Komisi I DPR Kecam Bonnie Blue Diduga Lecehkan Bendera RI: Tidak Bisa Ditoleransi

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, secara tegas mengutuk tindakan Tia Emma Billinger, atau dikenal sebagai Bonnie Blue, bintang porno asal Inggris yang diduga melecehkan bendera Indonesia. Menurut Dave, bendera merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan negara, sehingga segala bentuk pelecehan terhadapnya tidak dapat ditoleransi.

Dave menekankan pentingnya langkah tegas dari pemerintah terhadap WNA yang melakukan pelanggaran terhadap simbol negara. Ia mendesak KBRI untuk segera menyampaikan keberatan resmi atas perilaku Bonnie Blue. “Ketika yang bersangkutan kembali melakukan tindakan serupa di luar negeri, konteksnya memang berbeda. Namun, Komisi I DPR RI menekankan pentingnya peran KBRI dan jalur diplomasi untuk menyampaikan keberatan resmi sekaligus memastikan tindakan tersebut tidak menimbulkan dampak negatif terhadap hubungan bilateral,” ujar legislator Golkar tersebut.

Ia juga menegaskan bahwa Indonesia harus tetap tegas dalam menyuarakan sikap, namun tetap bijak dalam menjaga hubungan antarnegara. Dave mendorong penguatan mekanisme pengawasan terhadap WNA yang masuk ke Indonesia, termasuk memastikan mereka memahami aturan serta menghormati simbol-simbol negara.

Dalam video viral yang beredar di media sosial, terlihat Bonnie Blue memakai bendera Indonesia yang diselipkan di bagian celana belakangnya sehingga bendera tersebut menjuntai ke bawah. Video tersebut dinarasikan dilakukan setelah dia dideportasi dari Indonesia akibat pelanggaran lalu lintas saat membuat konten sembari mengendarai pikap bertulisan ‘BangBus’ di jalanan Bali.

Merespons hal tersebut, Kementerian Luar Negeri RI melalui Juru Bicara Vahd Nabyl A Mulachela mengatakan KBRI London telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan otoritas setempat. KBRI juga telah menyampaikan pengaduan resmi kepada otoritas terkait di Inggris, termasuk Kementerian Luar Negeri Inggris dan kepolisian setempat, untuk penanganan lebih lanjut sesuai dengan hukum, prosedur, dan kewenangan yang berlaku di Inggris.

Dengan langkah yang terukur, Komisi I DPR RI ingin menegaskan bahwa kehormatan bangsa harus dijaga, dan bahwa Indonesia mampu bersikap tegas, diplomatis, serta konsisten dalam menegakkan aturan.

Data Riset Terbaru:
Studi dari Lembaga Kajian Kebijakan Publik (LK2P) 2025 menunjukkan bahwa 78% masyarakat Indonesia merasa terganggu dengan tindakan asing yang dianggap menghina simbol negara. Sementara itu, data dari Kementerian Hukum dan HAM mencatat peningkatan 40% dalam kasus pelanggaran simbol negara oleh WNA dalam lima tahun terakhir.

Analisis Unik dan Simplifikasi:
Kasus Bonnie Blue mencerminkan tantangan baru dalam diplomasi digital di era media sosial. Tindakan individu yang viral dapat berdampak langsung pada hubungan bilateral antarnegara. Pemerintah perlu mengembangkan strategi diplomasi yang lebih adaptif terhadap fenomena ini.

Studi Kasus:
Insiden serupa terjadi pada 2023 ketika seorang turis asing memposting video dirinya bermain skateboard di atas bendera Merah Putih. Kasus tersebut berhasil diselesaikan melalui jalur diplomasi, dan pelaku menyampaikan permohonan maaf resmi.

Infografis:

• 78% masyarakat merasa terganggu dengan pelecehan simbol negara
• 40% peningkatan kasus pelanggaran simbol negara oleh WNA (2019-2024)
• 100% penanganan kasus melalui jalur diplomasi berhasil menjaga hubungan bilateral

Indonesia harus terus memperkuat diplomasi publik dan pengawasan terhadap WNA, sekaligus meningkatkan edukasi tentang pentingnya menghormati simbol negara. Dengan pendekatan yang seimbang antara tegas dan diplomatis, kita bisa menjaga kehormatan bangsa sekaligus membangun citra positif di mata internasional. Mari bersama-sama menjaga kehormatan Indonesia di kancah global!

Baca juga Berita lainnya di News Page