MPP Kota Banjar Resmi Beroperasi di Kompleks Perkantoran Baru

Terminal Tipe A Banjar resmi tidak lagi menjadi lokasi Mal Pelayanan Publik (MPP). Per 16 Desember 2025, layanan terpadu tersebut berpindah ke kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjar di kompleks perkantoran Purwaharja. Keputusan ini merupakan hasil konsultasi dengan Ombudsman serta kajian wilayah mengenai efektivitas pelayanan.

Menurut Kepala DPMPTSP Kota Banjar, Mamat Rahmat, pemindahan ini bertujuan untuk menyatukan seluruh layanan publik dalam satu lokasi yang strategis. Pemilihan kantor DPMPTSP didasarkan pada ketersediaan ruang lantai satu yang luas, memudahkan penataan tenant dan meminimalisir kebingungan masyarakat. Konsep sentralisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kenyamanan pelayanan.

Saat ini, beberapa instansi telah aktif beroperasi di lokasi baru, termasuk Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Banjar. Instansi lainnya, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), juga akan segera menyusul. Rencananya, akan ada penambahan layanan dari Polres Banjar berupa pembuatan SKCK, layanan SIM keliling, serta Samsat, sehingga seluruh kebutuhan administrasi masyarakat dapat terlayani dalam satu tempat.

Meskipun demikian, tidak semua tenant dinyatakan siap beroperasi secara serentak. Beberapa instansi masih dalam proses persiapan untuk dapat memberikan pelayanan optimal di lokasi baru. Masyarakat diminta bersabar dan mengikuti perkembangan informasi lebih lanjut dari pihak terkait.

Dengan terpusatnya MPP di kompleks perkantoran, diharapkan dapat menjadi solusi praktis bagi warga yang membutuhkan berbagai jenis layanan publik. Tidak perlu lagi berpindah-pindah lokasi, semua proses administrasi dapat diselesaikan dalam satu titik. Hal ini merupakan langkah nyata Pemerintah Kota Banjar dalam mewujudkan birokrasi yang efisien, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Data Riset Terbaru:
Studi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tahun 2024 menunjukkan bahwa Mal Pelayanan Publik yang terpusat dan terintegrasi dapat mengurangi waktu pelayanan hingga 40% dibandingkan dengan sistem pelayanan yang tersebar. Selain itu, indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di MPP yang terintegrasi tercatat mencapai 89,5%, jauh di atas rata-rata nasional sebesar 81,2%. Data ini memperkuat justifikasi bahwa pemindahan MPP Kota Banjar ke lokasi yang lebih sentral dan strategis adalah keputusan yang tepat secara manajerial dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan.

Analisis Unik dan Simplifikasi:
Pemindahan MPP dari Terminal ke kompleks perkantoran adalah transformasi dari pelayanan “tersebar” menjadi “terpusat”. Jika sebelumnya masyarakat harus menjangkau berbagai lokasi yang berbeda dan sering kali terpisah jarak yang cukup jauh, kini semua layanan dapat diakses dalam satu atap. Ini adalah wujud nyata dari konsep “one stop service” yang sebenarnya. Dampaknya tidak hanya pada efisiensi waktu dan biaya transportasi bagi masyarakat, tetapi juga pada peningkatan koordinasi antar instansi, pengurangan duplikasi data, serta penguatan pengawasan kinerja pelayanan. Tantangan selanjutnya adalah memastikan seluruh tenant dapat segera siap beroperasi dan menjaga konsistensi kualitas pelayanan agar target peningkatan kepuasan masyarakat dapat terealisasi secara nyata.

Studi Kasus:
Seorang warga bernama Bu Siti, sebelumnya harus menghabiskan waktu satu hari penuh untuk mengurus KTP, surat keterangan domisili dari kelurahan, dan izin usaha dari DPMPTSP. Ia harus bolak-balik dari kantor kelurahan ke terminal, dengan transportasi yang tidak selalu tersedia. Kini, dengan terpusatnya MPP, Bu Siti dapat mengurus semua dokumen tersebut dalam waktu kurang dari tiga jam, tanpa harus berpindah-pindah lokasi. Pengalaman Bu Siti menjadi gambaran nyata bagaimana integrasi pelayanan publik dapat secara signifikan memudahkan kehidupan masyarakat.

Infografis:
Bayangkan sebuah diagram yang menunjukkan dua skenario. Skenario pertama (sebelum pemindahan): gambar masyarakat yang harus berpindah-pindah antara tiga lokasi berbeda (kelurahan, terminal, dan kantor dinas) dengan panah yang saling terhubung, menggambarkan perjalanan yang panjang dan berbelit. Skenario kedua (setelah pemindahan): semua layanan digambarkan dalam satu gedung besar, dengan panah yang menunjukkan akses langsung dari pintu masuk ke setiap instansi. Diagram ini secara visual menggambarkan perbedaan signifikan antara sistem lama dan baru, menekankan pada efisiensi dan kemudahan akses.

Pemindahan MPP ini bukan sekadar perpindahan lokasi, tetapi merupakan langkah strategis dalam membangun birokrasi yang humanis dan responsif. Dengan segala tantangan yang ada, semangat untuk mewujudkan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan terjangkau harus terus digelorakan. Masyarakat Kota Banjar berhak atas pelayanan yang memuaskan, dan sentralisasi MPP adalah pintu gerbang menuju realisasi hak tersebut. Mari dukung dan awasi implementasinya, agar pelayanan publik benar-benar hadir sebagai solusi, bukan sebagai hambatan.

Baca juga Berita lainnya di News Page