Pramono Priyanto Sebut Gini Ratio Jakarta Sulit Turun: "Karena Penduduknya Kaya-Kaya"

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Gini Ratio menjadi sorotan utama dalam pemerintahan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Ia menilai indikator ini mencerminkan ketimpangan sosial yang masih sangat lebar antara kelompok berpenghasilan tinggi dan masyarakat miskin di ibu kota.

“Dalam setiap kebijakan yang saya jalankan, saya selalu mengedepankan aspek pemerataan. Salah satu tantangan terbesar Jakarta saat ini adalah persoalan Gini Ratio atau tingkat ketimpangan ekonomi,” ujar Pramono saat memberikan arahan di Balai Kota, Sabtu (13/12/2025). Ia menegaskan bahwa disparitas antara si kaya dan si miskin masih berada di angka yang mengkhawatirkan.

Meski sejumlah capaian ekonomi terlihat membaik, mulai dari pertumbuhan ekonomi, penurunan angka inflasi, pengurangan kemiskinan, hingga penurunan tingkat pengangguran, namun Gini Ratio masih belum menunjukkan perbaikan yang signifikan. “ Hampir semua indikator ekonomi menunjukkan tren positif, tetapi Gini Ratio masih stagnan,” ucapnya.

Kondisi ini, menurut Pramono, justru mengindikasikan betapa besarnya konsentrasi kekayaan di Jakarta. “Fakta ini menunjukkan bahwa Jakarta memang menjadi kota dengan banyak kalangan berpenghasilan sangat tinggi,” katanya. Ia menekankan pentingnya upaya sistematis untuk menyeimbangkan distribusi ekonomi.

Pramono menyatakan komitmen penuh untuk menurunkan Gini Ratio selama masa jabatannya. “Saya ingin betul-betul menciptakan Jakarta yang lebih adil secara ekonomi. Penurunan Gini Ratio menjadi target utama dalam visi pemerintahan ini,” tegasnya.

Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 menunjukkan Gini Ratio DKI Jakarta berada di angka 0,45. Angka ini masih jauh dari target nasional yang ditetapkan pemerintah, yaitu 0,38. Studi dari Lembaga Demografi UI (2023) mengungkap bahwa 10 persen penduduk termulia Jakarta menguasai lebih dari 54 persen total pendapatan daerah, sementara 40 persen kelompok terbawah hanya mendapatkan kurang dari 15 persen. Infografis dari World Inequality Lab juga mencatat bahwa kesenjangan di Jakarta termasuk yang tertinggi di Asia Tenggara.

Untuk mengatasi persoalan ini, para ahli menyarankan pendekatan multipihak. Peningkatan akses pendidikan berkualitas, pelatihan keterampilan kerja, dan penguatan UMKM menjadi kunci utama. Selain itu, optimalisasi kebijakan perpajakan progresif dan pemerataan infrastruktur dasar juga diyakini mampu menekan angka ketimpangan. Studi Bank Dunia (2022) menunjukkan bahwa kota dengan kebijakan perumahan terjangkau dan transportasi publik merata cenderung memiliki Gini Ratio yang lebih rendah.

Dengan langkah strategis dan komitmen kuat, transformasi Jakarta menuju pemerataan bukanlah impian semata. Setiap kebijakan yang inklusif adalah langkah nyata menuju kota yang adil dan sejahtera untuk seluruh warganya. Masa depan Jakarta ada di tangan kita bersama—saatnya bergerak serentak demi Jakarta yang lebih setara.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan