Di Sidang Lingkungan PBB, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Kecewa Usulan Pengelolaan Karst Mandek

Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Diaz Hendropriyono, mengetuai delegasi Indonesia dalam sidang United Nations Environment Assembly (UNEA) ke-7 yang berlangsung di markas besar PBB untuk Lingkungan, Nairobi, Kenya. Dalam forum tahunan yang menjadi ajang United Nations Environment Programme (UNEP) tersebut, Indonesia mengajukan rancangan resolusi mengenai pengelolaan ekosistem karst berkelanjutan. Sayangnya, usulan tersebut tidak mencapai konsensus di antara negara-negara anggota.

Kekecewaan mendalam disampaikan Diaz secara terbuka di hadapan para delegasi. “Indonesia merasa kecewa bahwa rancangan resolusi mengenai Ekosistem Karst yang kami ajukan tidak dapat mencapai konsensus, meskipun telah melalui persiapan panjang dan didukung oleh sejumlah negara anggota lain,” ujarnya dalam pidato resmi.

Dalam proses negosiasi, Diaz menilai terdapat kurangnya fleksibilitas dan semangat kompromi dari segelintir negara, yang menjadi penghambat utama. Beberapa negara ingin mengaitkan isu karst dengan isu ketahanan air yang sedang hangat, sementara sebagian besar negara lain berpendapat bahwa resolusi harus tetap fokus pada ekosistem karst sebagai isu utama. “Meskipun kita semua sepakat mengenai pentingnya karst bagi planet ini dan perlunya kerja sama internasional untuk melindunginya, konflik kepentingan antar negara menjadi penghalang bagi konsensus,” jelasnya.

Karst adalah bentang alam yang terbentuk dari proses pelarutan batuan seperti kapur, dolomit, dan gipsum oleh air. Proses ini menciptakan bentuk unik seperti gua, sungai bawah tanah, stalaktit, stalagmit, dan sistem drainase permukaan. Keberadaan ekosistem ini sangat vital karena berfungsi sebagai penampung air bersih dalam lapisan akuifer, yang menjadi sumber air minum bagi sekitar seperempat populasi dunia. Selain itu, ekosistem karst juga merupakan habitat bagi keanekaragaman hayati yang unik dan rentan terhadap kerusakan.

Sidang UNEA-7 yang berlangsung dari tanggal 8 hingga 12 Desember 2025 berhasil mengesahkan 11 dari 17 rancangan resolusi yang diajukan. Beberapa di antaranya membahas pencegahan kebakaran hutan, perlindungan terumbu karang, serta pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang ramah lingkungan.

Dalam kesempatan tersebut, Diaz juga menyampaikan komitmen kuat Indonesia terhadap isu lingkungan global. Ia mengutip pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-80, yang menekankan betapa dunia sedang menghadapi tekanan berat, termasuk krisis pangan, energi, dan air. “Kami mengapresiasi tema UNEA-7 yang mencerminkan urgensi aksi kolektif dan realita yang kita hadapi,” ujarnya.

Sebagai bentuk aksi nyata, Indonesia telah menyerahkan dokumen Second Nationally Determined Contributions (NDC) dan National Adaptation Plan (NAP) kepada UNFCCC. Pengelolaan sampah juga menjadi prioritas nasional, dengan target 100% sampah terkelola pada tahun 2029. Sidang yang dihadiri oleh para kepala negara dan menteri lingkungan dari 193 negara anggota tersebut menjadi bukti bahwa isu lingkungan memerlukan kerja sama multilateral yang solid dan tidak dapat ditangani secara parsial.

Komitmen Indonesia terhadap lingkungan tidak berhenti pada wacana. Dari target emisi hingga pengelolaan sampah, langkah-langkah konkret terus dirancang dan diimplementasikan. Dunia membutuhkan lebih banyak negara yang berani mengambil inisiatif, bukan hanya berdebat dalam forum. Masa depan bumi tergantung pada keberanian kita hari ini untuk bertindak bersama, bukan menunda atau mengalihkan tanggung jawab. Ayo bangun kolaborasi nyata demi bumi yang lebih hijau dan lestari.

Baca juga Berita lainnya di News Page