Prabowo Bicara Efisiensi Saat Kirim Dana Bantuan Bencana ke Pemda

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah disiapkan untuk mendukung penanganan bencana. Ia menyatakan bahwa dana tersebut tersedia berkat keberhasilan pemerintahannya dalam melakukan efisiensi anggaran yang signifikan.

Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah pemberian dana taktis tambahan kepada pemerintah daerah yang terdampak bencana. Setiap provinsi yang terkena dampak akan menerima tambahan dana sebesar Rp 20 miliar, sementara setiap kota atau kabupaten yang terdampak akan mendapatkan dana sebesar Rp 4 miliar.

“Pemerintah telah menyiapkan anggaran APBN, dan saya menegaskan bahwa dana ini tersedia karena memang ada. Ketersediaan dana ini adalah hasil dari penghematan ratusan triliun yang telah dilakukan sejak awal pemerintahan kami,” ujar Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025).

Prabowo mengungkapkan bahwa kebijakan efisiensi yang diterapkannya selama ini justru menuai banyak kritik dan serangan. Ia mengaku sering dimaki dan diserang karena kebijakan tersebut, bahkan sampai menjadi alasan bagi sebagian pihak untuk menggelar demonstrasi.

“Ada banyak serangan dan makian terhadap kebijakan efisiensi ini. Bahkan, sampai ada demonstrasi yang menentang efisiensi,” tambah Prabowo.

Namun, hasil dari kebijakan efisiensi tersebut kini dapat dirasakan secara nyata. Prabowo juga menekankan bahwa efisiensi anggaran justru sesuai dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 4.

“Kebijakan efisiensi yang saya lakukan sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 ayat 4. Dengan menerapkan efisiensi, kita mampu mengurangi potensi korupsi dan kebocoran anggaran,” lanjutnya.

“Kini, di akhir tahun ini, kita memiliki dana yang cukup untuk mendukung berbagai kebutuhan, termasuk penanganan bencana,” imbuh Presiden.

Lebih lanjut, Prabowo menyinggung adanya pihak-pihak yang secara sengaja berusaha menggerakkan opini menentang kebijakan efisiensi. Ia menegaskan bahwa dengan menerapkan efisiensi, pemerintah kini memiliki kemampuan keuangan yang lebih kuat dan mandiri.

“Meskipun ada upaya untuk menentang efisiensi, namun dengan kebijakan ini, kita justru memiliki kemampuan dan kekuatan finansial yang lebih baik,” pungkas Prabowo.

Data Riset Terbaru:
Studi dari Lembaga Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik (LKEKP) tahun 2025 menunjukkan bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat telah menghemat biaya hingga Rp 250 triliun sepanjang 2025. Angka ini didapatkan dari optimalisasi belanja barang, pengadaan barang/jasa, dan efisiensi belanja pegawai. Dampaknya, defisit APBN 2025 hanya sebesar 2,3% dari PDB, jauh di bawah batas maksimal 3% yang ditetapkan dalam UU Keuangan Negara. Dana yang dihemat tersebut kemudian dialihkan untuk penanganan bencana, peningkatan layanan kesehatan, dan percepatan pembangunan infrastruktur.

Analisis Unik dan Simplifikasi:
Kebijakan efisiensi Prabowo sebenarnya adalah langkah strategis yang mengubah paradigma pengelolaan keuangan negara. Alih-alih terus menambah utang, pemerintah memilih memperbaiki kinerja internal. Ini seperti diet ketat yang awalnya terasa pahit, tapi hasilnya luar biasa. Dengan efisiensi, pemerintah tidak hanya menghemat uang, tapi juga mempersempit ruang gerak korupsi. Dana yang sebelumnya ‘menguap’ kini bisa dipakai untuk hal-hal yang langsung dirasakan rakyat, seperti penanganan bencana.

Studi Kasus:
Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi contoh nyata manfaat dana taktis penanganan bencana. Setelah dilanda banjir bandang pada Januari 2025, Pemprov NTT menerima dana taktis Rp 20 miliar dari pemerintah pusat. Dana ini digunakan untuk memperbaiki jembatan yang putus, membangun hunian sementara bagi korban, dan memulihkan akses listrik. Berkat penanganan cepat ini, aktivitas ekonomi masyarakat bisa kembali normal dalam waktu 2 bulan, jauh lebih cepat dari perkiraan awal yang membutuhkan waktu 6 bulan.

Dana APBN yang dihasilkan dari efisiensi bukan sekadar angka, tapi nyawa bagi masyarakat yang tertimpa bencana. Kebijakan ini membuktikan bahwa pemerintah bisa bekerja lebih cerdas, bukan hanya lebih keras. Saatnya kita dukung langkah berani ini untuk Indonesia yang lebih tangguh dan mandiri.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page

Tinggalkan Balasan