PD Respons Cak Imin soal Pilkada Tak Langsung: Perlu Kajian dan Survei Rakyat

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita


                Jakarta - 

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, menanggapi pernyataan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau yang kerap disapa Cak Imin, yang mengkritik efektivitas pilkada langsung. Herman menekankan bahwa wacana perubahan sistem pilkada masih memerlukan kajian yang mendalam.

"Wacana mengenai pilkada langsung atau melalui DPRD saat ini sedang kami dalami dan kaji secara menyeluruh. Idealnya, kami harus terlebih dahulu mengetahui suara rakyat melalui survei, seperti yang pernah kami lakukan pada tahun 2014," ujar Herman dalam pernyataannya kepada wartawan pada Kamis (25/12/2025).

Herman mengingatkan kembali pada rapat paripurna DPR yang pernah memutuskan untuk mengubah sistem pilkada menjadi dipilih oleh DPRD. Namun, keputusan tersebut akhirnya dibatalkan karena adanya penolakan besar-besaran dari masyarakat.

"Saat itu, rapat paripurna DPR telah memutuskan bahwa pilkada akan dilakukan oleh DPRD, tetapi reaksi masyarakat begitu masif. Atas kehendak rakyat itulah, presiden mengeluarkan peraturan pengganti undang-undang yang mengembalikan pilkada ke sistem pemilihan langsung," tegasnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Herman menegaskan bahwa saat ini Partai Demokrat belum terlalu dalam membahas persoalan politik. Ia mengatakan, fokus utama partainya saat ini masih tertuju pada penanganan bencana alam yang sedang melanda berbagai wilayah di Indonesia.


ADVERTISEMENT

“Saat ini kami belum berbicara terlalu jauh soal politik, karena kami memahami situasi dan kondisi masyarakat yang sedang dilanda bencana alam. Mereka tentu membutuhkan bantuan dan kebersamaan,” jelasnya.

Meski demikian, Herman menegaskan bahwa konstitusi memberikan landasan yang kuat bagi pelaksanaan pilkada yang demokratis. Dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat (4), disebutkan bahwa kepala daerah harus dipilih secara demokratis, meskipun mekanisme pemilihannya diatur lebih lanjut dalam undang-undang.

“Idealnya, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat. Namun, jika ada pertimbangan-pertimbangan yang kuat dan rasional, tentu tidak menutup kemungkinan terjadinya perubahan dalam tata cara pemilihan kepala daerah,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), menyatakan dukungannya terhadap perubahan sistem pemilu. PKB mengusulkan agar Gubernur ditunjuk langsung oleh Presiden, sementara Bupati dan Wali Kota dipilih oleh DPRD setempat.

Cak Imin juga menyatakan bahwa semua partai di parlemen sepakat bahwa pilkada langsung dianggap tidak efektif dan tidak produktif.

“Perbaikan sistem, ya alhamdulillah semua partai menyadari banyak sistem pemilihan umum dalam paket-paket pemilihan umum yang tidak produktif,” kata Cak Imin usai membuka Muswil PKB Jatim 2025 di Hotel JW Marriott Surabaya, Jumat (19/12).

Cak Imin menegaskan bahwa PKB akan mengevaluasi sistem pilkada langsung, termasuk sistem-sistem pemilu lainnya yang dianggap tidak efektif.

“Pilkada langsung tidak produktif dan banyak sistem demokrasi yang tidak efektif, akan kita evaluasi,” tambahnya.

    (amw/eva)

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan