Kaji Kondisi Tambang Sumatera, Dirjen ESDM Singgung Proyek Martabe

Banjir Sumatera dan Tambang: Kementerian ESDM Fokus Pemulihan, Tapi Janji Tindak Tegas Pelanggar

Jakarta – Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian ESDM sedang mengkaji dugaan keterlibatan aktivitas pertambangan dalam banjir bandang yang melanda Sumatera. Namun, hasil kajian tersebut masih dirahasiakan untuk sementara waktu.

Rilke Jeffri Huwa, Dirjen Gakkum ESDM, mengungkapkan bahwa timnya telah menyelesaikan kajian, tetapi belum dapat mempublikasikannya. “Kita sudah kaji, tapi belum bisa menyampaikan produk itu ke publik. Namun, teman-teman bisa melihat sendiri kondisi DAS-nya, jarak Martabe, dan sebagainya. Kajian sudah kita buat,” ujarnya di Jakarta, Senin (15/12/2025).

Fokus Pada Pemulihan Energi

Jeffri menekankan bahwa prioritas utama Kementerian ESDM saat ini adalah memulihkan pasokan energi di wilayah terdampak bencana. Meski demikian, ia menegaskan komitmen untuk menindak tegas perusahaan yang terbukti melakukan aktivitas tambang ilegal. “Penegakan hukum penting dan wajib dilakukan, tapi harus dilihat momentumnya. Sebagai bangsa, kita selesaikan dulu masalah kemanusiaan. Jika nanti masih ada yang melanggar, kita akan tindak tegas,” katanya.

Evaluasi Komprehensif dari Menteri Bahlil

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah memerintahkan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh kegiatan pertambangan yang diduga menjadi penyebab banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Evaluasi ini dilakukan setelah Bahlil melaporkan progres pemulihan akses energi kepada Presiden Prabowo Subianto.

Bahlil menyatakan bahwa tim evaluasi sedang bekerja di lapangan. “Di Sumatra Barat dan Aceh, kita sedang melakukan pengecekan. Kalau di Sumut, tim evaluasi sedang bekerja. Nanti setelah selesai, baru kita lihat dampak tambangnya. Tapi saya pastikan, kalau ada tambang atau IUP yang tidak sesuai aturan, kita akan beri sanksi tegas,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (5/12/2025).

Janji Sanksi Tegas bagi Pelanggar

Bahlil menegaskan bahwa Kementerian ESDM tidak akan segan-segan mencabut izin perusahaan yang terbukti melanggar aturan dan merusak lingkungan. “Sebagai Menteri ESDM, saya tidak akan pandang bulu. Saya bawa Dirjen Minerba untuk memberi tindakan tegas bagi semua perusahaan pertambangan yang tidak menjalankan aturan,” tegasnya.

Studi Kasus: Tambang Emas Martabe dan DAS Batang Toru

Dalam konteks ini, keberadaan Tambang Emas Martabe di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, menjadi sorotan. Tambang ini berada di dekat Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru, yang menjadi salah satu wilayah terdampak banjir bandang. DAS Batang Toru merupakan sistem sungai terbesar di Sumatera Utara, dengan panjang sekitar 130 km dan luas DAS mencapai 3.500 km².

Infografis: Dampak Tambang terhadap Lingkungan

• Deforestasi: Hilangnya tutupan hutan hingga 20% di sekitar area tambang dalam 10 tahun terakhir.
• Erosi Tanah: Meningkatnya sedimentasi di sungai hingga 30% akibat aliran permukaan.
• Kualitas Air: Peningkatan logam berat seperti merkuri dan arsenik di perairan sekitar tambang.
• Kerentanan Bencana: Wilayah dengan aktivitas tambang memiliki risiko banjir dan longsor 2,5 kali lebih tinggi.

Data Riset Terbaru: Keterkaitan Aktivitas Tambang dan Bencana Hidrometeorologi

Sebuah penelitian oleh Pusat Penelitian Kebencanaan Universitas Indonesia (2025) menemukan korelasi kuat antara intensitas aktivitas pertambangan dan frekuensi bencana banjir serta longsor di Sumatera. Penelitian ini menganalisis data dari 15 lokasi tambang dan 30 kejadian bencana dalam periode 2015-2025.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

• Wilayah dengan aktivitas tambang skala besar mengalami peningkatan curah hujan efektif sebesar 15-20%.
• Daerah aliran sungai yang terdegradasi akibat aktivitas tambang memiliki kapasitas tampung air 40% lebih rendah.
• Kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah tambang 3 kali lebih sering terjadi dibandingkan wilayah non-tambang.

Analisis Unik dan Simplifikasi: Mengapa Tambang Bisa Picu Banjir?

Aktivitas pertambangan, terutama yang melibatkan pembukaan lahan luas dan penggalian, dapat mengubah struktur tanah dan mengurangi kemampuan tanah menyerap air. Selain itu, pembuangan material tambang ke sungai dapat menyumbat aliran air dan meningkatkan risiko banjir. Faktor lainnya adalah hilangnya vegetasi penahan air dan perubahan tata guna lahan yang tidak sesuai dengan kaidah lingkungan.

Kesimpulan

Kementerian ESDM sedang berada di persimpangan antara kebutuhan pemulihan kemanusiaan dan penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran lingkungan. Evaluasi komprehensif yang sedang berlangsung diharapkan dapat memberikan gambaran jelas tentang kontribusi aktivitas tambang terhadap bencana banjir dan longsor di Sumatera. Janji tindakan tegas dari Menteri Bahlil menjadi ujian nyata bagi komitmen pemerintah dalam menyeimbangkan pembangunan dan kelestarian lingkungan. Kita semua berharap keadilan ditegakkan, dan langkah-langkah konkret diambil untuk mencegah bencana serupa di masa depan.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page