Sudirman Said Buka Suara Usai Diperiksa Kejagung dalam Kasus Petral

Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said buka suara setelah diperiksa Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan minyak mentah dan produk jadi kilang minyak oleh Pertamina Energy Trading Limited (Petral). Ia mengatakan dimintai keterangan terkait penyidikan suatu kasus, tanpa merinci lebih jauh isi pemeriksaan selama lima jam tersebut.

Dalam keterangan, Sudirman menyebut dirinya dipanggil dalam kapasitas sebagai Senior Vice President (SVP) Kepala Integrated Supply Chain (ISC) PT Pertamina (Persero) pada tahun 2008-2009. Ia menegaskan bahwa sebagai warga negara yang baik, dirinya mendukung proses penegakan hukum yang tengah berlangsung di kejaksaan. Ia berharap keterangan yang diberikan dapat membantu mengungkap duduk perkara secara lebih jelas.

Sudirman tidak menjelaskan secara rinci apakah keterangannya turut mengarah pada pembubaran Petral yang dilakukannya saat menjabat Menteri ESDM. Namun, ia menyebut bahwa praktik mafia sektor migas telah berjalan cukup lama. Menurutnya, upaya reformasi tata kelola supply chain yang pernah ia canangkan pada masa itu tidak terlaksana dengan baik karena fungsi ISC dihapuskan oleh pimpinan baru di Pertamina pada tahun 2009. Hal ini, kata Sudirman, menjadi salah satu faktor yang memungkinkan praktik mafia migas terus berlangsung.

Sebagai informasi, Petral resmi dibubarkan pada tahun 2015, saat Sudirman masih menjabat sebagai Menteri ESDM. Pembekuan operasi Petral merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperbaiki tata kelola sektor energi dan mengurangi potensi penyimpangan dalam transaksi minyak.

Kejaksaan Agung sendiri sebelumnya telah mengeluarkan dua surat perintah penyidikan (sprindik) terkait dugaan korupsi di Petral. Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna menyatakan bahwa kedua penyidikan tersebut mencakup periode yang berbeda, yaitu 2008-2015 dan hingga 2017. Anang juga menjelaskan bahwa penanganan kasus Petral merupakan pengembangan dari kasus korupsi tata kelola minyak mentah yang saat ini sedang bergulir di pengadilan. Beberapa terdakwa dari kasus tata kelola minyak mentah juga telah diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan Petral, meskipun Anang tidak merinci siapa saja yang dimaksud.

Dalam proses penyidikan ini, Kejagung terus menggali berbagai aspek terkait pengadaan minyak mentah dan produk jadi kilang minyak oleh Petral. Pemeriksaan terhadap sejumlah pihak, termasuk mantan pejabat Pertamina dan pejabat pemerintahan, menjadi bagian dari upaya mengungkap dugaan kerugian negara akibat praktik-praktik yang tidak transparan dalam transaksi minyak.

Kasus Petral sebelumnya sempat menjadi sorotan publik karena dugaan adanya markup harga dalam pengadaan minyak mentah. Petral, yang berbasis di Singapura, bertindak sebagai perantara dalam pembelian minyak mentah dari berbagai negara produsen. Dugaan korupsi muncul akibat transaksi yang tidak langsung dan kurangnya transparansi dalam penetapan harga, sehingga memunculkan potensi kerugian bagi negara.

Pemeriksaan terhadap Sudirman Said ini menjadi bagian dari upaya Kejagung untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan korupsi yang terjadi di Petral. Dengan meminta keterangan dari berbagai pihak, termasuk pejabat yang pernah menjabat di Pertamina dan Kementerian ESDM, Kejagung berharap dapat mengungkap siapa saja yang terlibat dalam dugaan korupsi tersebut serta menghitung secara akurat kerugian negara yang ditimbulkan.

Dalam proses penyidikan ini, Kejagung juga melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Kementerian ESDM, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta instansi terkait lainnya. Koordinasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa penyidikan dapat berjalan secara komprehensif dan mendalam.

Kasus Petral ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memberantas korupsi di sektor energi. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki tata kelola sektor energi, termasuk dengan melakukan reformasi di Pertamina dan menghapuskan praktik-praktik yang berpotensi menimbulkan korupsi.

Pemeriksaan terhadap Sudirman Said ini menjadi momentum penting dalam upaya mengungkap kebenaran di balik kasus Petral. Dengan keterangan yang diberikan oleh berbagai pihak, diharapkan penyidikan dapat mengungkap secara jelas siapa saja yang terlibat dalam dugaan korupsi tersebut serta menghitung secara akurat kerugian negara yang ditimbulkan.

Masyarakat pun diharapkan dapat mendukung proses penyidikan ini dengan memberikan informasi yang akurat dan mendukung upaya pemerintah dalam memberantas korupsi di sektor energi. Dengan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan kasus Petral dapat diungkap secara tuntas dan menjadi pelajaran berharga bagi upaya pemberantasan korupsi di masa depan.

Dalam upaya memberantas korupsi di sektor energi, pemerintah juga perlu melakukan reformasi struktural yang lebih mendalam. Hal ini termasuk dengan meningkatkan transparansi dalam transaksi minyak, memperkuat pengawasan internal di perusahaan BUMN, serta memperbaiki sistem perencanaan dan penganggaran di sektor energi. Dengan melakukan reformasi yang komprehensif, diharapkan dapat mencegah terjadinya kasus-kasus korupsi serupa di masa depan.

Kasus Petral ini menjadi pengingat penting bagi pemerintah dan masyarakat bahwa korupsi di sektor energi dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi negara. Oleh karena itu, perlu adanya komitmen yang kuat dari semua pihak untuk memberantas korupsi dan memperbaiki tata kelola sektor energi secara menyeluruh. Dengan demikian, sektor energi dapat berkontribusi secara optimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Baca juga Berita lainnya di News Page