penyediaan hunian sementara menjadi bukti bahwa eksekusi cepat bukan mimpi, asalkan ada komando yang jelas.

Namun, di sinilah tantangan utama muncul: kecepatan pusat sering tidak diimbangi kesiapan daerah. Dalam berbagai penanganan bencana, masalah utama bukan selalu soal anggaran atau perhatian pusat, melainkan keterlambatan data dari daerah. Tanpa data akurat tentang rumah rusak ringan, rusak berat, atau warga yang perlu segera direlokasi, keputusan sebaik apa pun akan mentok di lapangan.

Kasus Bupati Aceh Utara Ismail A Jalil yang harus “diajari” langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian soal pendataan rumah rusak seharusnya menjadi pelajaran keras bagi kepala daerah lain. Dalam situasi darurat, kelambanan administratif bukan hanya kesalahan teknis, tapi bisa berarti tertundanya hak warga atas bantuan.

Tidak semua keterlambatan berasal dari kompleksitas lapangan. Ada faktor klasik yang sering diabaikan: lemahnya sense of urgency, minimnya kepemimpinan lokal, dan keengganan turun langsung untuk memastikan data warganya sendiri. Dalam sistem pemerintahan terdesentralisasi, kepala daerah—mulai dari bupati, wali kota, hingga keuchik—adalah ujung tombak negara. Mereka bukan hanya perpanjangan tangan administratif, melainkan penentu apakah kebijakan pusat benar-benar sampai ke rakyat.

Ketika Presiden, para menteri, TNI-Polri, dan BNPB sudah berjam-jam di lapangan membahas persoalan satu per satu secara terbuka, tidak ada alasan bagi daerah untuk berjalan santai. Jangan sampai terjadi ironi: pusat bergerak cepat dan transparan, tapi tersandung di tingkat pelaksana paling dekat dengan warga.

Dalam konteks hukum, hubungan pusat dan daerah seharusnya didasarkan pada kepercayaan dan tanggung jawab resiprokal. Namun, kenyataannya, banyak elit daerah kurang berperan optimal. Dalam penanganan bencana di Sumatera, peran pemerintah daerah sebagai garda terdepan dalam implementasi kebijakan terlihat sangat lemah dan tidak responsif.

Ada kebiasaan lama di mana pemerintah daerah cenderung melemparkan permasalahan yang sebenarnya menjadi tanggung jawabnya kepada pusat, seolah-olah semua beban daerah bukan urusan mereka. Fakta di lapangan selama sebulan lebih penanganan bencana menunjukkan bahwa pemerintah daerah umumnya tidak optimal, kecuali beberapa yang responsif. Selebihnya, hanya bersikap pasif dan menuntut.

Meski begitu, intensitas kehadiran Prabowo di lokasi bencana mengirimkan pesan politik yang tegas: empati harus diwujudkan dalam kerja konkret, dan kerja konkret harus bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Kehadiran Presiden ini seharusnya memicu pemerintah daerah untuk bekerja lebih keras.

Politik kini tidak cukup hadir dalam bentuk simbol, melainkan harus menjadi keputusan cepat dan hasil nyata. Dalam konteks ini, merayakan tahun baru di pengungsian sambil memimpin rapat darurat bukanlah pencitraan, melainkan pernyataan sikap bahwa penderitaan rakyat tidak mengenal kalender.

Namun, pesan ini akan kehilangan maknanya jika tidak diikuti konsistensi di semua level pemerintahan. Pemerintah daerah tidak boleh menunggu ditegur publik baru bergerak. Justru di saat krisis, kepemimpinan daerah diuji: apakah mereka mampu bekerja lebih cepat dari biasanya, atau kembali terjebak dalam rutinitas birokrasi.

Ke depan, evaluasi penanganan bencana tidak cukup hanya melihat berapa besar anggaran terserap atau berapa unit hunian dibangun. Yang lebih penting adalah kecepatan respons, kualitas data, dan keberanian pemimpin daerah untuk mengambil keputusan cepat.

Negara hari ini telah menunjukkan kehadirannya secara nyata dan transparan. Kini giliran pemerintah daerah memastikan bahwa kehadiran itu tidak terhambat oleh kelalaian, kemalasan, atau ketidakmampuan mengelola data warganya sendiri. Dalam situasi darurat, kecepatan bukan pilihan—itu adalah kewajiban. Dan Prabowo mengerti itu.

---

Data Riset Terbaru:
Studi dari Pusat Studi Bencana Universitas Gadjah Mada (2024) menunjukkan bahwa daerah dengan sistem pendataan digital terintegrasi mampu mempercepat penyaluran bantuan hingga 60% dibanding daerah yang masih mengandalkan pendataan manual. Selain itu, riset dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tahun 2023 mencatat bahwa 70% keterlambatan penanganan bencana disebabkan oleh lemahnya koordinasi antara pusat dan daerah, bukan karena keterbatasan anggaran.

Analisis Unik dan Simplifikasi:
Fakta menunjukkan bahwa birokrasi sering menjadi “bottleneck” dalam penanganan bencana. Solusi terbaik bukan hanya mempercepat kerja pusat, tetapi juga memperkuat kapasitas daerah dalam hal manajemen data dan pengambilan keputusan cepat. Dengan digitalisasi pendataan dan pelatihan intensif bagi aparat daerah, respon bencana bisa jauh lebih efisien.

Studi Kasus:
Penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun 2023 menjadi contoh nyata. Saat itu, pemerintah daerah setempat menerapkan sistem pendataan berbasis aplikasi mobile yang terintegrasi dengan pusat. Hasilnya, bantuan tiba di lokasi dalam waktu 48 jam, jauh lebih cepat dibanding bencana serupa di wilayah lain yang membutuhkan waktu hingga 10 hari.

Infografis:

• 70% keterlambatan bencana disebabkan oleh lemahnya koordinasi pusat-daerah
• 60% percepatan bantuan terjadi di daerah dengan sistem pendataan digital
• 48 jam waktu ideal penyaluran bantuan di daerah dengan sistem terintegrasi
• 10 hari waktu rata-rata penyaluran bantuan di daerah dengan sistem manual

Ketika negara hadir di tengah krisis, harapan rakyat bukan sekadar bantuan materi, tetapi juga kepastian bahwa pemerintah bekerja dengan hati dan kecepatan. Momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperbaiki sistem penanganan bencana secara menyeluruh, dari pusat hingga pelosok desa.

Baca juga Berita lainnya di News Page