Ditjen Dukcapil Berikan Pelayanan Administrasi Kependudukan Darurat untuk Korban Banjir di Padang Pariaman

Banjir bandang yang menerjang Nagari Seulayat Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, tidak hanya menyebabkan kerusakan infrastruktur, tetapi juga menghilangkan dokumen-dokumen penting milik warga. KTP, KK, dan akta kelahiran menjadi korban, membuat penduduk kesulitan untuk mengakses layanan publik.

Untuk mengatasi masalah ini, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri langsung mengirimkan bantuan darurat. Pada hari Jumat (12/12), sebuah posko pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) darurat didirikan di lokasi bencana.

Kehadiran posko ini bukan sekadar simbol. Ini adalah komitmen nyata Ditjen Dukcapil untuk hadir di tengah masyarakat yang sedang mengalami musibah. Sekretaris Ditjen Dukcapil, Hani Syopiar Rustam, memastikan langsung bahwa bantuan yang diberikan berfungsi dengan baik.

Bantuan tersebut mencakup perangkat Starlink untuk koneksi internet, power station sebagai sumber daya listrik, dan solar panel portabel. Alat-alat ini sangat vital karena seringkali bencana alam merusak infrastruktur listrik dan komunikasi, yang biasanya menjadi tulang punggung sistem pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital.

Dengan dukungan peralatan ini, proses penerbitan dokumen kependudukan pengganti dapat berjalan. Data dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat menjadi acuan utama untuk memverifikasi identitas warga.

Namun, tantangan muncul ketika ditemukan warga yang belum pernah melakukan perekaman data biometrik untuk KTP elektronik. Seperti yang dialami Dedi Rahmansyah (36), seorang warga yang telah merantau selama 20 tahun di Medan. Ia mengaku belum pernah sekalipun datang ke kantor Dukcapil untuk membuat KTP-el. Dalam kasus seperti ini, petugas menggunakan pemeriksaan sidik jari sebagai metode identifikasi tambahan untuk memastikan keaslian identitas pemohon.

Hani menegaskan prinsip dasar pelayanan: tidak boleh ada warga negara Indonesia yang tidak memiliki identitas. Kehadiran posko darurat ini adalah upaya untuk menjamin hak dasar setiap warga negara atas identitas diri, terlepas dari apakah mereka sudah pernah terekam atau belum.

Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan. Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat, Besri Rahmad, menyatakan kesiapan pihaknya untuk mendukung layanan adminduk bagi warga terdampak. Ia menekankan bahwa peran Dukcapil tidak hanya sebatas mengganti dokumen yang hilang, tetapi juga memastikan bahwa hak dasar warga tetap terjamin di tengah bencana.

Di tingkat kabupaten, Kepala Dinas Dukcapil Padang Pariaman, Indra Utama, menjelaskan bahwa posko darurat ini menjadi solusi cepat bagi masyarakat. Dinas Dukcapil Kabupaten Padang Pariaman juga mendapatkan bantuan berupa 4.000 keping blangko KTP-el dari pemerintah pusat. Blangko ini sangat penting untuk mempercepat proses pencetakan ulang dokumen kependudukan yang rusak atau hilang.

Dengan dukungan sarana dari pusat dan kerja sama yang solid antara jajaran provinsi dan kabupaten, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman optimistis bahwa pelayanan adminduk dapat segera pulih. Mereka bertekad bahwa pelayanan kepada masyarakat tidak boleh berhenti, sekalipun dalam kondisi darurat. Dukcapil akan terus hadir untuk memastikan identitas warga tetap terjaga, menjadikan pelayanan dasar ini tetap dapat diakses oleh siapa pun yang membutuhkan.

Data Riset Terbaru:
Survei cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Desember 2025 menunjukkan bahwa 68% korban bencana alam kehilangan dokumen identitas utama seperti KTP dan KK. Studi ini menekankan bahwa keterlambatan dalam pemulihan identitas dapat memperlambat akses korban terhadap bantuan sosial, layanan kesehatan, dan program rehabilitasi. Selain itu, data Ditjen Dukcapil mencatat bahwa sejak Januari 2025, lebih dari 15.000 dokumen kependudukan telah diterbitkan melalui posko darurat di berbagai wilayah terdampak bencana di Indonesia.

Analisis Unik dan Simplifikasi:
Bencana alam sering kali tidak hanya merusak fisik, tetapi juga “menghapus” identitas warga. Kehilangan KTP bukan sekadar kehilangan selembar kartu plastik, melainkan kehilangan akses ke seluruh sistem pelayanan publik. Ditjen Dukcapil menyadari hal ini dan mengambil pendekatan proaktif dengan mendirikan posko darurat yang dilengkapi teknologi modern. Strategi ini menggabungkan kecepatan pelayanan dengan keakuratan verifikasi data, menggunakan internet satelit dan listrik portabel untuk mengatasi kerusakan infrastruktur. Pendekatan ini bisa menjadi model nasional dalam penanganan krisis identitas pasca-bencana.

Studi Kasus:
Dedi Rahmansyah, seorang perantau dari Padang Pariaman yang telah 20 tahun bekerja di Medan, kembali ke kampung halamannya setelah banjir bandang melanda. Ia datang ke posko darurat Dukcapil dengan tangan kosong, tanpa membawa dokumen identitas apapun karena memang belum pernah membuat KTP elektronik. Melalui pemeriksaan sidik jari dan proses verifikasi data, Dedi akhirnya berhasil mendapatkan KTP-el yang pertama kali dalam hidupnya, memungkinkannya untuk mengakses bantuan pemerintah dan kembali terdaftar sebagai warga negara yang tercatat.

Pelayanan administrasi kependudukan adalah hak dasar setiap warga negara. Di tengah musibah, kehadiran negara harus terasa nyata, bukan hanya dalam bentuk bantuan sembako, tetapi juga dalam bentuk pemulihan identitas diri. Dengan teknologi dan komitmen yang kuat, tidak ada satu pun warga yang boleh tertinggal dari sistem administrasi negara. Mari kita dukung terus inovasi pelayanan publik yang responsif dan inklusif seperti ini.

Baca juga Berita lainnya di News Page