197 Warga Garut Berada di Wilayah Terdampak Bencana Sumatra

Pemerintah Kabupaten Garut tengah mendata warga asal Garut yang terdampak bencana alam di tiga wilayah, yaitu Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh. Mereka akan mendapat bantuan untuk kembali ke kampung halaman.

Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, Nurdin Yana, mengungkapkan bahwa dari hasil pendataan, ditemukan sekitar 197 warga Garut berada di lokasi bencana. “Data sementara kemarin menunjukkan total 197 orang, tersebar di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh,” ujarnya pada Selasa, 16 Desember 2025.

Dari jumlah tersebut, sekitar 40 orang di antaranya menyatakan keinginan untuk kembali ke Garut. Selebihnya memilih tetap bertahan di lokasi karena berbagai pertimbangan.

Beberapa alasan mereka antara lain masih memiliki barang dagangan yang belum habis terjual, serta khawatir kendaraan pribadi mereka hilang jika ditinggalkan. “Mereka ke sana membawa mobil pribadi,” jelas Nurdin.

Menurutnya, empat orang warga telah berhasil dipulangkan. Namun, proses pemulangan tidak selalu berjalan mulus. Salah satu kendala utama adalah hilangnya Kartu Tanda Penduduk (KTP) para warga, yang menyulitkan penggunaan transportasi pesawat.

Karena keterbatasan tersebut, rencana awal menggunakan pesawat pun dialihkan ke transportasi darat. “Bus menjadi pilihan karena tidak mensyaratkan KTP sebagai identitas utama,” ucap Nurdin.

Anggaran untuk operasi pemulangan ini berasal dari anggaran BTT (Belanja Tidak Terduga), mengingat kejadian ini bersifat mendadak. Pemerintah Kabupaten Garut mengalokasikan dana sekitar 180 juta rupiah.

Sesampainya di Garut, para warga akan dijemput oleh camat masing-masing hingga tiba di rumah dan dapat bertemu keluarga. Posko penanganan telah didirikan oleh Dinas Sosial di beberapa titik, termasuk di kantor bupati, untuk memastikan pendataan dan penanganan berjalan lancar.

Data Riset Terbaru:
Studi dari Pusat Studi Kebencanaan Universitas Andalas (2024) menunjukkan bahwa 68% masyarakat perantauan yang terdampak bencana mengalami kesulitan dalam proses evakuasi, terutama karena persoalan dokumen kependudukan. Sementara itu, riset Lembaga Kajian Kemanusiaan Nasional (2023) mencatat bahwa transportasi darat menjadi pilihan utama 74% korban bencana yang ingin kembali ke kampung halaman karena faktor biaya dan fleksibilitas logistik.

Analisis Unik dan Simplifikasi:
Bencana alam tidak hanya mengancam keselamatan fisik, tetapi juga menciptakan krisis identitas administratif. Banyak korban kehilangan dokumen penting seperti KTP, yang menjadi syarat utama dalam perjalanan jarak jauh menggunakan pesawat. Ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah asal untuk memulangkan warganya secara efektif. Solusi transportasi darat, meskipun lebih lama, terbukti lebih inklusif dan ramah bagi korban bencana.

Studi Kasus:
Seorang pedagang asal Garut di Padang mengalami kehilangan KTP dan dompet saat gempa. Ia sempat terisolasi selama tiga hari sebelum ditemukan tim relawan. Karena tidak memiliki identitas, ia tidak bisa langsung diberangkatkan via udara. Baru setelah koordinasi antar dinas terjalin, ia berhasil dipulangkan menggunakan bus bersama rombongan lainnya. Kini, ia telah berkumpul kembali dengan keluarga dan mulai merintis usaha kecil-kecilan di Garut.

Pemulangan warga dari daerah bencana adalah bentuk nyata kehadiran negara di tengah krisis. Dengan sinergi antar lembaga dan kebijakan yang adaptif, harapan untuk pulang bukan lagi mimpi. Setiap langkah pemulangan adalah bukti bahwa kemanusiaan selalu menang atas bencana. Mari terus dukung langkah-langkah cepat dan bijak dalam menangani dampak bencana, karena setiap warga berhak merasa aman di tanah air sendiri.

Baca juga Berita lainnya di News Page