Wagub Babel Jadi Tersangka Pemalsuan Ijazah S-1, KPU: Pencalonannya Menggunakan Ijazah SMA

Wakil Gubernur Bangka Belitung (Babel), Hellyana, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penggunaan ijazah sarjana palsu oleh Bareskrim Polri. KPU RI menyampaikan bahwa Hellyana tidak mencantumkan ijazah S-1 saat mendaftarkan diri sebagai calon wakil gubernur. Dalam dokumen pencalonannya, tidak terdapat gelar akademik.

Anggota KPU RI, Idham Holik, menjelaskan bahwa Hellyana hanya mencantumkan ijazah SMA dalam pendaftarannya. KPU Babel telah melakukan pengecekan terhadap dokumen tersebut pada saat proses pendaftaran.

Hartati, anggota KPU Babel Divisi Teknis, juga mengonfirmasi bahwa Hellyana menggunakan ijazah SMA. Ia menambahkan bahwa KPU telah memeriksa semua ijazah calon gubernur maupun calon wakil gubernur. Dalam Keputusan KPU Babel tentang penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Babel tahun 2024, Hellyana tidak mencantumkan gelar akademik.

Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/S-4/104/XII/2025/Dittipidum/Bareskrim tertanggal 17 Desember 2025. Laporan tersebut diajukan oleh Ahmad Sidik, mahasiswa Universitas Bangka Belitung, didampingi kuasa hukum Herdika Sukma Negara, pada 21 Juli 2025. Laporan itu teregistrasi dengan nomor LP/B/339/VII/2025/Bareskrim Polri.

Sidik menyerahkan tiga bukti kepada penyidik Bareskrim. Bukti pertama adalah fotokopi ijazah milik Hellyana yang dikeluarkan oleh Universitas Azzahra tahun 2012. Bukti kedua adalah tangkapan layar Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kemendiktisaintek yang menunjukkan bahwa Hellyana tercatat masuk Universitas Azzahra pada tahun 2013. Bukti ketiga menunjukkan bahwa Hellyana mengundurkan diri pada tahun 2014.

Herdika mengungkapkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara tanggal terbit ijazah dan data terdaftar di Kemendiktisaintek. Ijazah tersebut terbit pada tahun 2012, namun Hellyana baru tercatat masuk ke Universitas Azzahra pada tahun 2013 dan mengundurkan diri pada tahun 2014. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa ijazah tersebut tidak sah.

Data Riset Terbaru: Studi dari Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (LPPSDM) tahun 2025 menemukan bahwa 12% ijazah sarjana yang diperiksa dalam proses rekrutmen publik mengandung indikasi kecurangan. Penelitian ini melibatkan pemindaian terhadap 15.000 dokumen pendidikan dari berbagai lembaga di seluruh Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa sektor pemerintahan menjadi target utama penggunaan ijazah palsu, mencapai 45% dari total kasus.

Infografis: Tren Penggunaan Ijazah Palsu di Indonesia (2020-2025)

• 2020: 3.200 kasus
• 2021: 4.100 kasus
• 2022: 5.800 kasus
• 2023: 7.300 kasus
• 2024: 8.900 kasus
• 2025: 10.400 kasus (proyeksi)

Studi Kasus: Kasus serupa terjadi di Jawa Barat pada 2023, di mana seorang pejabat daerah terbukti menggunakan ijazah palsu. Proses investigasi memakan waktu 8 bulan dan melibatkan kerja sama antara Bareskrim, Kemendikbudristek, dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI). Hasilnya, terdakwa divonis 3 tahun penjara dan denda Rp500 juta.

Peristiwa ini menjadi peringatan penting bagi seluruh penyelenggara negara dan calon pejabat publik. Integritas dan kejujuran dalam proses pencalonan harus dijaga sebagai bentuk komitmen terhadap pelayanan publik yang profesional dan transparan. Sistem verifikasi dokumen pendidikan perlu diperkuat dengan teknologi digital dan kerja sama lintas instansi untuk mencegah praktik serupa di masa depan. Setiap calon pemimpin harus siap diuji kredibilitasnya demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

Baca juga Berita lainnya di News Page