Gedung Balai Kota DKI Jakarta tampak dari depan pada hari Rabu (29/1/2025). (Foto oleh: Tantan Hermawan/Thecuy.com)
Pemprov DKI Jakarta telah secara resmi menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun anggaran 2026 dengan nilai total mencapai Rp 81,32 triliun. Angka ini menunjukkan penurunan yang signifikan dibandingkan tahun 2025 yang mencapai Rp 91,86 triliun.
Proses penetapan APBD tersebut telah ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang diundangkan pada tanggal 23 Desember 2025. Selain itu, telah diterbitkan pula Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 44 Tahun 2025 yang mengatur penjabaran APBD tersebut.
Dalam keterangan resminya, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan bahwa target pendapatan daerah pada tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp 71,45 triliun. Selain itu, penerimaan pembiayaan daerah diproyeksikan mencapai Rp 9,87 triliun. Di sisi pengeluaran, belanja daerah direncanakan sebesar Rp 74,28 triliun dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp 7,04 triliun.
Pramono menekankan bahwa APBD tahun 2026 difokuskan pada sejumlah isu strategis yang menjadi prioritas utama, yaitu penanganan masalah sampah, pengendalian banjir, pencegahan stunting, penanggulangan kemiskinan, serta penanganan kemacetan. Pemprov DKI berkomitmen untuk menggunakan anggaran secara optimal agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh seluruh warga Jakarta.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Michael Rolandi, menjelaskan bahwa sejumlah mandatory spending berupa anggaran infrastruktur pelayanan publik dialokasikan sebesar 43,06% dari total belanja daerah, di luar bantuan keuangan. Angka ini melebihi ketentuan minimal yang hanya sebesar 40%.
Pemprov DKI Jakarta akan meningkatkan infrastruktur kota agar menjadi layak dan memadai dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3,77 triliun. Selain itu, ada juga peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi berkelanjutan sebesar Rp 582 miliar, dan peningkatan modal manusia yang berdaya saing senilai Rp 17,58 triliun.
Berbagai program lainnya juga mendapatkan alokasi anggaran, seperti program penciptaan penghidupan masyarakat yang layak dan mandiri dengan anggaran sebesar Rp 2,70 triliun, transformasi tata kelola pemerintahan yang dinamis dan responsif sebesar Rp 2,36 triliun, penciptaan mobilitas dan kawasan berorientasi transit sebesar Rp 7,82 triliun, serta optimalisasi pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim sebesar Rp 6,27 triliun.
Dalam urusan pekerjaan umum dan tata ruang, Pemprov DKI membaginya menjadi beberapa pos, antara lain pengendalian banjir dengan anggaran Rp 3,64 triliun, pengelolaan sampah Rp 1,38 triliun, serta pembangunan jembatan dan flyover sebesar Rp 289,72 miliar.
Pemprov DKI juga menganggarkan subsidi transportasi umum, yang mencakup subsidi Transjakarta sebesar Rp 3,75 triliun, subsidi Bus Sekolah sebesar Rp 105,38 miliar, subsidi MRT Jakarta sebesar Rp 536,70 miliar, subsidi LRT Jakarta sebesar Rp 325,28 miliar, dan layanan angkutan kapal perairan sebesar Rp 100,19 miliar.
Di bidang ketenagakerjaan, Pemprov DKI akan terus mengadakan pelatihan keterampilan kerja kejuruan dan Mobile Training Unit (MTU) dengan anggaran sebesar Rp 63,44 miliar, pelatihan SIM A sebesar Rp 1,2 miliar, pembentukan tenaga kerja mandiri sebesar Rp 4,33 miliar, dan pelatihan peningkatan produktivitas sebesar Rp 1,25 miliar.
Sementara itu, di bidang pendidikan, Pemprov DKI telah mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan senilai Rp 19,75 triliun atau 26,59% dari Belanja Daerah. Alokasi anggaran tersebut antara lain untuk menganggarkan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus sebesar Rp 3,25 triliun dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) sebesar Rp 399 miliar. Ada juga pos anggaran untuk sekolah swasta gratis sebesar Rp 282,46 miliar, serta rehab sekolah dan fasilitas pendidikan sebesar Rp 126,12 miliar.
Untuk bidang kesehatan, sejumlah pos anggaran yang dialokasikan, di antaranya BPJS Kesehatan sebesar Rp 1,40 triliun, pembangunan fasilitas kesehatan sebesar Rp 360,49 miliar, penyediaan alat kesehatan sebesar Rp 165,16 miliar, dan Pasukan Putih senilai Rp 43,49 miliar.
Untuk bantuan sosial, sejumlah pos anggaran yang dialokasikan, antara lain Kartu Lansia Jakarta (KLJ) sebesar Rp 625,89 miliar, Kartu Anak Jakarta (KAJ) sebesar Rp 100,10 miliar, dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) sebesar Rp 76,45 miliar.
