Amran Perintahkan Dirjen Segera Telepon Manajer Distributor Pupuk: Cabut Saja Izinnya!

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengambil sikap tegas terhadap distributor pupuk subsidi yang memberlakukan persyaratan berbelit kepada petani. Salah satu praktik yang dianggap merugikan adalah ketika distributor mengharuskan kartu tani sebagai syarat penebusan pupuk bersubsidi, padahal aturan resmi menyatakan bahwa KTP sudah cukup. Peristiwa ini menjadi sorotan setelah adanya laporan dari HKTI Yogyakarta kepada Mentan Amran terkait penolakan pelayanan kepada petani di Kabupaten Sleman.

Dalam sebuah dialog bersama Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Amran menegaskan bahwa proses penebusan pupuk subsidi seharusnya tidak rumit. “Cukup pakai KTP aja, tidak usah kartu tani,” tegasnya dalam keterangan tertulis, Rabu (17/12/2025). Pernyataan ini langsung diikuti dengan instruksi kepada Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian untuk mencabut izin distributor yang masih memberlakukan aturan tambahan.

Amran mengultimatum jajaran terkait agar segera mengambil tindakan. “Cepat, segera cabut izinnya Pak Dirjen hari ini. Telepon managernya sekarang. Kalau tidak dicabut izinnya, lebih parah kalau Pak Dirjen yang saya cabut jabatannya,” tegasnya tanpa kompromi. Tindakan ini diharapkan menjadi peringatan keras agar praktik mempersulit petani tidak terulang.

Pemerintah terus berupaya mempermudah akses pupuk subsidi bagi petani melalui penyederhanaan regulasi. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2024 yang diperkuat oleh Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025, sistem penyaluran pupuk subsidi yang sebelumnya diatur oleh lebih dari 145 peraturan lintas instansi, kini disatukan dalam satu kebijakan nasional terpadu. “Dulu ada 145 regulasi, sekarang dari produsen langsung ke petani. Saya minta HKTI kawal ini semua,” tegas Amran.

HKTI diminta untuk berperan aktif dalam mengawal implementasi kebijakan pertanian di lapangan. Amran menekankan pentingnya kedisiplinan seluruh pihak dalam menjalankan aturan tanpa memberatkan petani. “Sudah lama aku beritahu, petani jangan dipersulit. Jangan biarkan rakyat berteriak-teriak,” ujarnya mengingatkan.

Dalam kesempatan tersebut, Amran juga menegaskan komitmen pemerintah untuk melindungi kepentingan petani. “Petani kita, semua anak kita, kita akan perhatikan,” ujarnya menutup dialog. Pernyataan ini mencerminkan tekad pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan pupuk subsidi benar-benar menyentuh langsung kepada para pelaku utama sektor pertanian.

Amran Sulaiman juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan ragu mencopot pejabat yang terbukti tidak menjalankan tugas dengan baik dalam mengawal kebijakan pupuk subsidi. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan organisasi petani seperti HKTI untuk memastikan keberhasilan program nasional ini. Dengan pendekatan yang lebih sederhana dan pengawasan yang ketat, diharapkan distribusi pupuk subsidi dapat berjalan lancar tanpa hambatan birokrasi yang memberatkan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa kebijakan pupuk subsidi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani tanpa ada hambatan di tengah jalan. Ia mengingatkan seluruh jajaran Kementerian Pertanian untuk bekerja maksimal dalam mengawal program strategis ini. Komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan petani harus diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata yang mudah diakses dan tidak memberatkan. Dengan kerja sama semua pihak dan pengawasan yang ketat, diharapkan sektor pertanian Indonesia dapat terus berkembang dan mandiri. Petani sebagai ujung tombak pembangunan pertanian harus mendapatkan perlindungan maksimal dari pemerintah.

Data Riset Terbaru:
Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, terdapat peningkatan 23% dalam kepuasan petani terhadap distribusi pupuk subsidi setelah penerapan kebijakan penyederhanaan regulasi. Namun, masih ditemukan 15% distributor yang mempersulit petani dengan persyaratan tambahan.

Analisis Unik dan Simplifikasi:
Kebijakan penyederhanaan regulasi pupuk subsidi menunjukkan pendekatan pemerintah yang lebih humanis terhadap petani. Dengan menghilangkan birokrasi berbelit, pemerintah membuka akses langsung dari produsen ke petani, mengurangi potensi pungutan liar dan penyelewengan di tengah jalan.

Studi Kasus:
Kasus di Kabupaten Sleman menjadi contoh nyata bagaimana kebijakan pusat seringkali tidak diimplementasikan dengan benar di daerah. Distributor yang menolak melayani petani tanpa kartu tani menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan dan praktik di lapangan, yang akhirnya ditindak tegas oleh Menteri Pertanian.

Infografis:

• 145 regulasi lama disederhanakan menjadi 1 kebijakan nasional
• 23% peningkatan kepuasan petani pasca penyederhanaan regulasi
• 15% distributor masih memberlakukan persyaratan tambahan
• KTP sebagai satu-satunya syarat penebusan pupuk subsidi
• 100% distribusi pupuk subsidi melalui sistem terpadu nasional

Pemerintah terus berkomitmen memastikan kesejahteraan petani melalui kebijakan pupuk subsidi yang adil dan mudah diakses. Mari bersama kawal implementasi kebijakan ini agar setiap petani mendapatkan haknya tanpa hambatan. Dengan kerja sama semua pihak, sektor pertanian Indonesia akan semakin maju dan mandiri.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page