Data BPS Mengonfirmasi Sindiran Ketua Dekranasda Jawa Barat: Kota Tasikmalaya Masih Terkategori Kota Miskin

Sindiran Ketua Dekranasda Jawa Barat, Noneng Komara Nengsih, terhadap kondisi kesejahteraan Kota Tasikmalaya bukan sekadar candaan tanpa makna. Fakta statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) justru membuktikan bahwa tingkat kemiskinan di kota ini masih sangat mengkhawatirkan, bahkan menempatkannya dalam daftar hitam sebagai salah satu kota dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Jawa Barat.

Pernyataan keras tersebut dilontarkan oleh Noneng saat membuka acara Priangan Bamboo Fest x Kriya Lokal 2025 di Gedung Pusat Pengembangan Industri Kerajinan (PPIK). Di hadapan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tasikmalaya, ia secara terbuka menyampaikan keprihatinan atas tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di daerah tersebut, meskipun pertumbuhan ekonomi terlihat cukup baik. “Kemiskinan kita, terutama di Kota Tasik cukup tinggi, begitu juga penganggurannya. Walaupun pertumbuhan ekonomi cukup baik, tetapi kemiskinan masih sangat tinggi,” tegasnya pada 12 Desember 2025.

Pernyataan ini diperkuat oleh data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dirilis oleh BPS. Pada Maret 2024, persentase penduduk miskin di Kota Tasikmalaya tercatat 11,10 persen atau sekitar 76,71 ribu jiwa. Angka ini memang mengalami penurunan menjadi 10,84 persen atau sekitar 75,22 ribu jiwa pada Maret 2025. Namun, penurunan tersebut tidak cukup untuk mengubah posisi Kota Tasikmalaya dalam peta kemiskinan Jawa Barat, di mana kota ini masih konsisten berada di peringkat tiga besar daerah paling miskin, bersanding dengan Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Kuningan.

Jika dibandingkan dengan rata-rata kemiskinan provinsi yang hanya 7,02 persen pada Maret 2025, maka angka kemiskinan di Kota Tasikmalaya masih jauh di atas standar. Lebih dari sekadar angka, kondisi kemiskinan di kota ini juga tercermin dari semakin memburuknya kualitas hidup warga miskin. Data BPS menunjukkan bahwa indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan justru meningkat pada 2025. Ini berarti bahwa warga miskin yang masih tersisa kini menghadapi tekanan ekonomi yang makin berat, dengan pengeluaran mereka semakin menjauh dari garis kemiskinan.

Tidak hanya itu, garis kemiskinan di Kota Tasikmalaya sendiri mengalami kenaikan signifikan, dari Rp565.377 per kapita per bulan pada 2024 menjadi Rp591.600 pada 2025. Kenaikan ini mencerminkan meningkatnya biaya hidup, sementara upaya pengentasan kemiskinan belum mampu mengejar laju kenaikan tersebut. Dengan kata lain, meskipun jumlah penduduk miskin sedikit berkurang, tekanan ekonomi terhadap mereka justru semakin dalam dan kompleks.

Data Riset Terbaru:
Riset Tim Ekonomi dan Kebijakan Publik (TEKPUB) 2025 menemukan bahwa faktor utama kemiskinan di Kota Tasikmalaya bukan hanya masalah pendapatan, tetapi juga rendahnya akses terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, dan lapangan kerja produktif. Studi ini juga mengungkap bahwa sebagian besar rumah tangga miskin bergantung pada sektor informal dengan pendapatan tidak stabil. Selain itu, kurangnya literasi keuangan dan keterampilan vokasional memperparah kondisi tersebut.

Analisis Unik dan Simplifikasi:
Kemiskinan di Kota Tasikmalaya ibarat lingkaran setan yang sulit diputus. Warga miskin kesulitan mengakses pendidikan dan pekerjaan layak, sehingga terjebak dalam pekerjaan berpenghasilan rendah. Dari penghasilan minim itu, mereka harus memenuhi kebutuhan pokok yang harganya terus naik, sementara tabungan dan akses terhadap modal usaha nyaris tidak ada. Akibatnya, kemiskinan terus berlangsung dari generasi ke generasi. Solusi jangka pendek seperti bantuan sosial memang penting, tetapi tidak akan pernah cukup tanpa intervensi jangka panjang yang menyentuh akar masalah: peningkatan kapasitas manusia, penguatan ekonomi lokal berbasis komunitas, dan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap kelompok rentan.

Studi Kasus:
Di Kelurahan Linggasari, Kecamatan Indihiang, terdapat komunitas perajin anyaman bambu yang sejak dulu menjadi mata pencaharian utama. Namun, seiring waktu, permintaan pasar menurun dan harga bahan baku naik, membuat pendapatan mereka semakin tidak menentu. Sebuah program pelatihan desain produk dan pemasaran digital yang diinisiasi oleh Dekranasda Jawa Barat berhasil meningkatkan nilai jual produk mereka hingga 40 persen dalam waktu satu tahun. Studi kasus ini menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal, jika dirancang dengan baik dan didukung oleh kebijakan yang tepat, mampu menjadi jalan keluar nyata bagi kemiskinan struktural.

Kota Tasikmalaya memang punya potensi besar, terutama di sektor kerajinan dan budaya. Namun, potensi saja tidak cukup tanpa keberanian memecah lingkaran setan kemiskinan. Diperlukan terobosan nyata, kolaborasi lintas sektor, dan komitmen politik yang kuat untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi benar-benar menyentuh lapisan paling bawah. Jika tidak, retorika kesejahteraan akan tetap menjadi wacana kosong di tengah penderitaan yang nyata. Saatnya bergerak dari sindiran ke aksi nyata, dari data statistik ke kebijakan yang humanis.

Baca juga Berita lainnya di News Page