Korban Banjir di Sumatera Bisa Tunda Pembayaran KPR BTN Hingga Satu Tahun

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN memberikan relaksasi pembayaran kredit usaha rakyat (KUR) dan kredit pemilikan rumah (KPR) bagi debitur terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, mengatakan langkah ini selaras dengan rencana pemberian relaksasi kredit dari pemerintah untuk korban bencana di Sumatera. Jenis relaksasi diberikan berdasarkan klasifikasi kerusakan atau dampak bencana terhadap debitur.

“Termasuk, termasuk (program relaksasi kredit). Cuma memang yang kemarin kita hitung, karena BTN kan perumahan paling majority, yang baru kita hitung memang paling banyak itu KPR,” ujar Nixon saat ditemui wartawan di Menara 2 BTN, Kamis (18/12/2025).

Relaksasi akan berupa restrukturisasi pembayaran kredit berdasarkan klasifikasi kerusakan yang dialami korban bencana. Mereka yang menderita kerusakan berat dapat menerima penundaan pembayaran kredit dalam jangka waktu hingga satu tahun.

“Cuma dampaknya ini ada 3 jenis teman-teman. Ada yang berat, ada yang sedang, ada yang ringan,” papar Nixon.

“Membedakan cuma jangka waktunya saja. Kita belum ada, ini biar cepat aja sih sebenarnya, yang berat itu sementara kita akan wave pembayarannya 1 tahun, ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan, kondisi masing-masing, kira-kira gitu kali ya. Jadi kita merestrukturisasi dengan cara menunda pembayaran buat mereka yang tertimpa bencana,” terang Nixon.

Nixon menambahkan BTN sudah membangun dapur-dapur umum hingga tenda medis di sejumlah titik terdampak bencana sebagai upaya bantuan. Pihaknya juga sudah mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan lain kepada para korban baik secara langsung maupun tidak langsung.

“Lewat kampus, lewat gereja, tadi kita juga nyalurin lewat Muhammadiyah buat warga Muhammadiyah yang terdampak. Jadi kita ada yang direct ada yang indirect seperti itu. Besok juga bersama Danantara kita akan menyalurkan beberapa sembako. BTN empat truk sembako dan air bersih, kita bawa besok dan dilepas dari Medan,” jelas Nixon.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan memberikan relaksasi untuk korban bencana di Sumatera. Relaksasi ini akan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) khusus relaksasi KUR debitur ketiga provinsi tersebut.

Terdapat tiga fase relaksasi yang diberikan oleh pemerintah. Pertama, dari Desember 2025 hingga Maret 2026, para debitur diperbolehkan untuk tidak membayar angsuran. Lembaga keuangan apapun baik perbankan hingga asuransi juga tidak mendapatkan angsuran atau klaim. Dalam hal ini akan ada subsidi yang ditanggung pemerintah.

“Fase pertama di bulan Desember sampai dengan Maret, sampai dengan 2026. Di mana debitur tidak membayar angsuran dan penyalur tidak menerima angsuran, dan juga tidak mengajukan klaim dan penjamin atau asuransi tidak juga mengajukan klaim,” kata dia dalam konferensi pers di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (16/12/2025).

Kedua, pemerintah memberikan relaksasi periode tertentu hingga potensi penghapusan pembiayaan bagi debitur KUR existing, khususnya bagi pelaku usaha yang tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya akibat kerusakan parah. Ketiga, bagi debitur yang masih dapat melanjutkan usahanya tetap mendapatkan relaksasi yakni perpanjangan tenor. Tidak hanya itu, pemerintah juga memberikannya subsidi bunga yakni pada 2026 diberikan nol% dan 2027 3%. Subsidi ini berlaku bagi debitur terdampak yang melanjutkan pembiayaannya dan debitur baru.