Di ranah industri dan perdagangan, beberapa pos anggaran dialokasikan, seperti program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri sebesar Rp 13,34 miliar, program pemberdayaan UMKM sebesar Rp 17,59 miliar, serta program pembangunan dan perencanaan industri sebesar Rp 23,55 miliar.
Sementara itu, di bidang komunikasi dan informatika, Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan Rp 185,29 miliar untuk managed service CCTV dan Rp 18,25 miliar untuk sistem pengendalian banjir.
Michael Rolandi menegaskan bahwa seluruh program ini akan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Pihaknya berharap, APBD 2026 ini dapat dirasakan manfaatnya secara luas oleh warga Jakarta.
Perlu diketahui bahwa nilai APBD Pemprov DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 jauh di bawah nilai APBD Tahun Anggaran 2025 yang sebesar Rp 91,86 triliun atau turun sebesar Rp 10,54 triliun.
Penurunan APBD Pemprov DKI Jakarta tersebut terutama disebabkan oleh turunnya Pendapatan dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat, dari yang sebelumnya Rp 26,14 triliun di Tahun Anggaran 2025 menjadi hanya sebesar Rp 11,16 triliun di Tahun Anggaran 2026. Penurunan terbesar terjadi pada alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak yang turun sebesar Rp 14,79 triliun.
Data Riset Terbaru:
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada triwulan III tahun 2025 mencapai 5,2% (yoy), dengan kontribusi terbesar dari sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 23,37%. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka di DKI Jakarta pada Februari 2025 tercatat sebesar 5,41%, menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 6,21%. Angka kemiskinan di DKI Jakarta pada Maret 2025 tercatat sebesar 7,26%, menurun dibandingkan September 2024 sebesar 7,31%.
Analisis Unik dan Simplifikasi:
Penurunan APBD DKI Jakarta tahun 2026 menjadi momentum krusial untuk melakukan transformasi fiskal yang lebih berkelanjutan. Dengan penurunan signifikan dari transfer ke daerah, Pemprov DKI harus lebih kreatif dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui inovasi sektor pajak dan retribusi daerah. Di sisi belanja, fokus pada efisiensi dan efektivitas program menjadi kunci utama agar anggaran yang lebih terbatas tetap dapat memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat Jakarta.
Studi Kasus:
Penerapan sistem pengelolaan sampah berbasis teknologi informasi di Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat, berhasil meningkatkan efisiensi pengangkutan sampah hingga 30% dan mengurangi biaya operasional sebesar Rp 1,2 miliar per tahun. Sistem ini menggunakan aplikasi mobile untuk memantau volume sampah di setiap TPS dan mengoptimalkan rute pengangkutan, menjadi contoh nyata bagaimana inovasi teknologi dapat mendukung efisiensi anggaran dalam penanganan sampah.
Infografis:
Grafik pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta triwulan III 2025: Sektor dengan kontribusi terbesar adalah perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (23,37%), diikuti sektor jasa keuangan (16,89%), dan sektor informasi dan komunikasi (12,15%).
APBD DKI Jakarta tahun 2026 menjadi tantangan sekaligus peluang besar bagi Pemprov DKI untuk menunjukkan kemampuan dalam mengelola keuangan daerah secara efisien dan inovatif. Dengan fokus pada optimalisasi pendapatan asli daerah dan efisiensi belanja, Jakarta dapat menjadikan keterbatasan anggaran sebagai pendorong transformasi menuju kota yang lebih maju, berkelanjutan, dan sejahtera bagi seluruh warganya. Mari bersama-sama mendukung langkah-langkah inovatif Pemprov DKI dalam mewujudkan Jakarta yang lebih baik di masa depan.
Baca juga Berita lainnya di News Page

Saya adalah jurnalis di thecuy.com yang fokus menghadirkan berita terkini, analisis mendalam, dan informasi terpercaya seputar perkembangan dunia finansial, bisnis, teknologi, dan isu-isu terkini yang relevan bagi pembaca Indonesia.
Sebagai jurnalis, saya berkomitmen untuk:
Menyajikan berita yang akurasi dan faktanya terverifikasi.
Menulis dengan bahasa yang mudah dipahami, namun tetap menjaga integritas jurnalistik.
Menghadirkan laporan mendalam yang memberi perspektif baru bagi pembaca.
Di thecuy.com, saya tidak hanya melaporkan berita, tetapi juga berupaya menganalisis tren agar pembaca dapat memahami konteks di balik setiap peristiwa.
📌 Bidang Liputan Utama:
Berita Terbaru & ekonomi, keuangan.
Perkembangan teknologi dan inovasi digital.
Tren bisnis dan investasi.
Misi saya adalah membantu pembaca mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia usaha.
📞 Kontak
Untuk kerja sama media atau wawancara, silakan hubungi melalui halaman Kontak thecuy.com atau email langsung ke admin@thecuy.com.