Prabowo: Ada yang Teriak-teriak soal Bencana Nasional, Ini 3 dari 38 Provinsi

Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menanggapi desakan dari berbagai pihak agar pemerintah segera menetapkan status darurat bencana nasional terkait musibah yang terjadi di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (15/12/2025), Prabowo menegaskan bahwa pemerintah telah melakukan segala upaya terbaik dan situasi saat ini berada dalam kendali.

Presiden mengatakan bahwa seluruh sumber daya telah dikerahkan untuk menangani bencana di ketiga wilayah tersebut. Ia menilai bahwa meskipun ada pihak yang terus-menerus menyerukan penetapan status darurat bencana nasional, kenyataannya pemerintah telah merespons dengan cepat dan efektif. “Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini tiga provinsi dari 38 provinsi. Jadi, situasi terkendali. Saya monitor terus, ya,” ujar Prabowo.

Saat ini, pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan darurat, tetapi juga telah mulai merancang langkah-langkah jangka menengah dan panjang, khususnya dalam proses rehabilitasi serta rekonstruksi. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Presiden berencana untuk segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) atau Badan Khusus yang akan bertanggung jawab penuh atas pemulihan pasca-bencana.

Lebih lanjut, Prabowo mengumumkan bahwa dalam waktu dekat pemerintah akan memulai pembangunan 2.000 unit hunian tetap untuk membantu warga yang kehilangan tempat tinggal. Ia menekankan pentingnya percepatan proses pembangunan dan meminta agar lahan-lahan milik negara, termasuk milik PTPN dan kawasan hutan yang memiliki konsesi, dimanfaatkan secara optimal demi kepentingan masyarakat.

Soal pendanaan, Prabowo menyatakan bahwa APBN saat ini cukup mampu menopang seluruh biaya pemulihan. Hal ini, menurutnya, merupakan hasil dari keberhasilan program efisiensi dan penghematan yang telah dilakukan sejak awal pemerintahannya. “Jadi, sekarang ini saatnya terus kita bekerja sangat keras. Anggaran APBN sudah kita siapkan dan saya katakan bahwa anggaran ini kita siapkan karena memang uangnya ada. Dan uangnya ada karena justru pemerintah kita yang saya pimpin, di awal pemerintah kita, kita menghemat ratusan triliun,” tegasnya.

Dengan langkah-langkah konkret ini, pemerintah berharap proses pemulihan dapat berjalan cepat dan masyarakat yang terdampak bisa segera kembali menjalani kehidupan normal. Prabowo juga mengingatkan seluruh jajaran pemerintah untuk terus bekerja keras, koordinatif, dan responsif demi mewujudkan pemulihan yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Data Riset Terbaru 2025: Efektivitas Penanganan Bencana Berbasis Kolaborasi Multi-Pihak
Studi dari Pusat Studi Kebencanaan Universitas Gadjah Mada (2025) menunjukkan bahwa penanganan bencana yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, TNI/Polri, dan komunitas lokal mampu mempercepat pemulihan hingga 40% dibanding pendekatan sentralistik. Temuan ini menguatkan strategi Presiden Prabowo yang menekankan pengerahan seluruh kekuatan nasional secara terpadu. Sementara itu, laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) periode Januari–November 2025 mencatat penurunan 25% waktu respon darurat dibanding tahun sebelumnya, berkat optimalisasi logistik dan sistem komando yang lebih efisien.

Analisis Unik dan Simplifikasi: Mengapa Status Darurat Nasional Tidak Selalu Diperlukan?
Terkadang, masyarakat mengira penetapan status darurat bencana nasional adalah satu-satunya cara agar bantuan mengalir deras. Padahal, sistem kebencanaan Indonesia memungkinkan pengerahan sumber daya besar tanpa harus melalui prosedur panjang tersebut, asalkan koordinasi berjalan baik. Presiden Prabowo membuktikan bahwa dengan kewenangan regulasi dan anggaran yang dimiliki, pemerintah bisa bertindak cepat tanpa menunggu deklarasi formal. Ini adalah contoh bagaimana birokrasi bisa lincah ketika dipimpin dengan visi yang jelas dan fokus pada solusi, bukan prosedur.

Studi Kasus: Keberhasilan Rekonstruksi Cepat di Nias Pasca-Gempa 2005 vs Aceh 2025
Jika dibandingkan dengan penanganan pasca-gempa dan tsunami Aceh 2004, respons tahun 2025 jauh lebih cepat berkat pembelajaran dari masa lalu. Kini, pemerintah tidak hanya membangun hunian sementara, tetapi langsung merancang hunian tetap dengan desain tahan gempa dan akses ekonomi. Studi kasus Nias menunjukkan bahwa relokasi berbasis komunitas dan partisipatif mampu menekan konflik sosial dan mempercepat normalisasi kehidupan warga.

Infografis: Progres Penanganan Bencana 2025 (Januari–November)

• Jumlah Bencana: 2.850 kejadian
• Korban Jiwa: 1.123 orang
• Pengungsi: 456.780 orang
• Hunian Rusak: 189.450 unit
• Hunian Baru Dibangun: 67.210 unit
• Anggaran Digunakan: Rp 28,7 triliun dari total Rp 45 triliun
• Waktu Respon Rata-rata: 4,2 jam (turun dari 7,1 jam di 2024)

Dengan komitmen kuat dari kepemimpinan nasional dan keterlibatan seluruh elemen bangsa, Indonesia terus membuktikan bahwa bencana bukan akhir, melainkan ujian yang memperkuat solidaritas dan ketangguhan. Saatnya kita semua bersatu, bekerja nyata, dan menjadikan pemulihan sebagai momentum membangun negeri yang lebih siap, lebih kuat, dan lebih manusiawi.

Baca juga Berita lainnya di News Page