29 Juta Warga Belum Punya Rumah, Wakil Ketua Komisi V Beberkan Solusi Ini

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa sekitar 29 juta warga Indonesia masih belum memiliki rumah. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andi Iwan Darmawan Aras, menekankan pentingnya keterlibatan aktif BUMN dan sektor swasta dalam menyelesaikan persoalan perumahan ini.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan swasta sangat krusial untuk mengejar target pengurangan backlog perumahan. Dia menilai bahwa jika semua pihak bekerja sama secara merata, angka backlog yang tinggi bisa dikurangi secara signifikan.

“Saya kira semua stakeholder harus terlibat, termasuk BUMN-BUMN. Dengan pembagian tugas yang merata, target tersebut bisa tercapai,” ujarnya dalam wawancara pada Minggu (21/12/2025).

Andi Iwan juga menyoroti peran sektor swasta dalam program perumahan berimbang. Ia mendorong para pengembang untuk mematuhi aturan hunian berimbang, yaitu membangun rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) seiring dengan proyek perumahan komersial mereka.

“Swasta punya peran besar. Mereka bisa mengacu pada kebijakan hunian berimbang agar pembangunan rumah tidak hanya menyasar segmen menengah ke atas,” tambahnya.

Selain itu, dia menyarankan pemerintah daerah untuk memanfaatkan lahan-lahan tidak produktif milik instansi pemerintah sebagai area permukiman. Lahan tersebut, menurutnya, bisa diintervensi melalui anggaran APBN untuk pembangunan infrastruktur dasar.

“Kementerian dan pemda bisa mengalihfungsikan lahan yang tidak terpakai menjadi kawasan permukiman. Dengan dukungan APBN, pembangunan rumah bisa lebih cepat dan terjangkau,” jelasnya.

Andi Iwan menilai bahwa progres pembangunan rumah subsidi tahun ini menunjukkan perbaikan dibandingkan periode sebelumnya. Namun, tantangan tetap besar mengingat pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, sehingga backlog perumahan berpotensi semakin melebar jika tidak ditangani secara masif.

“Kita harus bekerja keras agar laju pertumbuhan backlog tidak jauh meninggalkan laju pembangunan rumah. Kolaborasi semua pihak menjadi kunci utama,” tegasnya.

Sebelumnya, dalam acara peresmian akad massal 50.030 KPR Subsidi dan Serah Terima Kunci di Serang, Banten, Sabtu (20/12), Presiden Prabowo menyampaikan kegembiraannya atas capaian program perumahan. Namun, ia juga mengingatkan bahwa pekerjaan rumah masih sangat besar.

“Hari ini saya merasa gembira, walaupun saya sadar perjalanan masih jauh. Cita-cita kita masih jauh, 29 juta rakyat kita masih belum punya rumah,” ujar Prabowo.

Prabowo pun meminta Menteri Perumahan dan Pemukiman Maruarar Sirait beserta jajaran terkait untuk terus bekerja keras. Ia meyakini bahwa dengan kekompakan dan tekad kuat, pemerintah mampu menemukan solusi atas setiap tantangan yang ada.

“Jadi Pak Ara, kerja keras. Semua menteri kita kompak, kita cari jalannya. Kalau ada kehendak, pasti ada jalan,” tandasnya.

---

Data Riset Terbaru:

Berdasarkan data Kementerian PUPR 2025, backlog perumahan di Indonesia mencapai 12,9 juta unit, dengan 83% di antaranya berada di wilayah perkotaan. Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa sebanyak 12,62% rumah tangga di Indonesia masih tinggal di hunian tidak layak huni. Di sisi lain, Kementerian PUPR melaporkan realisasi pembangunan rumah sepanjang 2025 mencapai 788.241 unit, terdiri dari 583.370 unit rumah MBR dan 204.871 unit rumah non-MBR. Target nasional pembangunan rumah tahun 2025 adalah 1 juta unit, dengan 80% di antaranya ditujukan untuk MBR.

Analisis Unik dan Simplifikasi:

Masalah backlog perumahan di Indonesia bukan sekadar soal kurangnya pasokan rumah, tetapi juga soal keterjangkauan, distribusi, dan tata ruang yang tidak merata. Banyak rumah yang dibangun berlokasi jauh dari pusat ekonomi, membuat masyarakat berpenghasilan rendah kesulitan mengakses pekerjaan dan fasilitas publik. Solusi ideal bukan hanya membangun lebih banyak rumah, tetapi juga membangun rumah di lokasi yang strategis dengan transportasi publik yang memadai. Konsep Transit-Oriented Development (TOD) bisa menjadi solusi jangka panjang, di mana perumahan dibangun di sekitar stasiun transportasi massal, sehingga mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi dan meningkatkan kualitas hidup penghuni.

Studi Kasus:

Program Bedah Rumah di Kota Surabaya menjadi contoh nyata keberhasilan penanganan rumah tidak layak huni. Sejak 2010 hingga 2025, Pemkot Surabaya telah merenovasi lebih dari 15.000 unit rumah warga kurang mampu. Program ini melibatkan gotong royong antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dengan menggunakan dana CSR perusahaan dan partisipasi warga, Surabaya berhasil mengurangi angka rumah tidak layak huni dari 5,5% pada 2010 menjadi kurang dari 1% pada 2025. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa kolaborasi multipihak dan pendekatan partisipatif bisa menjadi kunci dalam menyelesaikan masalah perumahan.

Infografis:

• Backlog Perumahan Indonesia 2025: 12,9 juta unit
• Rumah Tidak Layak Huni: 12,62% rumah tangga
• Target Pembangunan 2025: 1 juta unit (80% untuk MBR)
• Realisasi 2025: 788.241 unit
• Kebutuhan Tahunan: 800.000 unit
• Kontribusi Swasta: 30% dari total pembangunan

---

Dengan kolaborasi masif antara pemerintah, BUMN, swasta, dan masyarakat, backlog perumahan bukanlah beban yang mustahil dituntaskan. Setiap stakeholder punya peran strategis, dari penyediaan lahan hingga inovasi pembiayaan. Momentum kepedulian ini harus dijaga, dan target 29 juta rumah bukan sekadar angka, tapi janji keadilan sosial. Mulai dari langkah kecil di lingkungan sekitar, gerakan gotong royong, hingga kebijakan inklusif di tingkat nasional. Indonesia butuh rumah, dan rumah butuh aksi nyata.

Baca juga Berita lainnya di News Page