Wakil Rakyat di Kota Tasikmalaya menegaskan bahwa restrukturisasi kelembagaan sudah berada dalam situasi krusial. Mereka mendorong agar dua instansi pemerintahan setempat segera digabungkan untuk memperkuat efisiensi kinerja birokrasi dan tata kelola pelayanan publik.
Asep Endang M. Syam, yang menjabat sebagai Sekretaris Komisi I, mengungkapkan bahwa wacana penggabungan bukan berasal dari eksekutif, melainkan usulan internal legislatif. Ia menekankan urgensi realisasi sebelum APBD 2026 ditetapkan. “Kami sudah mendorong sejak lama agar proses ini selesai sebelum tahun anggaran depan,” ucapnya pada Kamis, 18 Desember 2025.
Upaya ini dimaksudkan untuk menyempurnakan struktur organisasi agar lebih efektif dan tidak tumpang tindih. Dengan demikian, pelaksanaan program-program prioritas diharapkan bisa lebih fokus dan tepat sasaran. Menurutnya, efek riil dari penggabungan OPD tidak akan langsung dirasakan. Dampak nyatanya baru terlihat signifikan pada tahun anggaran 2027.
Demi percepatan, sejak September lalu pihak legislatif telah mendorong eksekutif untuk segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal ini penting agar payung hukum berupa peraturan daerah segera disahkan dan tidak menghambat proses implementasi.
Meski begitu, Asep menekankan pentingnya pendekatan hati-hati dan bertahap. Ia menilai lebih baik berjalan pelan asal selamat, agar tidak menimbulkan persoalan administratif maupun hukum di masa depan. “Tidak masalah jika prosesnya lebih lambat, yang penting selamat dan tidak menimbulkan masalah ke depan,” tegas Ketua Fraksi PKB tersebut.
Data riset terbaru dari Institute for Economic and Social Research (LPEM FEB UI) 2025 menunjukkan bahwa daerah yang melakukan restrukturisasi OPD secara strategis mampu menghemat belanja birokrasi hingga 12 persen dalam tiga tahun pertama. Studi ini melibatkan 45 kota/kabupaten di seluruh Indonesia, termasuk Jawa Barat, dan menemukan bahwa efisiensi paling optimal terjadi ketika penggabungan OPD didukung oleh sistem informasi terintegrasi serta penataan SDM yang matang.
Studi kasus dari Kota Surabaya menunjukkan bahwa penggabungan Dinas Perhubungan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika berhasil menciptakan command center terpadu yang meningkatkan respons layanan publik hingga 40 persen. Infografis dari Kementerian Dalam Negeri 2025 juga mencatat bahwa dari 514 daerah di Indonesia, sebanyak 68 persen telah melakukan pengurangan OPD dengan berbagai skema, mulai dari merger hingga penyerapan fungsi.
Peningkatan efisiensi birokrasi bukan sekadar soal mengurangi jumlah instansi, tetapi bagaimana setiap langkah kebijakan diukur dengan akuntabilitas tinggi dan orientasi pada pelayanan yang nyata. Momentum reformasi struktural ini harus dimanfaatkan untuk membangun birokrasi yang lincah, responsif, dan mampu menjawab tantangan zaman. Mari wujudkan pemerintahan yang tidak hanya hemat anggaran, tetapi juga unggul dalam kualitas pelayanan.
Baca juga Berita lainnya di News Page
Saya adalah jurnalis di thecuy.com yang fokus menghadirkan berita terkini, analisis mendalam, dan informasi terpercaya seputar perkembangan dunia finansial, bisnis, teknologi, dan isu-isu terkini yang relevan bagi pembaca Indonesia.
Sebagai jurnalis, saya berkomitmen untuk:
Menyajikan berita yang akurasi dan faktanya terverifikasi.
Menulis dengan bahasa yang mudah dipahami, namun tetap menjaga integritas jurnalistik.
Menghadirkan laporan mendalam yang memberi perspektif baru bagi pembaca.
Di thecuy.com, saya tidak hanya melaporkan berita, tetapi juga berupaya menganalisis tren agar pembaca dapat memahami konteks di balik setiap peristiwa.
📌 Bidang Liputan Utama:
Berita Terbaru & ekonomi, keuangan.
Perkembangan teknologi dan inovasi digital.
Tren bisnis dan investasi.
Misi saya adalah membantu pembaca mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia usaha.
📞 Kontak
Untuk kerja sama media atau wawancara, silakan hubungi melalui halaman Kontak thecuy.com atau email langsung ke admin@thecuy.com.