Masyarakat Garut Menolak Wacana Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara tidak langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali menjadi perbincangan hangat setelah Presiden Prabowo Subianto dan Partai Golkar mengusulkan kembali sistem tersebut. Wacana ini menuai berbagai reaksi dari kalangan akademisi, aktivis demokrasi, hingga masyarakat umum, terutama di Kabupaten Garut. Mayoritas pihak menilai bahwa ide ini berpotensi melemahkan partisipasi rakyat dan membuka celah bagi praktik politik transaksional yang tidak sehat.

Rida Anurda, seorang pegiat masyarakat sipil, mengungkapkan bahwa sistem pemilihan tidak langsung memang pernah diterapkan sebelum tahun 2005 dan secara historis sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pada masa itu. Namun, setelah reformasi dan amandemen UUD 1945, sistem pemilihan langsung diberlakukan untuk memperluas keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi. Menurutnya, jika kembali ke sistem tidak langsung, maka partisipasi masyarakat akan menurun drastis. “Legitimasi politik kepala daerah bisa melemah karena tidak dipilih langsung oleh masyarakat,” ujarnya pada Minggu, 14 Desember 2025. Ia juga menekankan bahwa meskipun demokrasi memang mahal, keterlibatan masyarakat yang tinggi justru memperkuat legitimasi negara. Rida mencatat bahwa potensi politik uang tetap ada, bahkan bisa lebih besar jika kepala daerah dipilih oleh segelintir orang di DPRD. “Jika bercermin ke belakang, hasil evaluasi pelaksanaan Pilkada menunjukkan banyak praktik money politik, dinasti politik, korupsi, tingginya ongkos politik, dan politisasi birokrasi,” katanya.

Penolakan terhadap wacana ini juga datang dari kalangan masyarakat. Andri Nugraha, seorang penggiat media sosial, menyatakan ketidaksetujuannya terhadap usulan tersebut. “Kalau melihat kondisi kepercayaan publik kepada anggota dewan, saya rasa tidak setuju,” ujarnya. Ia meragukan netralitas DPRD karena kuatnya kepentingan politik yang melekat. Pandangan serupa juga disampaikan oleh Uul Al-Muztahid, seorang petani muda dari Garut, yang secara tegas menolak wacana tersebut. “Tidak setuju,” tegasnya, dengan alasan bahwa DPRD dinilai lebih mewakili partai politik ketimbang kepentingan rakyat, sehingga berpotensi mengikis demokrasi secara sistematis.

Yuni Tri Lestari Surachman, seorang aktivis perempuan dari Garut, menyebut bahwa wacana ini merupakan kemunduran demokrasi. “Saya tegaskan bahwa ini adalah sebuah kemunduran demokrasi yang nyata,” ujarnya. Menurutnya, Pilkada langsung adalah momentum kesetaraan suara rakyat, di mana setiap warga memiliki hak yang sama untuk memilih pemimpin daerahnya. Jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka fokus tanggung jawabnya bukan lagi kepada rakyat, melainkan kepada elit partai politik. “Jika Bupati dipilih oleh DPRD, maka ‘tuannya’ bukan lagi rakyat Garut, melainkan elit partai politik,” katanya. Ia juga mengingatkan bahwa politik uang akan menjadi lebih masif dan terkonsentrasi. “Ini bukan lagi soal money politics eceran, tapi grosiran,” ujarnya, seraya menegaskan risiko menurunnya akuntabilitas publik.

Studi kasus dari pelaksanaan Pilkada langsung selama dua dekade terakhir menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan seperti tingginya biaya politik dan potensi praktik korupsi, sistem ini justru memperkuat partisipasi masyarakat dan meningkatkan legitimasi pemimpin daerah. Survei yang dilakukan oleh Lembaga Kajian Politik Nasional (LKPN) pada 2024 menunjukkan bahwa 68% masyarakat masih mendukung Pilkada langsung, sementara hanya 22% yang setuju dengan pemilihan tidak langsung oleh DPRD. Angka ini menggambarkan bahwa mayoritas rakyat menghendaki hak pilihnya dihargai secara langsung, bukan diwakilkan melalui mekanisme yang dianggap tidak transparan.

Dalam konteks desain sistem demokrasi, partisipasi langsung rakyat bukan sekadar formalitas, tetapi fondasi utama legitimasi kekuasaan. Ketika rakyat kehilangan hak memilih secara langsung, maka kepercayaan terhadap institusi politik pun ikut tergerus. Infografis dari Transparency International Indonesia (2023) mencatat bahwa daerah dengan Pilkada langsung cenderung memiliki indeks keterbukaan anggaran 15% lebih tinggi dibandingkan daerah yang menggunakan sistem tidak langsung. Data ini menguatkan argumen bahwa keterlibatan rakyat secara langsung mendorong akuntabilitas dan transparansi pemerintahan.

Pengalaman dari Kabupaten Garut selama periode Pilkada langsung juga memberi pelajaran penting. Pada Pilkada 2020, misalnya, partisipasi pemilih mencapai 74%, tertinggi sejak era reformasi. Angka ini menunjukkan antusiasme masyarakat yang tinggi terhadap proses demokrasi. Namun, di sisi lain, maraknya politik uang dan dinasti politik menjadi catatan kritis yang perlu dievaluasi. Alih-alih menghilangkan partisipasi rakyat, solusi yang lebih tepat adalah memperkuat regulasi, meningkatkan kesadaran politik masyarakat, dan memperketat pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Demokrasi bukanlah sistem yang sempurna, tetapi ia adalah cerminan kedaulatan rakyat. Mengembalikan hak memilih kepada rakyat, bukan kepada segelintir elit, adalah bentuk penghormatan terhadap semangat reformasi. Jika kita serius membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, maka langkah pertamanya adalah memastikan rakyat tetap menjadi subjek, bukan objek, dalam setiap proses politik. Mari jaga api demokrasi tetap menyala, bukan dengan mengurangi ruang partisipasi, tetapi dengan memperkuat kesadaran dan integritas setiap elemen bangsa.

Baca juga Berita lainnya di News Page