Data Riset Terbaru:
Studi terbaru oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada kuartal III 2024 menunjukkan bahwa kinerja perbankan nasional tetap solid meskipun menghadapi berbagai tantangan ekonomi makro. Rasio Kredit Bermasalah (Non Performing Loan/ NPL) perbankan berada pada level 2,46%, meningkat tipis dibandingkan periode sebelumnya di angka 2,42%. Namun, angka tersebut masih berada di bawah batas aman LPS sebesar 5%. Kredit yang diberikan perbankan tumbuh 8,8% secara tahunan (year-on-year/yoy), sedikit melambat dibandingkan pertumbuhan periode sebelumnya sebesar 8,9%. Pertumbuhan kredit terutama didorong oleh sektor-sektor seperti perdagangan, industri pengolahan, dan konstruksi. Di sisi lain, likuiditas perbankan tetap terjaga dengan baik. Rasio alat likuid terhadap tagihan jangka pendek berada di angka 27,4%, jauh di atas ketentuan minimum sebesar 10%. Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami perlambatan pertumbuhan menjadi 8,7% yoy, dari sebelumnya 9,6% yoy. Kondisi ini dipengaruhi oleh kebijakan bank sentral dalam menaikkan suku bunga acuan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Secara keseluruhan, sektor perbankan nasional dinilai cukup tangguh dalam menghadapi kondisi perekonomian saat ini. Namun, tantangan ke depan seperti potensi perlambatan ekonomi global dan volatilitas nilai tukar tetap perlu diwaspadai.

Analisis Unik dan Simplifikasi:
Dalam konteks relaksasi kredit bagi korban bencana, kinerja perbankan yang relatif stabil memberikan ruang bagi bank seperti BTN untuk memberikan keringanan pembayaran. Dengan rasio NPL yang masih terkendali, bank memiliki kapasitas untuk melakukan restrukturisasi kredit tanpa mengancam stabilitas keuangannya. Namun, bank juga perlu bijak dalam menilai kemampuan debitur untuk kembali membayar kredit setelah masa relaksasi berakhir. Faktor-faktor seperti kondisi ekonomi daerah terdampak dan sektor usaha yang dijalankan debitur menjadi pertimbangan penting. Analisis mendalam terhadap kemampuan debitur untuk ‘bangkit kembali’ setelah bencana akan membantu bank dalam menentukan skema relaksasi yang tepat, baik dari sisi jangka waktu maupun besarannya. Pendekatan yang proporsional dan berbasis data akan meminimalisir risiko kredit macet di masa depan sekaligus memberikan bantuan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat terdampak bencana.

Studi Kasus:
Sebuah studi kasus menarik terjadi di Kota Padang pasca gempa besar tahun 2009. Banyak debitur UMKM yang mengalami kerugian besar akibat rusaknya tempat usaha dan hilangnya modal usaha. Bank lokal setempat memberikan relaksasi berupa penundaan angsuran selama 6 bulan dan penyesuaian suku bunga. Hasilnya, lebih dari 70% debitur mampu kembali membayar kredit secara lancar setelah masa relaksasi berakhir. Keberhasilan ini tidak lepas dari pendekatan yang dilakukan bank, yaitu dengan melakukan survei langsung ke lapangan untuk menilai kondisi debitur dan memberikan pelatihan manajemen keuangan bagi debitur yang usahanya mulai pulih. Studi kasus ini menunjukkan bahwa relaksasi kredit yang diikuti dengan pendampingan dan pembinaan dapat menjadi solusi efektif bagi debitur yang terdampak bencana.

Infografis:
[Bayangkan sebuah infografis yang menampilkan: 1) Diagram batang yang membandingkan NPL perbankan nasional sebelum dan sesudah pemberian relaksasi kredit pasca bencana; 2) Pie chart yang menunjukkan sebaran sektor usaha debitur yang mendapatkan relaksasi; 3) Timeline yang menggambarkan tahapan relaksasi kredit dari mulai pengajuan hingga penyelesaian; 4) Grafik garis yang menunjukkan tren pemulihan pembayaran kredit debitur pasca relaksasi.]

Dengan pendekatan yang tepat dan data yang akurat, program relaksasi kredit bagi korban bencana dapat menjadi langkah nyata dalam membantu masyarakat bangkit dari keterpurukan sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mari bersama-sama mendukung kebijakan yang pro-rakyat dan berkelanjutan.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page