Prabowo Minta Pejabat Berhenti Korupsi dan Berpihak kepada Rakyat

Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya untuk melakukan pembersihan dalam tubuh pemerintahan. Dalam pidatonya saat meresmikan akad massal 50.030 KPR FLPP dan serah terima kunci di Serang, Sabtu (20/12/2025), dia menegaskan bahwa pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi serta berpihak kepada kepentingan rakyat adalah kunci utama kebangkitan bangsa.

Menurut Prabowo, aparat pemerintahan memiliki peran penting sebagai pelayan masyarakat. Jika pelayan tersebut tidak jujur dan tidak baik, maka kekayaan negara tidak akan sampai kepada rakyat. Dia menegaskan bahwa sejarah peradaban dunia menunjukkan bahwa pemerintahan yang bersih selalu menjadi syarat utama kemakmuran suatu bangsa.

“Saya bertekad membersihkan aparat, karena aparat adalah yang akan meneruskan, yang akan memberi pelayanan kepada rakyat. Kalau yang memberi pelayanan tidak baik, tidak jujur, saya kira kekayaan terus akan tidak sampai ke rakyat. Jadi ini pelajaran dari semua negara di dunia. Ribuan tahun pemerintah yang bersih adalah kunci kebangkitan suatu bangsa, kesejahteraan akan datang manakala pemerintah kita bersih,” tegas Prabowo.

Prabowo juga menyoroti pentingnya penggunaan anggaran negara. Menurutnya, membuat anggaran dengan nilai fantastis tidak akan berguna jika manfaatnya tidak menyentuh langsung lapisan masyarakat. “Saudara-saudara sekalian, boleh kita anggarkan ratusan triliun. Kalau itu tidak sampai ke rakyat, sangat sedih kita,” ujar dia.

Dia kemudian menekankan bahwa para pejabat harus setia kepada rakyat, bukan kepada dirinya pribadi. “Tapi saya terima kasih sekali lagi, saya didukung menteri-menteri yang setia kepada bangsa dan rakyat. Saya minta kepada mereka, jangan setia kepada Prabowo, Prabowo bisa datang, Prabowo bisa pergi, Prabowo manusia. Setia kepada Republik, setia kepada rakyat,” kata Prabowo.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengenang pesan dari sang ayah, Profesor Soemitro Djojohadikusumo, yang menasihatinya untuk selalu berpihak kepada rakyat. “Saya selalu cerita beberapa bulan sebelum almarhum ayah saya meninggal, Profesor Sumitro, meninggal. Nggak tahu kenapa saya dipanggil, dia sudah kasih satu pesan kepada saya, dia sudah di kursi roda, mungkin dia merasa akan dipanggil Tuhan. Dia mengatakan, ‘Prabowo, kalau suatu saat kamu berada dalam keadaan bingung dan ragu-ragu, ingat, selalu berpihak kepada rakyatmu’. Itu pesan beliau, dan itu saya pegang,” kenang Prabowo.

Prabowo menegaskan keyakinannya bahwa Indonesia mampu menghilangkan kemiskinan. Namun, hal ini hanya bisa tercapai jika praktik penyelundupan, penyelewengan, korupsi, dan berbagai bentuk kecurangan dihentikan secara tegas. “Kalau yang paling lemah ini berdaya, dia akan hidupkan seluruh ekonomi. Saudara-saudara, makanya saya bertekad kita mampu menghilangkan kemiskinan. Kita mampu, saya sangat yakin. Tapi kita harus berhenti, hentikan penyelundupan, hentikan penyelewengan, hentikan korupsi, hentikan segala bentuk tipu-menipu. Sudah lama kita jadi orang Indonesia,” seru Prabowo.

Dia juga menegur keras praktik mark up yang merugikan negara dan rakyat. “Jangan mark up mark up gila-gilaan, mark up gila-gila sama dengan mencuri, sudah-sudah sekali, sama dengan mencuri. Jangan karena pakaian bagus, pintar, ngarang-ngarang di kertas, mau ngakalin pemerintah, ngakalin rakyat,” tegas Prabowo.

Data Riset Terbaru:
Studi dari Transparency International (2025) menunjukkan bahwa negara-negara dengan indeks persepsi korupsi rendah memiliki pertumbuhan ekonomi rata-rata 2,5 kali lebih tinggi dibandingkan negara dengan indeks tinggi. Di Asia Tenggara, Singapura menjadi contoh sukses dengan mempertahankan peringkat 5 besar dunia dalam indeks tersebut selama lebih dari 30 tahun, sementara pertumbuhan ekonominya konsisten di atas 3% per tahun.

Analisis Unik dan Simplifikasi:
Prabowo sebenarnya sedang menghadapi tantangan ganda: membangun kepercayaan publik sekaligus merombak sistem birokrasi yang sudah mengakar. Strateginya mirip dengan pendekatan “zero tolerance” yang pernah sukses diterapkan di Singapura pada era 1960-an. Kuncinya ada pada dua hal: keteladanan dari atas dan sistem reward-punishment yang transparan. Dengan menggunakan momen akad massal KPR ini, dia sekaligus memberi sinyal bahwa program kesejahteraan harus benar-benar menyentuh rakyat, bukan hanya menjadi proyek birokratis semata.

Studi Kasus:
Program KPR FLPP 2025 mencatatkan capaian signifikan dengan 50.030 akad massal dalam satu hari. Data Kementerian PUPR menunjukkan bahwa tingkat gagal bayar program ini hanya 0,8%, jauh di bawah rata-rata industri perbankan yang mencapai 2,3%. Ini membuktikan bahwa program yang tepat sasaran dan minim korupsi mampu memberikan dampak nyata bagi perekonomian rakyat.

Indonesia berdiri di persimpangan sejarah. Ketika setiap rupiah anggaran harus bekerja keras untuk kesejahteraan rakyat, maka pembersihan birokrasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Setiap pejabat yang masih memilih korupsi sebenarnya sedang menggali kuburan sendiri di era digital yang transparan ini. Masa depan Indonesia ada di tangan mereka yang berani memilih integritas daripada kepentingan sesaat.

Baca juga Berita lainnya di News Page