Komite Eksekutif Otsus Papua Bertugas Menyelaraskan Program Pusat dan Daerah

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan bahwa tugas utama Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua adalah menyelaraskan dan menyinkronkan program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di seluruh wilayah Papua. Menurutnya, peran ini sangat vital agar pembangunan dapat berjalan serasi, terutama di sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur.

Penegasan tersebut disampaikan Tito Karnavian pada rapat Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua bersama para gubernur, bupati, serta wali kota se-Papua, pada hari Senin (15/12). Rapat yang dihelat di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, bertujuan untuk mempersiapkan pertemuan dengan Presiden Republik Indonesia. Tito mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo dijadwalkan bertemu dengan komite dan para kepala daerah di wilayah Papua pada Selasa (16/12/2025).

“Besok sore, jam 3, Bapak Presiden akan memberikan arahan mengenai langkah-langkah percepatan pembangunan di Papua,” ujar Tito dalam keterangan tertulisnya.

Tito Karnavian menjelaskan bahwa Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua tidak bersifat operasional dan tidak mengurangi kewenangan para kepala daerah. Tugas komite mencakup sinkronisasi dan harmonisasi program pusat dan daerah, pengawasan pelaksanaan program, serta pelaporan berkala kepada Presiden terkait progres yang dijalankan oleh kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

“Bapak-bapak kepala daerah dapat memanfaatkan Komite ini juga untuk menyampaikan hal-hal yang penting, yang kira-kira, Bapak-Bapak rekan-rekan kepala daerah punya keterbatasan, sehingga perlu ada dukungan,” jelas Tito.

Ia menambahkan bahwa saat ini berbagai program pembangunan di Papua dijalankan oleh beberapa kementerian dan lembaga. Agar pelaksanaannya tidak tumpang tindih, diperlukan koordinasi yang kuat. Oleh karena itu, peran Komite Eksekutif dianggap penting untuk menutup celah koordinasi sekaligus memperkuat integrasi program dan kebijakan di Tanah Papua.

Tito juga menekankan bahwa komite membantu Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) dalam menjalankan kebijakan Otsus, mulai dari pembangunan sumber daya manusia, transformasi ekonomi, hingga penguatan tata kelola pemerintahan. Ia menegaskan, tanpa koordinasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah, pembangunan infrastruktur berisiko tidak memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

“Kemudian program-program provinsi juga, baik antarprovinsi, dengan program provinsi dengan kabupaten/kota, itu juga harus sinkron. Sehingga tidak overlapping atau tidak ada yang kosong. Itulah gunanya kita mempercepat pembangunan Papua,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua, Velix Vernando Wanggai, menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden atas komitmen kuat dalam mendorong pembangunan di Papua. Ia menegaskan bahwa percepatan pembangunan diarahkan pada penguatan di tingkat akar rumput, terutama di kampung-kampung.

“Papua adalah masa depan ekonomi, masa depan pangan dan energi, dan juga menjadi penentu, sebagai pintu gerbang di kawasan Pasifik. Sehingga percepatan pembangunan masyarakat di Papua adalah wajah dari keadilan sosial di Indonesia,” ujarnya.

Velix Wanggai didampingi oleh sembilan anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua, yaitu Ribka Haluk, John Wempi Wetipo, Ignatius Yogo Triyono, Paulus Waterpauw, Ali Hamdan Bogra, Gracia Josaphat Jobel Mambrasar, Yanni, John Gluba Gebze, dan Juarson Estrella Sihasale.

Dalam konteks ini, penting untuk dicatat bahwa dana Otsus Papua yang mencapai Rp 1.000,7 triliun harus dikelola secara transparan dan akuntabel agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat setempat. Studi kasus menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua secara signifikan.

Peningkatan akses pendidikan dan kesehatan juga menjadi fokus utama dalam percepatan pembangunan ini. Program beasiswa dan pelatihan keterampilan kerja diharapkan dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Papua. Sementara itu, pengembangan sektor ekonomi lokal melalui pemberdayaan UMKM dan pertanian berkelanjutan menjadi kunci dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program menjadi kunci keberhasilan. Dengan pendekatan bottom-up, diharapkan pembangunan di Papua dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan Papua harus dibarengi dengan monitoring dan evaluasi yang ketat. Transparansi dalam pengelolaan anggaran serta akuntabilitas dalam pelaksanaan program menjadi prasyarat utama. Hanya dengan begitu, pembangunan di Papua dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan keadilan sosial di seluruh wilayah Indonesia. Ayo dukung percepatan pembangunan Papua dengan semangat gotong royong dan kebersamaan!

Baca juga Berita lainnya di News Page