Beredar Bocoran Skenario Pertemuan Lirboyo, PBNU Angkat Bicara

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita


                Jakarta - 

Sebuah dokumen bocoran menyebar luas di kalangan masyarakat, berisi skenario hasil pertemuan yang diselenggarakan di lingkungan Pesantren Lirboyo, Kediri. Dokumen ini memuat sejumlah opsi langkah politik organisasi yang diduga ditujukan untuk memengaruhi dinamika internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Dalam bocoran dokumen tersebut tercantum tiga skenario utama yang disebut-sebut merupakan hasil pembahasan forum Lirboyo.

1. Mendesak PBNU untuk mempercepat pelaksanaan Muktamar dengan skema mandataris Lampung (islah).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

2. Mendorong PWNU dan PCNU agar mengajukan permohonan Muktamar Luar Biasa (MLB) dalam bentuk tertulis.

3. Mendesak Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, untuk mundur secara terhormat, yang kemudian diikuti oleh desakan kepada pihak Rais Aam.


ADVERTISEMENT

Tidak hanya tiga skenario utama tersebut, bocoran dokumen juga mencantumkan opsi lanjutan. Disebutkan bahwa forum Lirboyo akan menyiapkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto dengan poin utama meminta Presiden agar tidak mendukung salah satu pihak dalam konflik PBNU, termasuk tidak mengesahkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM terbaru terkait kepengurusan PBNU.

Pertemuan yang menjadi rujukan dalam dokumen tersebut diketahui dilaksanakan di lingkungan Pesantren Lirboyo, Kediri, pada Minggu (21/12).

Menanggapi bocoran tersebut, Ketua PBNU Prof Moh Mukri menegaskan bahwa forum Lirboyo sejatinya merupakan forum kultural, sehingga tidak dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan resmi dalam struktur PBNU.

“Iya benar, saya juga mendapatkan bocorannya. Ini di luar pakem dan mekanisme Nahdlatul Ulama ada skenario seperti ini,” kata Mukri.

Meski demikian, Mukri menyatakan tetap menghormati pertemuan di Lirboyo sebagai forum kultural para kiai. Namun, ia menegaskan bahwa NU memiliki mekanisme organisasi yang jelas, tegas, dan berjenjang dalam pengambilan keputusan strategis.

“Forum kultural tentu kami hormati, tetapi keputusan organisasi harus berjalan sesuai aturan dan mekanisme jam’iyyah,” ujarnya.

Mukri menegaskan bahwa dalam menghadapi berbagai dinamika yang berkembang, PBNU tetap berpegang pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) NU sebagai rujukan utama.

“Semua harus kembali ke mekanisme organisasi. Di situlah marwah NU dijaga,” pungkasnya.

(akd/ega)

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan