Bos Bulog Minta Fee 10% ke Pemerintah

Pemerintah sedang mempertimbangkan peningkatan margin yang diterima oleh Perum Bulog. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menekankan bahwa selama ini Bulog hanya mendapatkan margin sebesar Rp 50 per kilogram beras. Margin ini dinilai terlalu kecil mengingat beban tugas Bulog yang sangat besar dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

Zulhas menjelaskan bahwa Bulog memainkan peran krusial dalam menstabilkan harga beras, terbukti dari berhasilnya peningkatan harga gabah menjadi Rp 6.500 per kilogram. Bulog juga menjadi ujung tombak dalam penyaluran bantuan pangan dan penyerapan gabah petani. Namun, margin yang diberikan sangat minim. “Bayangkan, dengan margin Rp 50 per kilogram untuk 3 juta ton beras, hanya menghasilkan Rp 150 miliar. Bagaimana mungkin Bulog bisa menjangkau daerah-daerah terpencil seperti Papua dan Maluku dengan dana sekecil itu?” tegasnya.

Rencana peningkatan margin ini akan dibahas dalam rapat koordinasi khusus. Pemerintah juga akan berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menentukan besaran margin yang tepat. Tujuannya agar harga beras bisa seragam di seluruh Indonesia, terutama di daerah 3T (tertinggal, terluar, terdepan).

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengusulkan peningkatan margin fee menjadi 10%. Usulan ini didasarkan pada prinsip kesetaraan dengan BUMN strategis lainnya seperti PLN dan Pertamina yang juga mendapatkan margin serupa dalam menjalankan tugas negara. “Kami tidak meminta penghargaan lain, hanya minta reward yang adil agar Bulog bisa lebih baik. PLN dan Pertamina saja mendapatkan margin 10%, mengapa Bulog tidak?” ujarnya.

Rizal menekankan bahwa margin sebesar Rp 50 per kilogram telah berlaku sejak 2014 tanpa ada penyesuaian. Padahal, peran Bulog semakin vital dalam menjaga stabilitas harga pangan. “Selama 11 tahun, margin tidak pernah naik, malah Bulog mengalami kerugian hampir Rp 900 miliar. Maka dari itu, kami meminta peningkatan margin agar tidak terus merugi,” tambahnya.

Jika usulan margin 10% disetujui, diproyeksikan Bulog akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 2,1 triliun, jauh lebih besar dari margin saat ini yang hanya Rp 150 miliar dengan potensi kerugian mencapai Rp 900 miliar. Dana tambahan ini akan digunakan untuk revitalisasi aset, pembaruan infrastruktur pascapanen, dan penguatan sistem logistik pangan nasional.

Margin yang diterima Bulog merupakan pembayaran dari pemerintah atas penugasan penyaluran beras melalui berbagai program seperti operasi pasar, bantuan pangan, dan bantuan bencana menggunakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Prosesnya dimulai dari pengadaan beras dari petani sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP), yang dananya dipinjam dari bank BUMN. Setelah penyaluran selesai, baru pemerintah membayar margin kepada Bulog. Dengan margin yang kecil, utang dan bunga bank terus menumpuk, sehingga Bulog berpotensi mencatat kerugian.

Data Riset Terbaru menunjukkan bahwa kenaikan margin ini akan memberikan dampak signifikan terhadap kemampuan Bulog dalam menjangkau daerah-daerah terpencil. Studi kasus di wilayah Papua menunjukkan bahwa biaya logistik untuk distribusi beras mencapai 30% dari harga jual, jauh di atas margin yang diterima Bulog saat ini. Infografis terbaru juga menggambarkan bahwa dengan margin 10%, Bulog dapat memperluas jangkauan distribusi hingga 40% lebih banyak, terutama di wilayah timur Indonesia.

Peningkatan margin ini bukan hanya soal keuntungan, tetapi juga tentang keberlanjutan dan kemandirian finansial Bulog dalam menjalankan tugas strategisnya. Dengan dana yang lebih memadai, Bulog dapat memperbaiki infrastruktur gudang, membeli alat panen modern, dan memperkuat sistem logistik yang efisien. Ini akan berdampak langsung pada ketersediaan pangan yang merata di seluruh Indonesia, mendukung visi pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional yang kuat dan mandiri.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page