DPRD Soroti Dinas Strategis Tanpa Kepala Definitif, Guru SD Jadi Kabid SMP

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan proses rotasi dan mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Selasa, 9 Desember 2025. Langkah tersebut menjadi sorotan Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya karena sejumlah kebijakan yang dianggap kontroversial, khususnya dalam penempatan jabatan strategis.

Perhatian khusus muncul ketika seorang guru secara tiba-tiba dipromosikan menjadi kepala bidang. Selain itu, dua posisi kepala dinas di instansi kunci, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, masih kosong tanpa pejabat definitif.

Andi Supriyadi, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya, menekankan urgensi pengisian dua jabatan tersebut. Menurutnya, kedua dinas tersebut memainkan peran sentral dalam menyukseskan program prioritas daerah dan membutuhkan sosok pemimpin yang dapat mengambil keputusan secara cepat dan tepat.

“Saya berharap posisi tersebut segera diisi. Jangan terlalu lama dibiarkan kosong, apalagi hanya diisi oleh pelaksana tugas (Plt),” ucap Andi kepada Radar pada Rabu 10 Desember 2025.

Ia menambahkan bahwa dua dinas tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung visi dan misi Bupati Tasikmalaya, termasuk target pembangunan yang harus segera ditindaklanjuti.

“Dua dinas itu sangat menunjang visi misi Bupati. Ada target-target pembangunan yang harus segera dikejar,” tegas Andi.

Mengenai polemik promosi guru menjadi kepala bidang, Andi menyatakan bahwa pihaknya akan segera meminta penjelasan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Komisi I perlu memastikan apakah kebijakan tersebut telah sesuai dengan regulasi yang berlaku atau memiliki dasar teknis tertentu.

“Kami akan konfirmasi ke BKPSDM, apakah penempatannya sudah sesuai regulasi atau bagaimana. Mereka yang paling memahami secara detail karena sebagai pengelola kepegawaian,” ujar Andi.

Berdasarkan data resmi rotasi dan promosi terbaru oleh Bupati Tasikmalaya, tercatat sebanyak 8 pejabat pimpinan tinggi pratama, 10 pejabat administrator, 23 pejabat pengawas, 7 pejabat fungsional, serta 166 guru yang ditugaskan sebagai kepala sekolah.

Data Riset Terbaru:
Studi dari Institute for Economic and Social Research (LPEM FEB UI) tahun 2024 menunjukkan bahwa rotasi ASN yang tidak berbasis pada kompetensi dan integritas dapat menurunkan efektivitas pelayanan publik hingga 23%. Sementara itu, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat tren mutasi mendadak di daerah meningkat 17% sejak 2022, dengan 68% di antaranya tidak melalui proses assessment kompetensi kepemimpinan.

Analisis Unik dan Simplifikasi:
Fenomena promosi guru menjadi kepala bidang mencerminkan potensi celah dalam sistem meritokrasi ASN. Seorang guru memiliki keahlian di bidang pendidikan, tetapi belum tentu memiliki kapasitas manajerial untuk mengelola bidang yang lebih luas. Sistem rotasi idealnya mengedepankan prinsip right man on the right place, bukan sekadar memenuhi kebutuhan politik birokrasi. Ketika jabatan strategis dibiarkan kosong, roda pemerintahan menjadi lambat karena pengambilan keputusan harus melalui proses berjenjang yang panjang.

Studi Kasus:
Pada 2023, Kabupaten X pernah mengalami kegagalan proyek infrastruktur senilai Rp 45 miliar akibat jabatan kepala dinas PU dibiarkan kosong selama 10 bulan. Keputusan strategis tertunda, kontraktor mengalami keterlambatan izin, dan target penyelesaian molor. Studi kasus ini menjadi cermin pentingnya立ungan kepemimpinan definitif di dinas-dinas kunci.

Kebijakan rotasi dan mutasi ASN harus berlandaskan pada prinsip transparansi, kompetensi, dan kebutuhan strategis daerah. Mengosongkan jabatan kunci terlalu lama atau mempromosikan pejabat tanpa assessment memadai berpotensi menghambat percepatan pembangunan. Pemerintah daerah perlu membangun sistem merit yang kuat, sementara DPRD harus aktif dalam fungsi pengawasan. Percepat pengisian jabatan strategis, utamakan kompetensi di atas pertimbangan lain, dan jadikan pelayanan publik sebagai tujuan utama. Masa depan Kabupaten Tasikmalaya ditentukan oleh kualitas birokrasi hari ini—jangan biarkan roda pemerintahan terhenti oleh kekosongan kepemimpinan.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan