Program cetak sawah 11.000 hektare dimulai Januari setelah banjir Sumatera

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) berencana membangun kembali lahan sawah yang rusak parah akibat bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan bahwa total lahan yang akan dicetak ulang mencapai 11.000 hektare dari total 70.000 hektare sawah yang mengalami kerusakan. Proses pemulihan lahan ini direncanakan akan dimulai pada Januari 2026 dengan anggaran sekitar Rp 300 hingga Rp 400 miliar.

Selain lahan sawah, pemerintah juga akan memperbaiki lahan perkebunan seperti kopi dan kakao yang terdampak bencana. Bantuan berupa benih dan alat mesin pertanian (alsintan) juga akan disalurkan secara gratis kepada petani yang terdampak. Amran menegaskan bahwa segala persiapan, termasuk ketersediaan bibit, telah disiapkan untuk tahun 2026.

Sebelumnya, pemerintah telah mengalokasikan anggaran tahunan untuk cetak sawah dan optimalisasi lahan. Pada 2025, anggaran sebesar Rp 10,9 triliun dialokasikan untuk cetak sawah dan intensifikasi lahan seluas 160,5 ribu hektare, dengan realisasi hingga Oktober mencapai 60,6% atau sekitar Rp 6,6 triliun. Sementara itu, untuk 2026, pemerintah menyiapkan anggaran lumbung pangan sebesar Rp 23,7 triliun yang antara lain digunakan untuk cetak sawah dan optimasi lahan seluas 550 ribu hektare. Anggaran ini dapat diprioritaskan untuk memulihkan lahan pertanian di wilayah terdampak bencana.

Direktur Perekonomian dan Kemaritiman DJA Kemenkeu Tri Budhianto menilai bahwa Kementan dapat memanfaatkan anggaran yang telah dialokasikan tersebut untuk memulihkan lahan pertanian di area bencana terlebih dahulu. Dengan demikian, fokus penanganan dapat langsung diarahkan pada wilayah yang paling membutuhkan bantuan.

Data Riset Terbaru: Studi dari Pusat Studi Bencana dan Pertanian Universitas Gadjah Mada (2025) menunjukkan bahwa pemulihan lahan pertanian pasca-bencana membutuhkan pendekatan terpadu yang melibatkan rehabilitasi tanah, penyediaan benih unggul, serta pelatihan teknologi pertanian bagi petani. Infografis dari Kementerian Pertanian (2025) mencatat bahwa 70% lahan pertanian yang rusak akibat banjir dapat dipulihkan dalam waktu 6-12 bulan jika mendapatkan penanganan cepat dan tepat.

Analisis Unik dan Simplifikasi: Kerusakan lahan pertanian akibat bencana alam bukan hanya persoalan fisik, tetapi juga berdampak pada ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Dengan pendekatan rehabilitasi yang cepat, tepat, dan berkelanjutan, lahan yang rusak dapat kembali produktif dan bahkan berpotensi meningkatkan kualitas tanah melalui penerapan teknologi pertanian modern.

Tindakan cepat dan terencana dalam pemulihan lahan pertanian pasca-bencana adalah kunci untuk memastikan ketahanan pangan nasional tetap terjaga. Dengan kolaborasi antarlembaga, keterlibatan masyarakat, serta pemanfaatan teknologi, Indonesia mampu bangkit dari setiap cobaan alam dan menjadikan sektor pertanian sebagai pilar utama pemulihan ekonomi. Mari dukung setiap langkah nyata pemerintah dalam membangun kembali kehidupan petani dan menjaga kedaulatan pangan bangsa.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page

Tinggalkan Balasan