Liputan Khusus Kepala Daerah Dipilih DPRD: Wakil Rakyat Kota Tasikmalaya Soroti Plus Minus Mekanisme Tersebut

Wacana mengenai pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto serta didukung oleh Partai Golongan Karya (Golkar) terus menjadi sorotan publik. Di Kota Tasikmalaya, wacana ini mendapatkan tanggapan dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tasikmalaya, H. Wahid. Ia menilai bahwa sistem pemilihan kepala daerah baik secara langsung maupun tidak langsung, sama-sama memiliki sisi positif dan negatif.

H. Wahid menjelaskan bahwa DPRD merupakan wadah representasi masyarakat. Akan tetapi, ketika berbicara soal pemilihan kepala daerah, masyarakat cenderung menginginkan hak untuk memilih secara langsung sosok pemimpin yang mereka kehendaki. Meski begitu, sistem pemilihan oleh DPRD dinilai lebih hemat dari segi anggaran. Biaya logistik dan operasional dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung memang tergolong besar, terutama untuk penyelenggaraan yang melibatkan jutaan pemilih.

Di satu sisi, pemilihan oleh DPRD berpotensi menciptakan sinergi yang lebih kuat antara eksekutif dan legislatif. Umumnya, calon yang terpilih melalui DPRD didukung oleh mayoritas fraksi atau partai politik di dewan, sehingga kebijakan yang diambil cenderung lebih mudah dikawal. Namun, dalam sistem Pilkada langsung, seorang kepala daerah bisa terpilih meskipun hanya didukung oleh partai kecil atau bahkan tanpa dukungan partai (independen). Hal ini terkadang berdampak pada kurangnya kesejalan antara pemerintah daerah dan DPRD, yang berpotensi menghambat proses pembangunan.

Dari sisi kualitas kepemimpinan, Wahid mengakui bahwa Pilkada langsung pernah menghadirkan pemimpin-pemimpin yang kinerjanya baik karena benar-benar mendapat dukungan kuat dari rakyat. Namun, di sisi lain, tidak sedikit pula kasus di mana kualitas kepemimpinan menurun akibat praktik politik uang yang marak terjadi selama masa kampanye. Fenomena ini membuat sulit untuk membuat generalisasi mana sistem yang paling ideal.

Ketua DPC PKB Kota Tasikmalaya ini menekankan bahwa tidak ada sistem yang sempurna. Setiap mekanisme memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Pemilihan oleh DPRD lebih efisien secara biaya dan berpotensi menciptakan pemerintahan yang lebih kooperatif. Sementara itu, Pilkada langsung memberikan hak langsung kepada rakyat untuk memilih, tetapi rentan terhadap praktik-praktik politik yang tidak sehat.

Dalam konteks efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Wahid berpendapat bahwa kolaborasi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci utama. Sistem mana pun yang diterapkan, yang terpenting adalah bagaimana kepala daerah dan DPRD mampu bekerja sama demi kepentingan masyarakat. Sinergi yang baik akan berdampak langsung pada percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Kebijakan terkait mekanisme pemilihan kepala daerah tentu harus diputuskan melalui kajian yang matang, mempertimbangkan aspek demokratisasi, efisiensi anggaran, serta kualitas tata kelola pemerintahan. Bagi masyarakat, yang paling utama adalah bagaimana pemimpin yang terpilih mampu menjalankan amanah dan memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh warga.

Wacana ini mengingatkan kita bahwa demokrasi bukan hanya soal proses pemilihan, tetapi juga bagaimana sistem tersebut mampu menghadirkan pemimpin yang berkualitas dan bertanggung jawab. Baik dipilih langsung maupun tidak langsung, kunci utamanya tetap pada integritas, kapasitas, dan komitmen sang pemimpin terhadap rakyat. Yang terpenting, seluruh elemen masyarakat harus terus mengawal proses demokrasi agar tetap berjalan pada relnya: mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh anak bangsa. Mari jadikan setiap perdebatan kebijakan sebagai ruang untuk memperkaya wawasan dan memperkuat semangat berdemokrasi yang sehat.

Baca juga Berita lainnya di News Page