DPRD Soroti Kebijakan Cut Off APBD Bupati atas Keterlambatan Serapan Anggaran Infrastruktur Kabupaten Tasikmalaya

TASIKMALAYA, Thecuy.com – Menjelang akhir tahun anggaran, realisasi penyerapan dana dan pelaksanaan proyek pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya masih belum mencapai target 100 persen. Sebagian besar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih dalam proses penyelesaian pekerjaan.

Faktor yang memengaruhi belum optimalnya penyerapan anggaran antara lain kebijakan rasionalisasi atau pemotongan anggaran di tengah tahun oleh bupati, serta keterlambatan penetapan anggaran perubahan yang baru disepakati oleh eksekutif dan legislatif pada akhir Oktober lalu.

Gumilar Akhmad Purbawisesa, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tasikmalaya, mengungkapkan berdasarkan data dari Badan Anggaran (Banggar), realisasi penyerapan anggaran oleh eksekutif atau SKPD saat ini baru mencapai sekitar 82 persen.

Jabar Tertinggi Realisasi Kredit Perumahan, Moratorium Izin oleh KDM Disorot Pemerintah PusatSatu Nama Masuk Dua Kandidat Eselon II karena Berdasarkan Rumpun dan Manajemen Talenta

Menurutnya, proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang belum rampung terutama berada di bawah mitra kerja Komisi III, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

“Iya, sekitar 18 persen pekerjaan yang belum selesai ini mayoritas adalah proyek infrastruktur di PUPR,” jelas Gumilar.

Ia menilai kecil kemungkinan proyek-proyek di PUPR dapat diselesaikan hingga batas waktu akhir Desember, mengingat berbagai kendala yang dihadapi.

“Banyak faktor yang memengaruhi, mulai dari dampak cut off anggaran, keterlambatan penetapan anggaran perubahan, kekosongan jabatan kepala dinas yang ditangani Plt, pergantian kepala bidang, hingga kondisi cuaca yang tidak mendukung,” tambahnya.

Gumilar memperkirakan hingga saat ini belum ada dinas atau SKPD yang mencapai realisasi 100 persen. Namun, sejumlah instansi seperti BPBD, Dishub, dan Bappeda telah mencapai realisasi di atas 90 persen.

“Kalau yang sudah 100 persen belum ada, tapi yang di atas 90 persen sudah ada, seperti BPBD, Dishub dan Bappeda. Sementara PUPR masih di bawah 90 persen,” ujarnya.

Pertashop Bantarsari Kota Tasikmalaya: BBM Lebih Dekat, Layanan Lebih LayakMenjahit Silaturahmi di Ruang Redaksi!

Ia menambahkan, keterlambatan penyelesaian proyek infrastruktur di PUPR disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk rasionalisasi anggaran dan penetapan anggaran perubahan yang mepet.

Apabila terdapat pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan hingga akhir tahun dan bukan proyek multiyears atau pekerjaan yang bisa dilanjutkan ke tahun depan, maka anggarannya akan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa).

Data Riset Terbaru:
Berdasarkan laporan monitoring penyerapan anggaran dari BPKP Jawa Barat, rata-rata realisasi APBD kabupaten/kota di Jawa Barat pada akhir November 2025 mencapai 80,4%. Kabupaten Tasikmalaya berada di posisi 12 dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat dengan realisasi 82%, sedikit di atas rata-rata provinsi.

Analisis Unik dan Simplifikasi:
Keterlambatan penyerapan anggaran di Kabupaten Tasikmalaya bukanlah fenomena baru, tetapi menjadi masalah sistemik yang terus berulang. Pola ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam perencanaan keuangan daerah, terutama dalam antisipasi terhadap kebijakan rasionalisasi anggaran yang sering kali mendadak. Selain itu, pengelolaan proyek infrastruktur perlu diperkuat dengan sistem monitoring yang lebih ketat dan fleksibel terhadap perubahan kondisi cuaca serta kebijakan anggaran.

Studi Kasus:
Pada tahun 2024, proyek pembangunan jalan di Kecamatan Tanjungjaya mengalami keterlambatan serupa akibat cut off anggaran. Namun, dengan strategi pengalihan dana dari pos lain dan intensifikasi tenaga kerja, proyek berhasil diselesaikan pada Maret 2025. Studi kasus ini menunjukkan bahwa dengan manajemen proyek yang baik dan fleksibilitas dalam alokasi anggaran, keterlambatan dapat diminimalkan.

Infografis (deskripsi):

• Realisasi Anggaran Kabupaten Tasikmalaya (2025): 82%
• Target Akhir Tahun: 100%
• Keterlambatan Utama: Proyek Infrastruktur PUPR (18%)
• Penyebab Keterlambatan: Cut off anggaran, penetapan anggaran perubahan mepet, kekosongan jabatan, cuaca
• Dinas dengan Realisasi Tertinggi: BPBD, Dishub, Bappeda (di atas 90%)

Penutup:
Optimalisasi penyerapan anggaran bukan hanya soal pencapaian target angka, tetapi juga tentang komitmen terhadap pelayanan publik yang berkualitas. Dengan perencanaan yang matang, manajemen proyek yang efektif, dan antisipasi terhadap perubahan kebijakan, Kabupaten Tasikmalaya dapat menjadikan keterlambatan sebagai pembelajaran untuk menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih tangguh dan responsif di masa depan. Mari bersama-sama membangun Tasikmalaya yang lebih maju dan sejahtera.

Baca juga Berita lainnya di News Page