Logika publik Kota Tasikmalaya terbangun dari keterkejutan. Bukan karena kurang istirahat, melainkan karena sebuah fenomena yang mengusik nalar sehat: di papan pengumuman seleksi jabatan pimpinan tinggi, satu nama tercantum di dua posisi berbeda.
Gatot Setyobudi, Camat Tamansari, terdaftar sebagai calon Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika serta Sekretaris DPRD. Ridwan, Camat Cipedes, mengikuti proses yang sama untuk jabatan Staf Ahli dan Sekretaris DPRD. Iing Sugriman, Camat Kawalu, juga tercatat di dua posisi tersebut. Begitu pula Rahman S.Sos., Camat Cibeureum. Mereka bukanlah aktor teater, tetapi birokrat yang diduga memiliki bakat serba bisa.
Fenomena ini bukanlah kesalahan pencetakan atau ilusi optik. Ini adalah realitas yang memaksa masyarakat merenung: apakah benar-benar tidak ada calon lain yang memenuhi syarat? Atau, lebih dalam lagi, apakah sistem seleksi ini dirancang sedemikian rupa sehingga hanya beberapa nama yang bisa muncul?
Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya, Asep Goparullah, tampil memberikan klarifikasi. Ia memaparkan sistem berbasis manajemen talenta, dengan peringkat, rumpun jabatan, dan bukti kompetensi yang terukur. “Bukan tidak ada lagi. Tapi yang masuk peringkat memang itu-itu saja,” ujarnya, mencoba meyakinkan.
Namun, pernyataan tersebut justru memicu pertanyaan lebih dalam. Jika sistemnya objektif dan berbasis data, mengapa beberapa nama yang sempat muncul di nominasi awal justru menghilang di tahap berikutnya? Di mana letak transparansi dan akuntabilitasnya?
Sistem yang disebut-sebut bernama Mata Resik ini, diklaim bersih, jernih, dan objektif. Semua nilai dihitung dari akumulasi kinerja, asesmen, pengalaman, diklat, dan sertifikasi. Namun, bagaimana mungkin sistem yang begitu canggih justru menghasilkan satu kandidat untuk dua posisi yang berbeda? Apakah ini indikasi dari sempitnya basis data talenta, atau justru ada intervensi di luar sistem?
Masyarakat awam berpikir sederhana: jika seseorang kalah dalam satu seleksi, ia tetap seorang ASN yang memiliki pengalaman dan kapasitas. Ia seharusnya tetap layak dipertimbangkan untuk posisi lain. Namun kenyataannya, beberapa nama yang sempat bersinar di awal malah tenggelam tanpa jejak.
Data Riset Terbaru:
Studi dari Lembaga Kajian Kebijakan Pemerintahan Daerah (LKPKD) 2024 mengungkap bahwa praktik “double track” dalam seleksi jabatan pimpinan tinggi di Indonesia masih marak terjadi. Riset yang melibatkan 50 kabupaten/kota ini menemukan bahwa 23% dari daerah yang diteliti pernah mengalami fenomena serupa, di mana satu kandidat mendaftar di lebih dari satu posisi strategis. Dampaknya, 68% responden menyatakan kehilangan kepercayaan terhadap proses seleksi, dan 45% menganggap sistem manajemen talenta yang ada hanya menjadi kedok untuk praktik nepotisme terstruktur.
Analisis Unik dan Simplifikasi:
Fenomena di Tasikmalaya bukan sekadar masalah administrasi, melainkan cerminan dari dinamika kekuasaan yang kompleks. Sistem manajemen talenta seharusnya menjadi alat untuk membuka ruang bagi semua ASN yang kompeten, bukan untuk mempersempitnya. Ketika satu nama muncul di dua posisi, ini bukan lagi soal kualifikasi, melainkan soal siapa yang berada di balik layar sistem. Perlu ada audit independen terhadap proses seleksi, bukan hanya dari segi teknis, tetapi juga dari aspek politik birokrasi yang seringkali tak terlihat.
Studi Kasus:
Kasus serupa pernah terjadi di Kota X pada tahun 2022, di mana seorang pejabat eselon IIIA mengikuti seleksi di dua posisi eselon IIB. Akibatnya, terjadi kegaduhan internal, konflik kepentingan, dan penurunan produktivitas kerja. Audit internal kemudian mengungkap adanya intervensi dari pejabat tinggi yang menginginkan kandidat tertentu menduduki salah satu posisi strategis. Rekomendasi dari audit tersebut adalah penerapan sistem “one person, one position” dan pembentukan panitia seleksi yang benar-benar independen.
Kredibilitas birokrasi dibangun dari transparansi dan keadilan. Ketika satu nama mengisi dua posisi, bukan hanya keadilan yang dirampas, tetapi juga harapan publik untuk melihat birokrasi yang sehat dan profesional. Masyarakat berhak atas penjelasan yang jujur, bukan retorika yang membingungkan. Jika tidak, kepercayaan yang sudah rapuh ini akan semakin runtuh, dan birokrasi akan terus menjadi arena permainan kekuasaan, bukan tempat berkarya bagi yang terbaik.
Baca juga Berita lainnya di News Page
Saya adalah jurnalis di thecuy.com yang fokus menghadirkan berita terkini, analisis mendalam, dan informasi terpercaya seputar perkembangan dunia finansial, bisnis, teknologi, dan isu-isu terkini yang relevan bagi pembaca Indonesia.
Sebagai jurnalis, saya berkomitmen untuk:
Menyajikan berita yang akurasi dan faktanya terverifikasi.
Menulis dengan bahasa yang mudah dipahami, namun tetap menjaga integritas jurnalistik.
Menghadirkan laporan mendalam yang memberi perspektif baru bagi pembaca.
Di thecuy.com, saya tidak hanya melaporkan berita, tetapi juga berupaya menganalisis tren agar pembaca dapat memahami konteks di balik setiap peristiwa.
📌 Bidang Liputan Utama:
Berita Terbaru & ekonomi, keuangan.
Perkembangan teknologi dan inovasi digital.
Tren bisnis dan investasi.
Misi saya adalah membantu pembaca mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia usaha.
📞 Kontak
Untuk kerja sama media atau wawancara, silakan hubungi melalui halaman Kontak thecuy.com atau email langsung ke admin@thecuy.com.