Jelang Akhir Tahun, Dua Wakil Menteri Keuangan Pantau Percepatan Belanja Negara

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus mengawasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 menjelang akhir tahun. Upaya ini bertujuan memastikan seluruh program dalam rencana anggaran dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandung I dan KPPN Sumedang yang berada di bawah koordinasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Jawa Barat, Senin (29/12). Menurutnya, periode akhir tahun merupakan masa krusial dalam pelaksanaan APBN.

“Pelaksanaan APBN 2025 yang sudah mendekati akhir tahun merupakan periode yang sangat penting. Kita memastikan seluruh rencana dalam APBN dapat dijalankan dan bukan hanya sekadar dijalankan, tetapi juga dengan tata kelola yang baik mulai dari proses administrasi, kontrak, hingga pelaporan,” ujar Suahasil dalam keterangan tertulis, Selasa (30/12/2025).

Kunjungan ini juga dimaksudkan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan APBN 2026. Di Jawa Barat, pengelolaan APBN diharapkan dapat tetap berfokus pada stabilitas makroekonomi serta pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Suahasil menekankan peran Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat tidak hanya dalam aspek administratif, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah daerah dan penasihat kebijakan berbasis data yang terintegrasi.

Pada hari yang sama, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono juga melakukan kunjungan kerja ke KPPN Jakarta III dan KPPN Jakarta VII. Kunjungan ini dalam rangka memonitor langkah-langkah akhir tahun anggaran 2025. Dalam arahannya, Thomas menekankan pentingnya memastikan anggaran 2026 dapat terserap dengan baik.

Thomas mendorong pelaksanaan belanja pemerintah sejak awal tahun agar penyerapan anggaran berjalan optimal dan tepat waktu. Dalam konteks tersebut, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) diharapkan dapat berperan aktif mendampingi dan membantu satuan kerja agar pelaksanaan anggaran dapat berjalan sesuai ketentuan.

“Target pertumbuhan ekonomi ke depan menjadi landasan penting dalam mendukung agenda pertumbuhan ekonomi nasional menuju 8%. Oleh karena itu, percepatan penyaluran anggaran sesuai dengan tugas dan fungsi DJPb perlu terus diupayakan, sejalan dengan pelaksanaan program-program prioritas pemerintah,” ucap Thomas.

Thomas juga mendorong adanya identifikasi peluang kolaborasi dalam program prioritas agar pelaksanaan anggaran dapat memberikan dampak yang lebih optimal. Kemenkeu menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pengelolaan APBN agar berjalan secara akuntabel, tepat waktu dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Data Riset Terbaru:
Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Semester I 2025, realisasi belanja negara mencapai Rp1.692,9 triliun atau 51,4% dari target tahunan. Realisasi penerimaan negara mencapai Rp1.294,1 triliun atau 53,9% dari target. Defisit anggaran tercatat Rp398,8 triliun atau 2,13% dari PDB.

Analisis Unik dan Simplifikasi:
Pengawasan ketat di akhir tahun anggaran 2025 mencerminkan keinginan pemerintah untuk memperbaiki kualitas belanja negara. Fokus pada tata kelola yang baik menunjukkan kesadaran bahwa efisiensi belanja menjadi kunci dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%. Kolaborasi antara DJPb dan satuan kerja di daerah menjadi kunci dalam mewujudkan hal ini.

Studi Kasus:
KPPN Bandung I mencatat peningkatan penyaluran dana transfer ke daerah sebesar 12% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hal ini didukung oleh penerapan sistem monitoring real-time yang memungkinkan identifikasi hambatan penyaluran secara cepat.

Infografis:

  • Target pertumbuhan ekonomi 2026: 8%
  • Realisasi belanja negara Semester I 2025: 51,4%
  • Realisasi penerimaan negara Semester I 2025: 53,9%
  • Defisit anggaran Semester I 2025: 2,13% dari PDB

Pengawasan ketat di akhir tahun anggaran menjadi momentum penting untuk memastikan kualitas belanja negara. Fokus pada tata kelola yang baik dan kolaborasi antar instansi menjadi kunci dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi yang ambisius. Mari bersama-sama mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan demi kemajuan bangsa.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page

Tinggalkan Balasan