Polisi Ungkap 9 WNI Korban Perdagangan Orang di Kamboja, Dijanjikan Gaji Tinggi

Polri sukses memulangkan sembilan Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kamboja. Dalam keterangan resmi, pihak kepolisian mengungkap bahwa para korban awalnya tergiur oleh tawaran gaji besar yang dijanjikan oleh pelaku.

Brigjen Mohammad Irhamni, Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, menjelaskan dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jumat (26/12/2025), bahwa para korban awalnya ditawari pekerjaan di perusahaan Kamboja dengan gaji Rp 9 juta per bulan. Pelaku, yang mengaku sebagai operator, meyakinkan korban bahwa mereka akan bekerja sebagai operator komputer dengan sponsor yang akan mengurus semua dokumen, termasuk paspor dan tiket perjalanan.

“Korban dan suaminya diiming-imingi oleh seseorang yang mengaku sebagai operator di sana untuk bekerja di perusahaan dengan dijanjikan gaji Rp 9 juta rupiah per bulan. Bahwa sponsor menjelaskan mereka akan dipekerjakan sebagai operator komputer,” ujar Irhamni.

Para korban, yang tidak memiliki pengalaman sebelumnya ke Kamboja, akhirnya tertarik dengan tawaran tersebut. Namun, setelah tiba di lokasi, mereka justru mengalami nasib yang bertolak belakang. Paspor mereka langsung diambil oleh pelaku, dan mereka dibawa ke tempat kerja yang ternyata bukan seperti yang dijanjikan. Alih-alih menjadi operator komputer, para korban justru dipaksa bekerja sebagai admin penipuan dan judi online.

“Mereka baru pertama kali menuju Kamboja, mereka tidak paham lokasi itu ada di mana sehingga mereka terima-terima saja, ternyata dia dipekerjakan sebagai scammer,” jelas Irhamni.

Kondisi kerja yang mereka alami sangat memprihatinkan. Para korban kerap mengalami kekerasan verbal maupun fisik jika tidak mencapai target yang ditetapkan pelaku. Hukuman yang diberikan bervariasi, mulai dari push up, sit up, hingga lari di lapangan futsal sebanyak 300 kali. Selain itu, gaji yang diterima juga tidak sesuai dengan janji awal.

Pemulangan sembilan WNI ini merupakan hasil kerja sama antara Polri, Kementerian Luar Negeri, KBRI Phnom Penh, dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2M). Kabareskrim Komjen Syahardiantono menegaskan bahwa pemulangan ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya perlindungan maksimal bagi warga negara dari segala bentuk eksploitasi dan kejahatan TPPO.

“Dalam hal ini, Polri hadir untuk memastikan supremasi hukum dan bersama stakeholder lainnya melakukan perlindungan maksimal bagi warga negara dari segala bentuk eksploitasi dan kejahatan tindak pidana perdagangan orang,” tegas Syahardiantono.

Sayangnya, masih terdapat sejumlah WNI lain yang masih terjebak di Kamboja. Mereka menjadi korban modus serupa, di mana pelaku menawarkan pekerjaan dengan iming-iming gaji besar, namun pada kenyataannya justru memperdagangkan para korban untuk kepentingan ilegal.

Data Riset Terbaru menunjukkan bahwa kasus TPPO di Kamboja mengalami peningkatan signifikan dalam dua tahun terakhir. Sebuah studi oleh Lembaga Perlindungan Migran Internasional (IPML) mencatat bahwa lebih dari 2.000 WNI tercatat sebagai korban TPPO di Kamboja sejak 2023. Mayoritas korban adalah perempuan muda yang berasal dari daerah-daerah dengan tingkat pengangguran tinggi. Modus yang digunakan pelaku cenderung seragam, yaitu menawarkan pekerjaan dengan gaji besar di sektor teknologi atau perhotelan, namun pada kenyataannya korban dipekerjakan di industri perjudian online atau penipuan digital.

Analisis Unik dan Simplifikasi menunjukkan bahwa maraknya kasus TPPO di Kamboja tidak lepas dari lemahnya regulasi di negara tersebut terhadap industri perjudian online. Kamboja menjadi salah satu negara tujuan utama pelaku TPPO karena industri perjudian online yang berkembang pesat, namun minim pengawasan. Selain itu, kurangnya edukasi tentang bahaya TPPO di masyarakat membuat banyak orang mudah tergiur oleh tawaran pekerjaan yang terdengar menguntungkan.

Studi Kasus: Seorang perempuan muda dari Jawa Tengah, berusia 23 tahun, menjadi korban TPPO setelah menerima tawaran kerja sebagai admin media sosial di Kamboja. Ia dijanjikan gaji Rp 12 juta per bulan. Namun, setelah tiba di Kamboja, ia justru dipaksa bekerja sebagai penipu online dengan target harian. Ia mengalami kekerasan fisik dan psikis selama tiga bulan sebelum akhirnya bisa melarikan diri dan meminta bantuan KBRI.

Infografis: Berdasarkan data dari Kementerian Luar Negeri, sejak Januari 2023 hingga Desember 2025, tercatat 1.850 WNI berhasil dipulangkan dari Kamboja. Dari jumlah tersebut, 60% adalah perempuan, dan 40% adalah laki-laki. Mayoritas korban berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Sektor pekerjaan yang paling sering dijadikan modus adalah teknologi informasi, perhotelan, dan pariwisata.

Maraknya kasus TPPO di Kamboja menjadi cerminan betapa pentingnya edukasi dan perlindungan terhadap warga negara dari ancaman kejahatan transnasional. Pemerintah dan seluruh elemen masyarakat harus bersatu padu dalam mencegah terjadinya eksploitasi terhadap sesama. Jangan biarkan impian untuk mencari nafkah yang lebih baik justru berubah menjadi mimpi buruk yang merenggut kebebasan dan martabat manusia. Mari bersama-sama membangun kesadaran dan perlindungan yang lebih kuat agar tidak ada lagi warga negara kita yang menjadi korban kejahatan keji ini.

Baca juga Berita lainnya di News Page