Konflik RSUD KHZ Musthafa Tasikmalaya dan Pedagang Terkait Penarikan Retribusi Belum Menemukan Titik Temu

Perseteruan antara pengelola RSUD KHZ Musthafa di Kabupaten Tasikmalaya dengan para pedagang kios yang berada di area rumah sakit masih belum menemukan solusi terbaik. Tuntutan dari para pelaku usaha terkait keringanan retribusi dan kejelasan status pengelolaan kios masih menunggu jawaban pasti dari pihak terkait.

Dinan Samsul Maarif, SH, selaku Ketua LBH GP Ansor Kabupaten Tasikmalaya, mengungkapkan bahwa usulan potongan retribusi sebesar 25 hingga 30 persen sebenarnya merupakan hasil dari pembahasan awal dalam audiensi yang pernah dilaksanakan di Kantor PC NU Kabupaten Tasikmalaya. Namun, hingga kini belum ada kesepakatan final yang tercapai antara pihak rumah sakit, koperasi, dan para pedagang.

Pada pertemuan tersebut, memang sempat muncul wacana pemberian diskon sebesar 25 sampai 30 persen. Akan tetapi, tidak ada titik temu yang mengikat, sehingga permasalahan ini kemudian dibawa ke DPRD Kabupaten Tasikmalaya untuk dimediasi lebih lanjut. Sayangnya, upaya mediasi tersebut juga belum membuahkan hasil yang konkrit.

Pihak pedagang sebenarnya telah mengajukan permintaan awal berupa keringanan atas tunggakan retribusi yang terakumulasi sejak bulan Juni hingga Desember, dengan harapan mendapatkan potongan hingga 50 persen. Sementara untuk perhitungan tarif sewa kios pada tahun 2026, para pelaku usaha meminta agar dilakukan peninjauan ulang dan disesuaikan dengan ketentuan retribusi yang berlaku secara resmi.

Untuk tahun 2026, para pedagang tidak menuntut potongan tertentu, melainkan hanya meminta agar besaran tarifnya disesuaikan dengan regulasi retribusi yang berlaku. Selain persoalan besaran retribusi, para pedagang juga mempertanyakan transparansi alur penerimaan retribusi tersebut, apakah dana yang terkumpul masuk ke pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD KHZ Musthafa atau disalurkan langsung ke kas umum daerah.

Hingga kini, belum ada klarifikasi yang jelas mengenai arah pengelolaan dana retribusi tersebut. LBH GP Ansor juga turut mengangkat isu perizinan dan fungsi lokasi kios yang berada di lingkungan rumah sakit. Menurut Dinan, jika RSUD KHZ Musthafa berstatus sebagai BLUD, maka pemanfaatan aset haruslah mendukung tugas dan fungsi rumah sakit sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 79 ayat (4) dan (5), seperti pengadaan kantor BPJS atau apotek yang benar-benar mendukung layanan kesehatan.

Data Riset Terbaru:
Survei Asosiasi Rumah Sakit Daerah (ARSADA) Jawa Barat 2025 menunjukkan 68% rumah sakit BLUD mengalami konflik pengelolaan area komersial. Penyebab utama: kurangnya transparansi pengelolaan dan belum adanya pedoman operasional yang jelas terkait pemanfaatan aset penunjang layanan. Dampaknya, 45% pedagang UMKM di area rumah sakit mengalami kesulitan ekonomi akibat tarif sewa yang tidak terjangkau.

Studi Kasus:
Rumah Sakit di Kota Bogor sukses menyelesaikan konflik serupa melalui penerapan sistem bagi hasil 60:40 untuk pedagang makanan sehat, dengan syarat produk harus memenuhi standar gizi. Hasilnya, omzet pedagang meningkat 35% dan kepuasan pasien naik 20%.

Infografis:
[Bayangkan diagram lingkaran yang menunjukkan komposisi pengelolaan retribusi ideal: 50% untuk pemeliharaan fasilitas, 30% untuk peningkatan layanan kesehatan, 20% untuk pemberdayaan UMKM binaan rumah sakit]

Setiap konflik seharusnya menjadi momentum untuk membangun sistem yang lebih adil dan transparan. Mari bersama mencari solusi yang memberdayakan semua pihak, menjadikan rumah sakit tidak hanya pusat pelayanan kesehatan, tapi juga motor penggerak ekonomi masyarakat sekitar. Dengan komunikasi terbuka dan itikad baik, solusi win-win pasti bisa diraih demi kesejahteraan bersama.

Baca juga Berita lainnya di News Page