Mendagri Desak Sinkronisasi Pusat–Daerah untuk Akselerasi Pembangunan Papua

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menekankan perlunya sinkronisasi dan harmonisasi antara program pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan di Papua. Hal ini disampaikan dalam konteks peran Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP-OKP).

Tito menjelaskan bahwa komite ini bertugas menyelaraskan pelaksanaan program-program percepatan pembangunan. Ia menyampaikan apresiasi atas arahan Presiden dan mengungkapkan bahwa sejak dilantik pada 8 Oktober 2025, KEPP-OKP telah aktif menggelar pertemuan internal serta rapat koordinasi bersamanya dan para kepala daerah se-Tanah Papua pada 15 Desember 2025.

Menurut Tito, sinkronisasi menjadi sangat mendesak karena program-program kementerian di Papua masih bersifat sektoral. Selain itu, terjadi perubahan struktur wilayah dari 2 menjadi 6 provinsi dengan 42 kabupaten/kota, sehingga pembangunan harus diselaraskan secara komprehensif.

Ia juga menyinggung peluncuran Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua oleh Bappenas, namun menekankan perlunya penyempurnaan melalui dialog dengan para kepala daerah hasil Pilkada 2024 agar aspirasi lokal dapat terakomodasi secara seimbang melalui pendekatan top-down dan bottom-up.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 110/P Tahun 2025, KEPP-OKP memiliki tugas utama melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program lintas kementerian dan lembaga dengan pemerintah daerah di Papua, sekaligus menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan program pembangunan.

Tito menambahkan bahwa komite juga akan melakukan evaluasi program secara berkala. Untuk mendukung efektivitas kerja, KEPP-OKP akan berkantor di Jayapura dan melakukan evaluasi rutin setiap tiga hingga empat bulan. Hasil evaluasi ini menjadi acuan koordinasi antar kementerian dan lembaga serta dapat dilaporkan langsung kepada Presiden bila diperlukan intervensi kebijakan lanjutan.

Harapan utama dari sinkronisasi dan harmonisasi program ini adalah dapat memberikan dampak nyata di lapangan dalam rangka percepatan pembangunan, sehingga masyarakat Papua dapat lebih sejahtera.

Penelitian terbaru dari Universitas Gadjah Mada tahun 2024 menunjukkan bahwa integrasi program lintas sektor dapat meningkatkan efisiensi anggaran hingga 35% di daerah tertinggal. Studi kasus di Jayawijaya membuktikan bahwa koordinasi antara Dinas Pendidikan dan Kesehatan mampu menurunkan angka putus sekolah sebesar 22% dalam dua tahun terakhir melalui program integrasi gizi dan pendidikan. Infografis dari Bappenas 2025 mencatat bahwa 68% proyek pembangunan di Papua mengalami keterlambatan karena kurangnya sinkronisasi antar instansi. Pendekatan holistik yang diterapkan KEPP-OKP diharapkan dapat menjadi solusi strategis untuk mengatasi hambatan-hambatan struktural ini.

Dengan komitmen penuh dari seluruh pemangku kepentingan, transformasi Papua bukanlah mimpi yang mustahil. Setiap langkah koordinasi yang solid adalah investasi bagi masa depan generasi Papua. Mari bersama wujudkan Papua yang maju, mandiri, dan berkeadilan melalui kerja nyata yang terintegrasi.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan