Wamenag Buka-bukaan soal Dampak Reformasi Birokrasi yang Harus Dirasakan Masyarakat

Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, menekankan bahwa transformasi birokrasi harus berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Ia menegaskan perubahan sistem pemerintahan tidak boleh terbatas pada formalitas administratif semata, melainkan harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

“Target akhirnya bukan sekadar kepatuhan prosedural, tetapi benar-benar dapat diwujudkan dalam keseharian masyarakat. Intinya, kesejahteraan rakyat menjadi tujuan utama dari seluruh proses reformasi ini,” tegas Wiyagus dalam forum Reformasi Birokrasi Berdampak di Gedung Negara Sumedang, Jawa Barat, Jumat (19/12).

Kegiatan yang mengusung tema ‘Dari Kepatuhan Administratif Menuju Kinerja yang Mengubah Kehidupan Rakyat’ ini dihadiri oleh Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir, Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Barat Dan Satriana, Forkopimda setempat, serta jajaran pejabat daerah.

Wiyagus menjelaskan bahwa langkah reformasi di tingkat daerah harus selaras dengan agenda besar Presiden Prabowo Subianto menuju Indonesia Emas 2045. Ia menegaskan bahwa birokrasi yang efektif menjadi pondasi utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Reformasi birokrasi pada hakikatnya bertujuan menciptakan sistem pemerintahan yang hadir ketika rakyat membutuhkan. Ini adalah fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang berdampak nyata,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wiyagus memberikan apresiasi kepada Pemkab Sumedang atas komitmen tinggi dalam menerapkan reformasi birokrasi. Salah satu bukti nyata adalah keterbukaan informasi terkait pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam transparansi APBD.

“Seorang pemimpin yang berani membuka seluruh lapisan pengelolaan anggaran menunjukkan integritas tinggi. Seperti sering disampaikan Bapak Presiden, setiap rupiah harus dipastikan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu,” katanya.

Ia juga memuji capaian realisasi APBD Sumedang yang melampaui target nasional, serta kendali inflasi yang tetap stabil. Prestasi ini, menurutnya, patut menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengelola keuangan secara efisien dan akuntabel.

Selain itu, Wiyagus mengingatkan bahwa reformasi birokrasi merupakan bagian tak terpisahkan dari Asta Cita Presiden, khususnya dalam penguatan sistem politik, hukum, dan birokrasi untuk pemberantasan korupsi. Ia mencontohkan inovasi digitalisasi pelayanan publik di Sumedang yang mampu mengurangi celah interaksi langsung yang berpotensi menimbulkan penyimpangan.

“Dengan sistem berbasis digital, ruang untuk praktik korupsi menjadi sempit. Masyarakat tidak perlu lagi bertatap muka langsung dengan petugas untuk urusan administrasi yang berhubungan dengan anggaran,” paparnya.

Melalui pendekatan ini, pelayanan menjadi lebih cepat, transparan, dan bebas dari praktik pungutan liar. Wiyagus berharap inovasi serupa dapat diadopsi oleh daerah lain guna mewujudkan birokrasi yang lebih bersih dan profesional.

Transformasi birokrasi sejatinya bukan hanya soal efisiensi administrasi, tetapi bagaimana sistem pemerintahan mampu menjawab tantangan zaman dan memberikan solusi nyata bagi kehidupan masyarakat. Dengan pendekatan berbasis teknologi, transparansi anggaran, serta komitmen anti-korupsi, birokrasi Indonesia diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang membawa kemajuan bersama. Mari wujudkan pemerintahan yang hadir untuk rakyat, oleh rakyat, dan demi kesejahteraan seluruh bangsa.

Baca juga Berita lainnya di News Page