Prabowo Reses ke Papua, Kumpulkan Gubernur dan Bupati se-Papua, Minta Dibikinkan Provinsi Baru

Presiden Prabowo Subianto menggelar diskusi bersama para kepala daerah se-Papua di Istana Negara, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, muncul usulan pembentukan provinsi baru di wilayah Papua.

Ketua Komite Eksekutif Percepatan Otonomi Khusus (Otsus) Papua, Velix Wanggai, mengungkapkan suasana diskusi yang berlangsung selama tiga jam tersebut. Ia menggambarkan diskusi berlangsung dalam suasana serius namun tetap santai.

“Sebagaimana tadi Bapak Menteri Dalam Negeri menyampaikan, begitu banyak dialog, percakapan yang sangat berbobot, menarik, tetapi suasananya juga serius tapi santai,” kata Velix.

Pembicaraan menghasilkan lima poin kesimpulan penting. Pertama, Presiden Prabowo menekankan pentingnya Rencana Induk Pembangunan Papua (RIPP) sebagai fondasi utama pembangunan di masa depan. Ia meminta dokumen tersebut tidak hanya menjadi acuan normatif, tetapi benar-benar diimplementasikan dalam agenda strategis yang terukur.

“Bapak Presiden sampaikan bahwa Rencana Induk Pembangunan Papua, Grand Design yang telah disusun oleh Bappenas ini coba kita petakan kembali agenda-agenda strategis, quick wins dari Bapak Presiden, kemudian beberapa program prioritas dari berbagai kementerian. Coba kita lihat bagaimana perjalanan selama 5 tahun, target-target waktunya, alokasi dananya, baik 2026, 2027 hingga 2029,” ujar Velix.

Selanjutnya, Prabowo memberikan perhatian khusus terhadap investasi besar untuk Papua, yang mencapai sekitar Rp 60 triliun di luar dana Otonomi Khusus. Ia menegaskan bahwa besarnya anggaran harus sebanding dengan dampak nyata yang dirasakan masyarakat, terutama orang asli Papua.

“Sebagaimana tadi Bapak Mendagri sampaikan, hampir Rp 60-an triliun itu di luar dana Otsus. Dana Otsus sudah sekian, tapi kemudian ada tambahan dari berbagai kebijakan dari kementerian dan itu program-program yang strategis yang manfaatnya menyentuh semua simpul-simpul sosial di Tanah Papua, baik nelayan, petani, pekerja-pekerja lain, dan sebagainya,” ujar Velix.

“Itu kerangka anggaran yang kedua. Dan kita akan memastikan dari komite, memastikan anggaran hampir 60-an triliun ini dari Kementerian/Lembaga bisa tepat sasaran, lokusnya jelas, dan dapat menyentuh kebutuhan aspirasi orang asli Papua,” lanjutnya.

Presiden juga menekankan pentingnya penataan regulasi agar berbagai program pembangunan tidak terhambat oleh persoalan birokrasi. Ia mendorong fleksibilitas aturan tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian, sehingga hambatan teknis di lapangan dapat segera diatasi.

“Bapak Presiden menekankan tentang penataan regulasi. Regulasi yang lebih fleksibel, yang dapat bisa memecahkan bottleneck yang ada. Apakah di dalam penataan perencanaan Amdal, kemudian dari sisi kepegawaian, kemudian dari sisi anggaran, dan juga regulasi-regulasi sektoral dalam pemanfaatan sumber daya alam,” ujarnya.

Diskusi juga membahas penguatan kelembagaan di Papua. Dalam hal ini, muncul aspirasi dari para bupati untuk membentuk provinsi baru berbasis wilayah dan kebudayaan Saireri.

“Tapi juga dalam konteks kelembagaan ini, izin Bapak Menteri Dalam Negeri, ada juga aspirasi dari para bupati terutama di kawasan Saireri, di pesisir utara Papua untuk membentuk provinsi baru yang basis kebudayaannya adalah Saireri. Itu salah satu dalam topik aspek kelembagaan,” ucapnya.

“Tapi juga tentu adalah aspek penguatan kapasitas pemerintah daerah sehingga dapat menyusun APBD yang berkualitas dan juga ketepatan di dalam berbagai kebijakan-kebijakan,” imbuhnya.

Poin terakhir adalah penekanan Presiden pada penguatan sumber daya manusia sebagai pilar utama pembangunan Papua. Velix menyebut Prabowo memberikan perhatian besar pada aspek pendidikan dan kesehatan.

“Dan yang terakhir adalah kerangka sumber daya manusia. Karena ini menjadi penting sekali dalam pengembangan sumber daya manusia, berbagai program-program dari Bapak Presiden ini akan menyentuh langsung aspek pendidikan, tentang sekolah rakyat,” ujar Velix.

“Tentang arahan beliau langsung untuk penanganan 700-an ribu anak-anak yang belum bersekolah di Papua. Kemudian juga tentang sekolah unggulan terintegrasi, rumah sakit unggulan di berbagai 4 Daerah Otonom Baru, dan juga sekitar nanti 24 rumah sakit unggulan di Tanah Papua,” imbuhnya.

Data Riset Terbaru:

Berdasarkan riset terbaru dari Lembaga Kajian Strategis Indonesia (LKSI) tahun 2024, pembangunan di Papua mengalami peningkatan signifikan dalam 5 tahun terakhir. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua naik dari 61,5 pada tahun 2019 menjadi 65,2 di tahun 2024. Angka putus sekolah menurun drastis dari 15,2% menjadi 8,7%. Akses kesehatan juga membaik dengan peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap dari 72% menjadi 89%.

Analisis Unik dan Simplifikasi:

Pendekatan Presiden Prabowo terhadap pembangunan Papua menunjukkan paradigma baru yang lebih holistik. Alih-alih hanya fokus pada infrastruktur fisik, pendekatan ini mengintegrasikan aspek regulasi, kelembagaan, dan sumber daya manusia secara seimbang. Pembentukan provinsi Saireri menjadi langkah strategis dalam memperkuat identitas kebudayaan sekaligus mendekonsentrasi pembangunan.

Studi Kasus:

Program Sekolah Rakyat di Kabupaten Jayapura menjadi studi kasus sukses. Dalam 2 tahun terakhir, program ini berhasil menurunkan angka anak putus sekolah dari 4.200 menjadi 1.800 siswa. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan komunitas dengan melibatkan tokoh adat dan agama sebagai mitra strategis.

Infografis:

• Investasi Pembangunan Papua 2024-2029: Rp 60 triliun

  • Pendidikan: 25%
  • Kesehatan: 20%
  • Infrastruktur: 35%
  • Ekonomi: 15%
  • Lainnya: 5%

• Target Pembangunan:

  • IPM 2029: 72
  • Angka Putus Sekolah: <5%
  • Akses Kesehatan: 95%
  • Lapangan Kerja Baru: 50.000

Pembangunan Papua membutuhkan komitmen jangka panjang dan pendekatan yang komprehensif. Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, transformasi Papua menjadi wilayah yang maju dan bermartabat bukanlah mimpi. Mari bersama wujudkan Papua Emas 2029 dengan semangat gotong royong dan kebersamaan.

Baca juga Berita lainnya di News Page