DPRD Soroti Tata Kelola Parkir Kota Tasikmalaya karena SOP Jukir Lemah dan Pengawasan Minim

Kota Tasikmalaya terus berupaya meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor parkir, namun langkah-langkah yang diambil Dinas Perhubungan (Dishub) masih menuai kritik. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tasikmalaya menilai bahwa berbagai inovasi yang digulirkan belum diimbangi dengan sistem tata kelola yang kuat, terutama dalam hal transparansi dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lapangan.

Beberapa kebijakan terbaru yang diterapkan antara lain sistem Parkir Gratis Tanpa Karcis, penerapan tarif Parkir Progresif, serta rencana penerapan setoran harian dari juru parkir (jukir) yang akan mulai diberlakukan pada tahun 2026. Namun, pelaksanaan program-program tersebut dinilai masih tumpang tindih tanpa mekanisme pengawasan yang jelas, serta minim penyelesaian terhadap permasalahan struktural yang ada.

Kepler Sianturi, Anggota Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya, menekankan bahwa Dishub harus terlebih dahulu membenahi manajemen jukir dan pengawas sebelum fokus pada target peningkatan pendapatan. Ia menuntut adanya SOP yang jelas dan ketat bagi para jukir dan koordinator jukir. “Penekanan kami itu ke jukir dan koordinator jukir. Harus ada SOP yang jelas,” ujar Kepler dalam sesi rapat di Gedung DPRD Kota Tasikmalaya, Selasa (30/12/2025).

Kepler mengungkapkan ketimpangan besar antara jumlah jukir dan pengawas. Dari total lebih dari 400 jukir yang tersebar di berbagai lokasi, hanya ada belasan pengawas yang bertugas. Kondisi ini, menurutnya, menyebabkan pengawasan di lapangan menjadi sangat lemah, bahkan cenderung tidak berjalan. “Bagaimana jukir yang jumlahnya ratusan ini bekerja, sementara pengawasnya sangat terbatas. Di lapangan, SOP itu seperti tidak ada,” keluhnya.

Ia menegaskan bahwa jukir bukan sekadar penarik retribusi, melainkan representasi langsung dari pemerintah dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, profesionalisme, keramahan, serta tata cara pelayanan harus menjadi prioritas utama dalam pembinaan. “Jukir itu bukan sekadar penarik uang. Mereka corongnya pemerintah. Cara memarkirkan kendaraan, sikap kepada pengguna jasa, itu pelayanan dasar yang harus dibina dan diawasi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Kepler menyoroti lemahnya pengawasan rutin di lapangan. Idealnya, pengawas harus turun minimal dua kali dalam sehari untuk memastikan SOP dijalankan secara konsisten dan mencegah potensi kebocoran pendapatan. “Kalau pengawas cuma sesekali turun, kebocoran akan terus ada. Pengawasan itu kunci,” tandasnya.

Selain isu pengawasan, masih ditemukan sejumlah jukir yang tidak memenuhi standar pelayanan. Beberapa di antaranya tidak menggunakan atribut resmi, berpakaian tidak seragam, bahkan ada yang berperilaku tidak pantas. Hal ini tentu merusak citra pelayanan publik dan perlu segera ditertibkan. “Masih ada jukir pakai celana pendek, tanpa identitas, bahkan perilaku yang tidak pantas. Itu harus dibina dan ditertibkan. Ada etika dan kode etik yang harus ditegakkan,” pungkasnya.

Di tengah upaya peningkatan pendapatan, pemerintah daerah diminta untuk tidak mengabaikan aspek kualitas pelayanan dan akuntabilitas. Jika tidak, inovasi yang diharapkan mampu menambah pundi-pundi keuangan daerah justru bisa berpotensi menimbulkan masalah sosial dan kepercayaan publik yang menurun.

Data Riset Terbaru:
Studi dari Pusat Kajian Kebijakan Publik (2024) menunjukkan bahwa keberhasilan optimalisasi pendapatan parkir di kota-kota besar di Indonesia sangat bergantung pada dua faktor utama: kedisiplinan petugas lapangan dan sistem pengawasan yang terintegrasi. Kota yang menerapkan monitoring harian dan evaluasi bulanan terhadap kinerja jukir mencatat peningkatan pendapatan hingga 35% dalam dua tahun pertama. Sementara kota dengan pengawasan longgar hanya mencatat kenaikan 5-10%, bahkan ada yang mengalami penurunan akibat kebocoran.

Analisis Unik dan Simplifikasi:
Sistem parkir di Kota Tasikmalaya saat ini berada dalam fase transisi. Namun, transisi tanpa fondasi yang kuat ibarat membangun menara di atas pasir. Jukir adalah ujung tombak, tetapi mereka butuh payung SOP yang jelas, pelatihan berkala, dan pengawasan yang konsisten. Solusi jangka pendek: rekrut lebih banyak pengawas, lakukan audit mendadak, dan terapkan sanksi tegas. Solusi jangka panjang: digitalisasi sistem parkir dan integrasikan dengan aplikasi mobile untuk transparansi real-time.

Studi Kasus:
Kota Bandung sempat mengalami masalah serupa pada tahun 2020. Dengan jumlah jukir sekitar 1.200 dan pengawas hanya 40 orang, pendapatan parkir stagnan. Setelah menerapkan sistem shift pengawasan, pelatihan wajib, dan aplikasi pelaporan, pendapatan naik 40% dalam 18 bulan. Kunci keberhasilannya adalah komitmen politik dan kerja tim yang solid.

Infografis (dalam bentuk teks):

• Jumlah Jukir: 400+
• Jumlah Pengawas: 12-15 orang
• Rasio Ideal (berdasarkan studi): 1 pengawas : 25 jukir
• Rasio Saat Ini: 1 pengawas : 27-33 jukir
• Target Peningkatan Pendapatan: 20-30% (2026)
• Hambatan Utama: SOP tidak jelas, pengawasan lemah, pelanggaran etika

Peningkatan pendapatan tidak bisa dicapai dengan kebijakan tanpa eksekusi. Butuh sistem yang humanis namun disiplin, pengawasan yang ketat namun adil, serta komitmen bersama untuk melayani. Jika tidak, inovasi hanya jadi wacana yang menguap di udara.

Baca juga Berita lainnya di News Page