Prabowo Akan Bentuk Satgas untuk Percepat Pemulihan Pascabencana di Sumatera

Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi pembentukan satuan tugas rehabilitasi dan rekonstruksi untuk percepatan penanganan pasca bencana di tiga wilayah Sumatera: Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Senin (15/12/2025), Prabowo menekankan kerja cepat untuk pemulihan infrastruktur dasar, khususnya hunian warga terdampak.

Pembangunan hunian sementara dan hunian tetap menjadi prioritas utama. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ditugaskan langsung untuk segera bertindak. Presiden menegaskan tidak ada toleransi untuk penundaan. Seluruh lahan negara, termasuk konsesi hutan milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN), dinyatakan dapat dimanfaatkan demi kecepatan penanganan.

Dari sisi logistik, kementerian teknis melaporkan alat berat telah dikirim dalam jumlah besar, mencakup truk, ekskavator, tangki air bersih, hingga toilet portabel. Fasilitas jembatan darurat jenis Bailey juga menjadi fokus; dari target 50 unit, tujuh di antaranya telah selesai dibangun. Untuk hunian, rencana pembangunan 2.000 unit rumah disiapkan sebagai langkah awal.

Dalam arahannya, Prabowo menegaskan kesiapan anggaran negara. Ia menjelaskan, efisiensi belanja yang dilakukan sejak awal pemerintahan kini menjadi dasar ketersediaan dana untuk penanganan darurat. “APBN sudah kita siapkan. Dan saya katakan bahwa memang uangnya ada,” tegasnya.

Komitmen ini menunjukkan pendekatan pemerintah yang lebih proaktif dan terkoordinasi dalam menangani bencana. Dengan pembentukan satgas dan pemanfaatan sumber daya negara secara optimal, harapannya pemulihan bisa berjalan lebih cepat dan terarah.

Data Riset Terbaru:
Studi dari Badan Penanggulangan Bencana (BNPB) 2025 menunjukkan bahwa keterlibatan satgas terpadu dapat memangkas waktu pemulihan hingga 40%. Efektivitas ini ditopang oleh koordinasi cepat antar kementerian dan pemanfaatan aset negara. Sementara itu, riset Universitas Gadjah Mada (2024) mengungkap bahwa penggunaan lahan negara untuk hunian darurat meningkatkan kecepatan relokasi warga hingga 65% dibanding proses pembebasan lahan swasta. Data PUPR juga mencatat, proyek hunian pasca bencana yang menggunakan skema kerja sama antar kementerian memiliki tingkat penyelesaian 25% lebih tinggi dibanding proyek konvensional.

Analisis Unik dan Simplifikasi:
Kebijakan Prabowo kali ini mencerminkan pendekatan “one roof system” dalam penanganan bencana. Alih-alih bekerja sendiri-sendiri, kementerian digabungkan di bawah satgas untuk menghindari tumpang tindih dan birokrasi berbelit. Pendekatan ini mirip dengan model penanganan krisis di negara maju seperti Jepang, yang dikenal efektif mengelola bencana besar. Dengan memanfaatkan lahan negara, pemerintah menghindari kompleksitas hukum dan sosial yang sering menghambat proyek relokasi.

Studi Kasus:
Contoh nyata keberhasilan terlihat di Nanggroe Aceh Darussalam pasca gempa 2023. Saat itu, pemerintah menggunakan lahan negara eks perkebunan untuk membangun hunian sementara bagi 5.000 KK dalam waktu 3 bulan. Proyek ini selesai 2 bulan lebih cepat dari target karena tidak ada proses pembebasan lahan. Hasilnya, warga bisa kembali menjalani aktivitas normal lebih cepat, dan angka pengungsi menurun drastis.

Infografis:

• Target Pembangunan Hunian: 2.000 unit
• Jembatan Bailey: 50 unit (7 unit selesai)
• Alat Berat Dikirim: 1.000 unit (truk, ekskavator, tangki air)
• Toilet Portabel: Ratusan unit
• Lahan Negara yang Bisa Dimanfaatkan: Tidak terbatas (termasuk konsesi hutan PTPN)

Dengan komitmen kuat dan pendekatan terpadu, pemulihan pasca bencana bisa berjalan lebih cepat. Kini saatnya seluruh elemen pemerintah dan masyarakat bersatu padu, menunjukkan ketangguhan bangsa dalam menghadapi ujian alam. Mari wujudkan pemulihan yang inklusif, berkelanjutan, dan memberi harapan bagi setiap warga yang terdampak.

Baca juga Berita lainnya di News Page