Langkah Terbaru KPK Usai Periksa RK: Pemeriksaan Mendalam yang Mengungkap Fakta Baru dalam Kasus Korupsi

KPK kini sedang memperdalam penyelidikan terkait kasus pengadaan iklan Bank BUMD, setelah sebelumnya memeriksa mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK). Dalam proses penyelidikan ini, KPK mengungkap adanya aliran dana nonbujeter sebesar Rp 200 miliar dari anggaran iklan Bank BJB yang diduga mengalir ke RK. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan bahwa kemungkinan besar pihaknya akan memanggil Atalia Praratya, istri RK, untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Namun, kapan tepatnya pemanggilan tersebut akan dilakukan masih menunggu perkembangan penyidikan yang sedang berlangsung.

Atalia Praratya, yang saat ini sedang dalam proses perceraian dengan RK di Pengadilan Agama Bandung, bisa dipanggil sebagai saksi karena diduga mengetahui atau terlibat dalam aliran dana nonbujeter tersebut. Budi menjelaskan bahwa KPK akan mendalami secara menyeluruh proses pengadaan barang dan jasa, termasuk pengelolaan dana nonbujeter di Corsec BJB, serta pihak-pihak yang menerima aliran dana tersebut. “Kemudian pengelolaan dana nonbujeter di Corsec BJB seperti apa, manajemennya. Kemudian diperuntukkan untuk siapa dan apa saja itu juga kemudian menjadi fokus penyidik untuk mendalami secara menyeluruh,” ujar Budi.

Selain Atalia, KPK juga menyebut nama Lisa Mariana yang diduga turut menerima aliran dana dari RK. Meski demikian, Budi belum dapat memastikan apakah masih ada pihak lain yang menerima aliran dana tersebut. “Belum bisa kami sebutkan. Mungkin ada, ini masih terus didalami aliran ke mana saja,” tambahnya. KPK saat ini menggunakan pendekatan “follow the money” dalam penyelidikannya, yang berarti pihak-pihak yang diduga terkait dengan kasus ini bisa saja dimintai keterangan berdasarkan bukti atau informasi awal yang ditemukan.

Dalam perkembangan terkini, KPK telah melakukan penyitaan sejumlah aset milik RK yang diduga berasal dari dana nonbujeter tersebut. Dana nonbujeter ini, yang berasal dari sekitar 50 persen anggaran iklan Bank BJB, diduga digunakan untuk keperluan-keperluan di luar anggaran resmi. “Di mana dana nonbujeter ini mengalir ke sejumlah pihak kehidupan, di antaranya yang ditelusuri dan diduga adalah mengalir ke Saudara RK,” jelas Budi.

RK sendiri telah menjalani pemeriksaan selama sekitar 6 jam oleh KPK pada 2 Desember 2025. Dalam kesempatan tersebut, RK menyatakan bahwa pemeriksaan ini adalah momen yang telah lama ditunggunya. “Saya sangat bahagia karena ini momen yang ditunggu-tunggu, berbulan-bulan ingin melakukan klarifikasi kan ya. Nah hari ini saya sudah melakukan klarifikasi sebagai penghormatan pribadi pada supremasi hukum, tanggung jawab sebagai warga negara, memberikan keterangan seluas-luasnya, tanggung jawab pribadi sebagai anak bangsa untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas,” ujar RK.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan lima tersangka, yaitu Yuddy Renaldi selaku eks Dirut Bank BJB; Widi Hartono (WH) yang menjabat Pimpinan Divisi Corporate Secretary Bank BJB; serta Ikin Asikin Dulmanan (IAD), Suhendrik (S), dan Sophan Jaya Kusuma (RSJK) selaku pihak swasta. Perbuatan kelimanya diduga telah menimbulkan kerugian negara hingga Rp 222 miliar yang masuk sebagai dana pemenuhan kebutuhan nonbujeter. Saat ini, para tersangka belum ditahan, namun KPK telah meminta Ditjen Imigrasi mencegah mereka ke luar negeri selama enam bulan dan bisa diperpanjang sesuai kebutuhan penyidikan.

Data Riset Terbaru

Berdasarkan data yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Desember 2025, total kerugian negara akibat kasus pengadaan iklan Bank BJB mencapai Rp 222 miliar. Dana nonbujeter sebesar Rp 200 miliar diduga mengalir ke sejumlah pihak, termasuk pejabat publik dan pihak swasta. KPK mencatat bahwa aliran dana ini berasal dari sekitar 50 persen anggaran iklan Bank BJB yang seharusnya digunakan untuk belanja iklan resmi.

Analisis Unik dan Simplifikasi

Kasus pengadaan iklan Bank BJB ini menunjukkan bagaimana dana publik dapat disalahgunakan melalui mekanisme nonbujeter yang tidak tercatat dalam anggaran resmi. Pendekatan “follow the money” yang digunakan KPK membantu mengungkap aliran dana yang rumit dan melibatkan banyak pihak. Dengan memeriksa pejabat publik seperti Ridwan Kamil dan mempertimbangkan pemanggilan pihak-pihak terkait seperti Atalia Praratya, KPK berusaha memastikan bahwa setiap pihak yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan dana publik dapat dimintai pertanggungjawaban.

Studi Kasus

Salah satu studi kasus dalam kasus ini adalah aliran dana nonbujeter yang diduga mengalir ke Ridwan Kamil. RK, yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, diduga menerima dana dari pengadaan iklan Bank BJB yang seharusnya digunakan untuk belanja iklan resmi. KPK telah melakukan penyitaan sejumlah aset milik RK yang diduga berasal dari dana nonbujeter tersebut. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik, terutama dalam proyek-proyek yang melibatkan instansi pemerintah.

Infografis

• Total Kerugian Negara: Rp 222 miliar
• Dana Nonbujeter: Rp 200 miliar
• Persentase Dana Nonbujeter dari Anggaran Iklan: 50%
• Tersangka: 5 orang
• Pencegahan ke Luar Negeri: 6 bulan (dapat diperpanjang)

Dalam konteks pemberantasan korupsi, kasus ini menjadi contoh nyata tentang pentingnya pengawasan ketat terhadap pengelolaan dana publik. KPK terus berkomitmen untuk mengungkap dan menindak tegas setiap bentuk penyalahgunaan dana publik, demi menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah. Dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis bukti, KPK berharap dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dan mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan.

Baca juga Berita lainnya di News Page