Jumlah Fasilitas Kesehatan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang Telah Beroperasi Kembali Dibeberkan oleh Wakil Menteri Kesehatan

Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin Paulus Octavianus menyampaikan perkembangan terkini terkait pulihnya layanan kesehatan pasca bencana di tiga provinsi Sumatera. Menurut laporan yang diberikan di Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Rabu (17/12/2025), sebagian besar fasilitas kesehatan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kini telah kembali berfungsi secara normal.

Di wilayah Aceh, dari total 65 rumah sakit yang terdaftar, 62 di antaranya telah aktif kembali dalam memberikan pelayanan medis. Hanya tiga rumah sakit swasta yang masih dalam masa perbaikan dan belum dapat beroperasi penuh.

Untuk fasilitas kesehatan dasar, situasi di Aceh juga menunjukkan kemajuan signifikan. Dari 305 Puskesmas yang tersebar di seluruh wilayah, sebanyak 268 Puskesmas telah kembali beroperasi. Jumlah yang tidak berfungsi hanya 37 unit, dan itu disebabkan oleh kerusakan parah akibat banjir yang melanda sebelumnya.

Kondisi serupa juga terjadi di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Hampir seluruh rumah sakit di kedua provinsi ini telah kembali memberikan pelayanan. Di Sumatera Utara, hanya tersisa empat Puskesmas yang masih dalam proses pemulihan dan belum dapat melayani pasien.

Benjamin menekankan bahwa situasi darurat kesehatan telah berhasil diatasi. Namun demikian, pihaknya tetap fokus pada penyediaan obat-obatan penting untuk menghadapi dampak pasca bencana. Salah satu perhatian utama adalah ketersediaan obat untuk mengatasi diare, mengingat masalah air bersih yang masih menjadi tantangan di beberapa lokasi terdampak.

Kementerian Kesehatan telah menempatkan perwakilan langsung di titik-titik bencana untuk memastikan koordinasi berjalan efektif dan respons terhadap kebutuhan medis dapat dilakukan secara cepat. Upaya ini telah berlangsung selama 22 hari penuh sejak bencana terjadi.

“Krisis-krisis utama sudah dapat ditangani, sekarang fokus kami adalah memperbaiki peralatan medis yang rusak parah dan menggantinya dengan yang baru,” tambah Benjamin.

Sementara itu, dari sisi logistik pangan, Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memberikan jaminan terhadap ketersediaan beras di wilayah terdampak. Stok beras nasional Bulog mencapai 3,58 juta ton, dengan distribusi sebagai berikut: Aceh sebanyak 82 ribu ton, Sumatera Utara 25 ribu ton, dan Sumatera Barat 7 ribu ton.

Pendistribusian beras dilakukan secara masif melalui kerja sama dengan TNI-Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta pemerintah daerah. Proses pengiriman dilakukan melalui berbagai jalur, termasuk darat, laut, dan udara, khususnya untuk daerah-daerah terpencil yang sempat terisolasi.

Sebagai langkah antisipasi, Bulog juga telah melipatgandakan stok beras di wilayah-wilayah terdampak sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dan Kepala Badan Pangan Nasional. Upaya ini diharapkan dapat menjadi cadangan strategis guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat selama masa pemulihan.

BNPB sendiri mencatat jumlah korban bencana di wilayah Sumatera mencapai 1.059 orang meninggal dunia, dengan 192 orang masih dalam status hilang. Data ini menjadi pengingat pentingnya kesiapsiagaan dan respons cepat dalam menghadapi situasi darurat kesehatan dan pangan.

Pemulihan fasilitas kesehatan dan pasokan logistik pangan yang terus mengalami kemajuan menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Kerja sama lintas sektor dan kesiapan personel di lapangan menjadi kunci utama dalam percepatan pemulihan pasca bencana.

Upaya ini harus terus diperkuat dengan pemantauan intensif dan penanganan berkelanjutan, terutama dalam menghadapi potensi penyakit pasca bencana serta memastikan distribusi bantuan sampai ke seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan.

Dengan komitmen bersama dan koordinasi yang solid antar lembaga, diharapkan masyarakat di wilayah terdampak dapat segera kembali menjalani kehidupan normal dan bangkit dari keterpurukan akibat bencana alam yang baru saja dialami.

Untuk informasi lebih lanjut tentang perkembangan penanganan bencana dan kesiapan layanan kesehatan, masyarakat dapat menghubungi saluran komunikasi resmi yang telah disediakan oleh pemerintah dan instansi terkait.