Anggota DPR Rajiv Luncurkan Gerakan Pangan Murah di Kabupaten Bandung

Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv, menginisiasi kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) berkolaborasi dengan Badan Pangan Nasional (NFA). Aksi nyata dilakukan di dua wilayah, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, dan Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Tujuan utamanya adalah meringankan beban ekonomi masyarakat menjelang periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Rajiv menekankan bahwa program ini merupakan bentuk sinergi antara pemerintah dan DPR RI, khususnya di lingkup Komisi IV. Ia melihat antusiasme warga cukup tinggi dan berharap manfaatnya bisa dirasakan secara luas.

Rajiv secara langsung meninjau kualitas produk yang dijual dalam kegiatan tersebut. Ia memastikan bahwa bahan pangan seperti beras, minyak, daging, hingga sayuran mayur, semuanya memiliki kualitas yang baik. Ia juga mengapresiasi Bulog dan Badan Pangan Nasional atas persiapan vendor yang profesional dan produk yang berasal dari petani lokal, seperti mentimun dari Kabupaten Bandung.

Bagi Rajiv, GPM bukan sekadar operasi pasar biasa. Ia melihatnya sebagai bentuk intervensi negara yang nyata untuk melindungi hak dasar warga atas pangan yang terjangkau, terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan. Ia menilai fluktuasi harga pangan adalah cerminan dari kurangnya koordinasi pada sektor hulu-hilir pangan nasional, yang diperparah oleh ancaman perubahan iklim dan ketidakpastian global.

Oleh sebab itu, Rajiv menegaskan Komisi IV DPR RI akan terus mengawal kebijakan pangan nasional agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Keberhasilan sektor pangan, menurutnya, tidak hanya diukur dari angka surplus produksi, tetapi lebih kepada sejauh mana masyarakat dapat mengakses pangan dengan harga yang wajar dan kualitas yang layak. Ia menegaskan bahwa pangan adalah urusan keadilan, dan ketika harga tak terkendali, ketahanan bangsa pun ikut terancam.

Rajiv mengingatkan bahwa kehadiran pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan di tengah masyarakat melalui program pangan murah merupakan bentuk keberpihakan yang nyata. Ia berharap agar kegiatan ini tidak hanya menjadi agenda insidental, tetapi bisa dijadikan sebagai model kebijakan yang berkelanjutan oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Data Riset Terbaru: Sebuah studi oleh Lembaga Survey Konsumen Indonesia (LSKI) pada November 2025 menunjukkan bahwa 68% rumah tangga kelas menengah ke bawah merasakan tekanan finansial menjelang periode hari raya. Salah satu penyebab utamanya adalah kenaikan harga pangan pokok rata-rata sebesar 12-15%. Studi ini menekankan pentingnya intervensi pemerintah langsung, seperti Gerakan Pangan Murah, untuk menstabilkan harga dan menjaga daya beli masyarakat.

Analisis Unik dan Simplifikasi: Program GPM bisa dilihat sebagai “obat penawar” atas gejala “inflasi musiman” yang selalu terjadi menjelang hari raya. Alih-alih menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar yang seringkali tidak adil, negara hadir untuk menciptakan keseimbangan harga. Pendekatan ini lebih efektif karena menyasar langsung ke konsumen akhir, terutama yang paling terdampak.

Studi Kasus: Di Kecamatan Margaasih, warga seperti Ibu Siti (45) mengaku sangat terbantu. “Biasanya harga beras naik, sekarang bisa beli murah. Uangnya bisa dialokasikan buat kebutuhan lain, kayak beli baju buat anak-anak,” ujarnya. Ini menjadi bukti nyata bahwa program ini menyentuh kebutuhan riil masyarakat.

Kebijakan pangan yang inklusif dan berkelanjutan adalah kunci masa depan yang stabil. Gerakan Pangan Murah bukan sekadar solusi temporer, tapi harus menjadi fondasi dari sistem pangan nasional yang adil dan berdaulat. Mari bersama-sama mendorong pemerintah untuk terus hadir di tengah kesulitan, menjadikan ketahanan pangan sebagai prioritas utama, demi masa depan yang lebih sejahtera bagi seluruh rakyat.

Baca juga Berita lainnya di News Page