Jatim Rawan Bencana, Said Abdullah Tekankan Kesiapan Organisasi Partai

Pemimpin baru DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, pada periode 2025-2030 menekankan pentingnya kesiapsiagaan terhadap bencana. Dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (20/12/2025), Said menyatakan Jawa Timur termasuk provinsi dengan risiko bencana alam dan non alam yang tinggi. Menurutnya, kondisi ini menuntut partai politik, khususnya PDI Perjuangan, untuk hadir sebagai kekuatan utama dalam mendukung masyarakat di saat darurat.

Tantangan ini harus dijawab dengan kesiapan organisasi partai hingga ke tingkat paling bawah. Said menegaskan peran Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) PDIP harus diperkuat, terutama dalam kemampuan pencarian dan pertolongan saat terjadi bencana. “Ukuran kinerja Baguna ke depan adalah kecepatan SAR dan kehandalan tanggap bencana,” ujarnya.

Selain penguatan Baguna, Said juga menyoroti pentingnya mitigasi bencana sejak tahap perencanaan pembangunan. Ia meminta kader PDIP yang duduk di DPRD maupun kepala daerah untuk memprioritaskan konsep pengurangan risiko bencana dalam kebijakan daerah. “Seluruh jajaran DPRD dan kepala daerah dari PDI Perjuangan harus merancang pembangunan yang bertumpu pada konsep Disaster Reduction Risk (DRR),” tegasnya.

Ia mengungkapkan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan dan penggunaan APBD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota guna memastikan aspek pengurangan risiko bencana telah terakomodasi. “DPD partai akan mengecek satu per satu perencanaan, program, APBD, dan kelembagaannya, apakah sudah mengakomodasi konsep DRR,” jelasnya.

Menurut Said, mitigasi bencana menjadi aspek utama untuk meminimalisir korban jiwa dan kerugian harta benda masyarakat, khususnya di wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi. Ia menegaskan bahwa partai harus hadir secara nyata dalam melindungi rakyat.

Studi Kasus: Dalam praktiknya, Daerah Istimewa Yogyakarta telah menerapkan konsep DRR dalam perencanaan pembangunan kota. Sejak tahun 2010, Pemda DIY secara aktif mengintegrasikan aspek pengurangan risiko bencana dalam setiap proyek infrastruktur, termasuk pembangunan jalan, drainase, dan fasilitas publik. Hasilnya, ketika terjadi bencana alam seperti gempa bumi atau banjir, kerusakan infrastruktur dan korban jiwa dapat diminimalisir secara signifikan dibandingkan dengan daerah lain yang belum menerapkan DRR.

Jawa Timur, sebagai wilayah dengan potensi bencana tinggi, dapat belajar dari pengalaman DIY. Dengan mengadopsi pendekatan serupa, PDI Perjuangan dapat menjadi pelopor dalam mendorong kebijakan mitigasi bencana yang lebih efektif di tingkat lokal. Ini bukan hanya soal kesiapan tanggap darurat, tetapi juga soal perencanaan jangka panjang yang memastikan pembangunan tetap aman dan berkelanjutan.

Penguatan Baguna PDIP di semua tingkatan menjadi kunci utama. Dengan pelatihan SAR yang intensif dan peralatan yang memadai, Baguna dapat menjadi garda terdepan dalam penanganan bencana. Selain itu, kolaborasi dengan instansi pemerintah, TNI/Polri, dan lembaga kemanusiaan lainnya akan memperkuat kapasitas penanganan bencana secara keseluruhan.

Melindungi rakyat bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab seluruh elemen masyarakat, termasuk partai politik. Dengan komitmen kuat terhadap mitigasi bencana dan kesiapan organisasi yang optimal, PDI Perjuangan dapat menjadi kekuatan nyata yang mendampingi masyarakat Jawa Timur dalam menghadapi ancaman bencana. Kehadiran partai di saat krisis bukan hanya soal bantuan logistik, tetapi juga soal memberikan rasa aman dan harapan bagi masyarakat yang terdampak.

Baca juga Berita lainnya di News Page