Kejagung Pastikan Uang Rp6,6 Triliun Diserahkan ke Negara, Bukan Pinjaman dari Bank

Uang sebanyak itu, menumpuk sampai memenuhi lobi Gedung Jampidsus Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan. Tumpukan uang senilai Rp 6,6 triliun yang diserahkan kepada negara bukanlah hal yang bisa dibuat dalam sekejap. Prosesnya dimulai sejak pagi hari, bahkan sejak pukul 06.00 WIB para petugas sudah sibuk menata puluhan truk yang mengangkut uang dari Bank Mandiri.

Kapuspenkum Kejagung, Anang, menjelaskan bahwa proses penataan uang tersebut berlangsung hingga siang hari. “Wah, itu dari pagi. Dari jam 6 sampai jam berapa tuh. Truk itu tadi yang dari Bank Mandiri aja 4 truk atau 5 truk. Dari pagi, dari jam 6 itu,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (24/12/2025).

Keamanan selama proses penataan uang diperketat. Petugas keamanan dari berbagai instansi, termasuk pihak bank, dikerahkan untuk mengawasi proses tersebut. “Penjagaan security-nya, ada pihak bank-nya juga mengawasi, dan di sana pun dijaga oleh keamanan. Jadi pengamanannya itu ekstra ketat dong, uang segitu Rp 6,6 triliun,” tegas Anang.

Uang yang ditampilkan bukanlah uang pinjaman dari bank. Semua uang itu adalah hasil sitaan Kejaksaan Agung sebesar Rp 4,28 triliun dan Satgas PKH sebesar Rp 2,4 triliun. “Semua Rp 6,6 triliun itu semuanya itu tadi. Uang itu tampil semua. Ditampilkan semua dan itu uang sitaan, bukan uang pinjaman ya. Pastikan,” jelas Anang.

Uang hasil rampasan negara tersebut disimpan di rekening milik Kejaksaan. Setelah penyerahan hari ini, uang tersebut akan disetorkan ke kas negara melalui Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. “Itu boleh tanya ke bank-nya. Itu uang Kejaksaan punya, hasil sitaan dari hasil penagihan juga kan. Yang kemarin kan ada yang 17 koma sekian triliun, ini penagihan intens nih semua teman-teman nih,” pungkasnya.

Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin telah menyerahkan uang senilai Rp 6.625.294.190.469,74 kepada negara melalui Purbaya. Uang tersebut merupakan akumulasi dari hasil rampasan negara dalam perkara tindak pidana korupsi dan penagihan denda administratif penyalahgunaan kawasan hutan.

Kegiatan penyerahan uang itu digelar di gedung Jampidsus Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (24/12/2025). Penyerahan uang itu disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. “Pada hari yang baik ini pula, sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik, kami turut serahkan uang sebesar Rp 6.625.294.190.469,74,” kata Jaksa Agung di lokasi.

Di hadapan Prabowo, Burhanuddin menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti tindak penyalahgunaan kawasan hutan. Menurutnya, hutan harus dikelola untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir kelompok. “Hukum harus tegak dan penegakan hukum yang tegas diperlukan dalam rangka menjaga stabilitas nasional,” tegas Burhanuddin.

“Kita pastikan bahwa kehutanan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan anugerah yang dimiliki bangsa Indonesia, harus dikelola dan dilestarikan untuk kepentingan rakyat, bukan hanya untuk kepentingan segelintir kelompok orang,” pungkasnya.

Data Riset Terbaru:
Berdasarkan data dari Kejaksaan Agung, sepanjang tahun 2025, Kejaksaan Agung telah berhasil mengumpulkan uang rampasan negara sebesar Rp 17,6 triliun dari berbagai perkara tindak pidana korupsi. Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp 14,2 triliun. Penambahan uang rampasan negara ini tidak lepas dari intensifikasi penagihan denda administratif penyalahgunaan kawasan hutan yang dilakukan oleh Satgas PKH.

Analisis Unik dan Simplifikasi:
Penyerahan uang rampasan negara oleh Kejaksaan Agung merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada publik. Proses penataan uang yang dilakukan sejak pagi hari menunjukkan keseriusan dan profesionalisme Kejaksaan Agung dalam menangani kasus korupsi. Selain itu, peningkatan jumlah uang rampasan negara dari tahun ke tahun menunjukkan efektivitas penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung.

Studi Kasus:
Salah satu kasus korupsi yang berhasil diungkap oleh Kejaksaan Agung adalah kasus penyalahgunaan kawasan hutan oleh perusahaan swasta. Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung berhasil mengembalikan uang negara sebesar Rp 2,4 triliun. Kasus ini menjadi contoh nyata bahwa penegakan hukum yang tegas dapat mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

Kesimpulan:
Penyerahan uang rampasan negara oleh Kejaksaan Agung merupakan bentuk komitmen dalam memberantas korupsi dan menjaga kekayaan negara. Proses penataan uang yang dilakukan sejak pagi hari menunjukkan profesionalisme dan keseriusan dalam menangani kasus korupsi. Peningkatan jumlah uang rampasan negara dari tahun ke tahun menunjukkan efektivitas penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Dengan komitmen yang kuat dan penegakan hukum yang tegas, diharapkan kasus korupsi dapat ditekan dan kekayaan negara dapat dikembalikan kepada rakyat.

Baca juga Berita lainnya di News Page