Liputan Khusus Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD: Viman-Diky Soroti Aspek Konstitusi, Efisiensi, dan Risiko Politik

Wacana pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang kembali muncul ke permukaan setelah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto serta didukung oleh Partai Golkar ternyata menuai beragam respons dari pemangku kebijakan di Kota Tasikmalaya.

Viman Alfarizi Ramadhan, Wali Kota Tasikmalaya, bersama Wakilnya Diky Candra mengungkapkan bahwa wacana tersebut perlu dikaji secara mendalam. Mereka menekankan pentingnya tetap berpegang pada konstitusi dan menjaga kualitas demokrasi.

Dalam pandangan Viman, sistem pemilihan kepala daerah secara langsung maupun tidak langsung sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan. Keduanya dinilai sah secara konstitusi selama tidak melanggar aturan dasar negara. Menurutnya, DPRD juga merupakan representasi rakyat, sehingga tidak menjadi masalah jika nantinya menjadi pihak yang memilih kepala daerah.

“Secara konstitusi, baik pemilihan langsung maupun tidak langsung itu sama-sama sesuai. Dewan juga merupakan representasi perwakilan rakyat,” ucap Viman pada Rabu, 9 Desember 2025.

Saat ini, Pemerintah Kota Tasikmalaya memilih bersikap menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait keputusan akhir mengenai mekanisme pemilihan tersebut. Viman menegaskan bahwa asalkan tidak bertentangan dengan konstitusi, hasil dari sistem pemilihan mana pun diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi penyelenggaraan pemerintahan.

“Kalau tidak melanggar konstitusi yang ada, saya rasa output dan hasilnya akan baik. Kita tunggu saja seperti apa putusan dari pusat,” tambahnya.

Mengenai efektivitas pemerintahan, terutama dalam konteks hubungan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, Viman menilai bahwa kuncinya terletak pada proses konstitusional dan peran DPRD sebagai wakil rakyat. Ia tidak melihat adanya perbedaan signifikan dalam hubungan antarlembaga pemerintahan meskipun kepala daerah dipilih oleh DPRD.

“Hubungan provinsi dengan daerah pada prinsipnya sama saja. Setelah dipilih, pemerintahan berjalan dan hubungan itu bisa menyesuaikan,” jelas Viman.

Di sisi lain, Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Candra, juga memberikan tanggapan terhadap wacana tersebut. Ia menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD tidak menjadi masalah selama tidak dimotivasi oleh kepentingan politik jangka pendek. Ia menekankan pentingnya proses kajian yang matang sejak dini.

“Kalau dari sekarang dikaji, saya setuju. Silakan dikaji seperti apa pun keputusannya, masyarakat harus legowo dan menjalankan keputusan akhir,” ujar Diky.

Namun demikian, Diky menegaskan bahwa kualitas seorang pemimpin tidak bisa diukur semata-mata dari cara ia terpilih. Baik melalui pemilihan langsung maupun tidak langsung, tidak ada jaminan otomatis bahwa pemimpin yang dihasilkan akan berkualitas. Kualitas kepemimpinan, menurutnya, lebih ditentukan oleh integritas, kapasitas, dan komitmen terhadap pelayanan publik.

Studi Kasus: Uji Coba Sistem Pemilihan Tidak Langsung di Beberapa Negara

Beberapa negara demokrasi di dunia telah menerapkan sistem pemilihan tidak langsung untuk posisi eksekutif daerah. Misalnya, di Jerman, Kanselir dipilih oleh Bundestag (parlemen), bukan secara langsung oleh rakyat. Sistem ini dinilai berhasil menjaga stabilitas politik dan mengurangi polarisasi sosial yang sering terjadi dalam pemilu langsung. Namun, kunci keberhasilannya terletak pada independensi parlemen dan transparansi proses pemilihan.

Infografis: Perbandingan Sistem Pemilihan Kepala Daerah

• Pemilihan Langsung:

  • Dipilih langsung oleh rakyat
  • Memberikan legitimasi tinggi
  • Biaya tinggi dan berpotensi konflik
  • Berisiko polarisasi sosial

• Pemilihan Tidak Langsung (oleh DPRD):

  • Dipilih oleh wakil rakyat
  • Biaya lebih rendah
  • Membutuhkan DPRD yang independen
  • Risiko intervensi politik elit

Kualitas demokrasi bukan diukur dari cara memilih, tetapi dari bagaimana pemimpin yang terpilih melayani rakyat. Mari kita dukung proses yang konstitusional, transparan, dan mengedepankan kepentingan bersama. Apapun sistemnya, yang terpenting adalah integritas dan kinerja pemimpin dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Baca juga Berita lainnya di News Page