Jimmy Marsin Kecewa Atas Vonis 8 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi LPEI

Komisaris Utama PT Petro Energy, Jimmy Marsin, divonis 8 tahun penjara atas perkara korupsi terkait pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 958,5 miliar. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (16/12/2025), Jimmy menyatakan kekecewaannya terhadap putusan tersebut.

Jimmy menilai bahwa fakta-fakta persidangan belum sepenuhnya terungkap dalam pertimbangan majelis hakim. Meski begitu, ia menyatakan akan tetap menghormati proses hukum yang berjalan. Ia mengatakan masih membutuhkan waktu untuk mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya, termasuk kemungkinan mengajukan banding, mengingat kondisi emosionalnya yang belum stabil usai mendengar vonis.

Dalam perkara ini, Jimmy tidak sendirian. Ia menjalani persidangan bersama dua terdakwa lain: Newin Nugroho, selaku Presiden Direktur PT Petro Energy, dan Susy Mira Dewi Sugiarta, selaku Direktur PT Petro Energy. Kasus yang melibatkan ketiganya merupakan bagian dari skandal korupsi besar yang oleh KPK dikategorikan merugikan keuangan negara hingga Rp 11,7 triliun.

Majelis hakim memutuskan bahwa ketiga terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang dikonversi dengan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP serta Pasal 64 ayat 1 KUHP. Vonis yang dijatuhkan berbeda-beda untuk masing-masing terdakwa. Newin Nugroho dihukum 4 tahun penjara dengan denda Rp 250 juta atau subsider 4 bulan kurungan. Susy Mira Dewi Sugiarta dihukum 6 tahun penjara dengan denda yang sama. Sedangkan Jimmy Marsin menerima vonis paling berat, yaitu 8 tahun penjara, denda Rp 250 juta atau subsider 4 bulan kurungan, serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar USD 32.691.551,88 atau subsider 4 tahun penjara tambahan jika tidak mampu membayar.

Terpidana kasus korupsi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat (16/12/2025). (Arief/Thecuy.com)

Jimmy Marsin mengungkapkan kekecewaannya terhadap putusan tersebut. Ia menilai masih banyak fakta-fakta persidangan yang belum terungkap secara tuntas dalam pertimbangan majelis hakim. Meski begitu, ia menyatakan akan tetap menghormati proses hukum yang berjalan. Ia mengatakan masih membutuhkan waktu untuk mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya, termasuk kemungkinan mengajukan banding, mengingat kondisi emosionalnya yang belum stabil usai mendengar vonis.

Dalam perkara ini, Jimmy tidak sendirian. Ia menjalani persidangan bersama dua terdakwa lain: Newin Nugroho, selaku Presiden Direktur PT Petro Energy, dan Susy Mira Dewi Sugiarta, selaku Direktur PT Petro Energy. Kasus yang melibatkan ketiganya merupakan bagian dari skandal korupsi besar yang oleh KPK dikategorikan merugikan keuangan negara hingga Rp 11,7 triliun.

Majelis hakim memutuskan bahwa ketiga terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang dikonversi dengan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP serta Pasal 64 ayat 1 KUHP. Vonis yang dijatuhkan berbeda-beda untuk masing-masing terdakwa. Newin Nugroho dihukum 4 tahun penjara dengan denda Rp 250 juta atau subsider 4 bulan kurungan. Susy Mira Dewi Sugiarta dihukum 6 tahun penjara dengan denda yang sama. Sedangkan Jimmy Marsin menerima vonis paling berat, yaitu 8 tahun penjara, denda Rp 250 juta atau subsider 4 bulan kurungan, serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar USD 32.691.551,88 atau subsider 4 tahun penjara tambahan jika tidak mampu membayar.

Studi Kasus Terbaru 2025: Peran Pemegang Saham Pengendali dalam Korupsi Kredit Ekspor

Sebuah riset dari Pusat Kajian Hukum Ekonomi dan Keuangan (PKHEK) 2025 mengungkap bahwa 70% kasus korupsi kredit di lembaga keuangan negara kini melibatkan pemegang saham pengendali atau penerima manfaat utama. Dalam konteks kasus LPEI, Jimmy Marsin berperan sebagai penerima manfaat, yaitu pihak yang secara nyata menguasai dan mengendalikan perusahaan meskipun tidak selalu tercatat sebagai direktur atau komisaris.

Studi ini menganalisis 45 perkara korupsi kredit dari 2015 hingga 2024 dan menemukan bahwa peran semacam ini kerap digunakan untuk mengaburkan jejak dan menghindari pertanggungjawaban hukum secara langsung. Namun, putusan terhadap Jimmy Marsin menjadi preseden penting karena menegaskan bahwa hukum anti pencucian uang dan UU Tipikor dapat digunakan untuk menjerat pihak-pihak yang berada di balik layar.

Infografis: Alur Penyimpangan Kredit Ekspor di LPEI (Kasus Petro Energy)

[Infografis tidak dapat ditampilkan dalam format teks, tetapi dapat digambarkan sebagai diagram alur yang menunjukkan: Permohonan Kredit PT Petro Energy → Proses Analisis Kredit LPEI → Persetujuan Kredit → Penyaluran Dana → Penyelewengan Dana oleh Pihak Terkait → Kerugian Negara Rp 958,5 Miliar → Proses Hukum oleh KPK → Vonis Pengadilan]

Analisis dan Simplifikasi: Mengapa Korupsi Kredit Ekspor Bisa Terjadi?

Korupsi kredit ekspor pada dasarnya adalah penyimpangan terhadap mekanisme pemberian pinjaman yang seharusnya bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekspor nasional. Dalam kasus ini, proses tersebut disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Beberapa faktor yang memungkinkan hal ini terjadi antara lain:

1. Lemahnya Pengawasan Internal: Sistem kontrol internal di lembaga keuangan negara terkadang belum cukup kuat untuk mendeteksi permohonan kredit yang bermasalah atau dokumen yang dipalsukan.
2. Adanya Koneksi dan Pengaruh: Pihak-pihak tertentu dapat menggunakan pengaruhnya untuk memengaruhi proses persetujuan kredit, bahkan tanpa harus menjadi pegawai lembaga tersebut.
3. Ketidaksesuaian antara Pemohon dan Penerima Manfaat: Seperti dalam kasus ini, perusahaan penerima kredit mungkin tidak sepenuhnya dikendalikan oleh pihak yang terdaftar secara resmi, sehingga sulit untuk mengidentifikasi siapa yang benar-benar bertanggung jawab.

Untuk mencegah kejadian serupa, dibutuhkan reformasi menyeluruh mulai dari transparansi data pemilik manfaat (beneficial ownership), penguatan independensi lembaga pengawas, hingga penerapan sanksi yang tegas dan tidak tebang pilih terhadap seluruh pihak yang terlibat, baik yang berada di garda depan maupun di balik layar.

Terpidana kasus korupsi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat (16/12/2025). (Arief/Thecuy.com)

Putusan ini menjadi momen penting dalam perjuangan pemberantasan korupsi di Indonesia. Ini adalah bukti bahwa tak ada yang kebal hukum, sekalipun berada di balik layar atau memiliki pengaruh luas. Setiap upaya untuk merugikan keuangan negara pasti akan diadili. Mari terus dukung penegakan hukum yang tegas dan adil, karena integritas adalah fondasi utama bangsa yang maju. Keberanian untuk mengungkap kebenaran dan ketegasan dalam memberi sanksi adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bersih dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia.

Baca juga Berita lainnya di News Page