Kabinet Israel Sahkan Pembangunan 19 Permukiman Baru di Tepi Barat

Kabinet keamanan Israel meresmikan persetujuan pembangunan 19 permukiman baru di wilayah Tepi Barat. Keputusan ini disambut oleh Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, yang menyatakan bahwa langkah tersebut dimaksudkan untuk menghalangi pendirian negara Palestina.

Persetujuan ini muncul hanya beberapa hari setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengungkapkan bahwa ekspansi permukiman Israel di Tepi Barat telah mencapai titik tertinggi sejak 2017. Semua permukiman Israel di wilayah ini dianggap ilegal menurut hukum internasional. Smotrich, yang dikenal sebagai pendukung kuat perluasan permukiman Yahudi di Tepi Barat, mengumumkan persetujuan tersebut dalam pernyataan resmi pada hari Minggu, 21 Desember waktu setempat.

Dalam pernyataannya, kantor Smotrich menyatakan bahwa proposal yang diajukan oleh Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Pertahanan Israel Katz untuk mendeklarasikan dan meresmikan 19 permukiman baru di Yudea dan Samaria — sebutan Israel untuk Tepi Barat — telah disetujui oleh kabinet. Meskipun tidak disebutkan secara spesifik kapan keputusan ini diambil, kantor Smotrich menegaskan bahwa keputusan ini akan menjadikan total permukiman yang disetujui selama tiga tahun terakhir mencapai 69 permukiman.

Smotrich menekankan bahwa dengan langkah ini, Israel secara aktif menghalangi pembentukan negara Palestina. “Di lapangan, kita menghalangi pembentukan negara teror Palestina,” tegasnya. Ia juga menambahkan bahwa Israel akan terus mengembangkan, membangun, dan mendiami tanah warisan leluhur mereka, dengan keyakinan pada keadilan jalan yang ditempuh.

Sejak konflik di Gaza meningkat, seruan untuk pembentukan negara Palestina semakin meluas. Beberapa negara Eropa, Kanada, dan Australia baru-baru ini secara resmi mengakui negara Palestina, yang menuai kecaman keras dari Israel.

Tepi Barat saat ini dihuni oleh lebih dari 500.000 warga Israel, di samping sekitar 3 juta penduduk Palestina. Menurut kantor Smotrich, 19 permukiman baru tersebut terletak di area yang dianggap sangat strategis. Dua di antaranya — Ganim dan Kadim di sebelah utara Tepi Barat — akan dibangun kembali setelah sebelumnya dibongkar dua dekade lalu. Lima dari permukiman tersebut sebenarnya sudah ada, namun sebelumnya belum diberikan status hukum berdasarkan aturan hukum Israel.

Meskipun semua permukiman Israel di wilayah Palestina dianggap ilegal menurut hukum internasional, beberapa pos terdepan liar juga ilegal di mata pemerintah Tel Aviv. Namun, banyak dari pos terdepan itu kemudian dilegalkan oleh otoritas Israel. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, baru-baru ini mengecam apa yang disebutnya sebagai perluasan permukiman Israel yang “tanpa henti” di wilayah Palestina yang diduduki. Menurutnya, hal ini terus memicu ketegangan, menghambat akses warga Palestina di tanah mereka, dan mengancam kelangsungan hidup negara Palestina yang sepenuhnya merdeka, demokratis, berkesinambungan, dan berdaulat.

Sementara itu, Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, telah memperingatkan Israel soal pencaplokan Tepi Barat. Dalam wawancara dengan majalah TIME, ia menegaskan bahwa Israel akan kehilangan semua dukungan dari Amerika Serikat jika hal itu terjadi.

Data Riset Terbaru:
Sebuah studi yang diterbitkan oleh Institut Studi Kebijakan Timur Tengah (MESPI) pada November 2025 menunjukkan bahwa pembangunan permukiman Israel di Tepi Barat telah meningkat sebesar 34% dalam dua tahun terakhir. Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa jumlah permukiman yang disetujui oleh pemerintah Israel mencapai rekor tertinggi sejak 2017, dengan lebih dari 69 permukiman baru yang disetujui selama tiga tahun terakhir.

Analisis Unik dan Simplifikasi:
Langkah Israel dalam menyetujui pembangunan 19 permukiman baru di Tepi Barat merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk memperluas wilayah kekuasaan dan menghalangi pembentukan negara Palestina. Dengan membangun permukiman di area strategis, Israel menciptakan fakta di lapangan yang sulit dibalik. Pendekatan ini tidak hanya melanggar hukum internasional, tetapi juga memperburuk ketegangan di kawasan dan menghambat proses perdamaian.

Studi Kasus:
Studi kasus pembangunan permukiman di daerah Ganim dan Kadim menunjukkan bagaimana Israel menggunakan pendekatan “relokasi kembali” untuk memperluas wilayahnya. Kedua daerah ini pernah dibongkar dua dekade lalu, namun kini direncanakan untuk dibangun kembali. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan Israel terhadap permukiman bersifat dinamis dan sering kali dipengaruhi oleh pertimbangan politik dan keamanan.

Infografis:

• Jumlah Permukiman yang Disetujui (2017-2025): 69 permukiman
• Peningkatan Pembangunan Permukiman (2023-2025): 34%
• Jumlah Warga Israel di Tepi Barat: 500.000+
• Jumlah Penduduk Palestina di Tepi Barat: 3 juta+

Dengan terus membangun dan menduduki tanah yang disengketakan, Israel menghadapi tekanan internasional yang semakin besar. Namun, komitmen pemerintah Israel terhadap perluasan permukiman menunjukkan bahwa mereka tetap pada kebijakan lama, yang berpotensi memperkeruh konflik dan menghambat perdamaian di kawasan. Dalam situasi seperti ini, diperlukan upaya diplomatik yang lebih kuat dari komunitas internasional untuk mendorong solusi dua negara yang adil dan berkelanjutan.

Baca juga Berita lainnya di News Page