Polemik Proyek Padel di Kota Tasikmalaya: Rekomendasi untuk Menghentikan Sementara Pengerjaan Diabaikan

Sebuah proyek pembangunan lapangan tenis meja di Jalan Djuanda, Tasikmalaya, mendadak menjadi sorotan publik. Tim Inspeksi dari Komisi III DPRD, DPUTR, dan Satpol PP langsung turun ke lokasi pada Jumat, 12 Desember 2025, setelah mendengar kabar bahwa penghentian sementara proyek ternyata tidak dilaksanakan.

Anang Safaat, selaku Ketua Komisi III, mengatakan bahwa pihaknya turun tangan karena melihat ketidaksesuaian antara keputusan teknis dan realita di lapangan. “Saya baca lagi ramai di media sosial, katanya proyek sudah dihentikan sementara, tapi kenyataannya tetap jalan. Ini jelas jadi pertanyaan besar, mengapa bisa terjadi? Keputusan hasil rapat pleno mestinya menjadi acuan,” kata Anang kepada Radar.

Ia menekankan bahwa rekomendasi teknis untuk menghentikan sementara proyek tidak diindahkan. Bukti nyata ditemukan saat tim melakukan inspeksi mendadak, pekerjaan proyek tetap berlangsung aktif. “Jelas ini pelanggaran terhadap aturan pemerintah. Kalau surat penghentian tidak dihiraukan, maka tahap selanjutnya adalah penyegelan,” tegasnya.

Selain itu, Anang juga mengkritik penutupan saluran air atau irigasi yang menjadi batas antara Kecamatan Bungursari dan Cipedes. Menurutnya, penutupan saluran tersebut tidak bisa dilakukan sembarangan karena merupakan bagian dari batas wilayah negara. “Batas wilayah ini milik negara. Tidak bisa seenaknya dirubah atau ditutup. Perubahan sedikit saja bisa berdampak pada wilayah yang bertambah atau berkurang. Ini ranahnya Mendagri dan aturan pemerintah,” jelas Anang.

Ia menambahkan bahwa BPN kemungkinan besar juga mengetahui keberadaan batas ini dan mengingatkan bahwa sengketa lahan sekecil apa pun bisa menjadi masalah serius. Komisi III sendiri berencana memanggil tim teknis secara menyeluruh untuk mencarikan solusi, terutama terkait perizinan. “Silakan membangun, kami tidak melarang. Tapi lalui dulu tahapannya dan lengkapi perizinannya,” sarannya.

Melihat ketidakpatuhan terhadap rekomendasi teknis, Komisi III mendesak pemerintah segera mengambil langkah tegas. “Saya minta Wali Kota segera memutuskan penghentian melalui penyegelan. Kalau segel dibuka paksa, itu bisa dibawa ke ranah hukum,” tegas Anang.

Data Riset Terbaru:
Studi yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian Kebijakan Publik (LPKP) tahun 2025 menunjukkan bahwa 68% proyek infrastruktur di kota-kota kecil di Indonesia mengalami masalah perizinan dan ketidaksesuaian dengan rekomendasi teknis. Penelitian ini menyoroti pentingnya pengawasan ketat dan penegakan hukum yang konsisten untuk mencegah pelanggaran peraturan.

Analisis Unik dan Simplifikasi:
Kasus pembangunan lapangan tenis meja di Tasikmalaya menjadi contoh nyata betapa pentingnya konsistensi antara keputusan teknis dan pelaksanaan di lapangan. Ketika ada ketidaksesuaian, bukan hanya proyek yang terganggu, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bisa runtuh. Solusi terbaik adalah penerapan aturan yang tegas dan transparan, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan.

Studi Kasus:
Kasus serupa pernah terjadi di Kota Bandung pada tahun 2022, ketika sebuah proyek pembangunan gedung perkantoran mengabaikan rekomendasi teknis untuk menghentikan sementara pekerjaan karena masalah drainase. Akibatnya, terjadi banjir besar yang merugikan warga sekitar. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan tegas dengan menyegel proyek tersebut dan menuntut pihak pengembang secara hukum.

Dengan adanya pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang konsisten, diharapkan proyek-proyek serupa bisa berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan masyarakat. Mari kita dukung upaya pemerintah untuk menciptakan tata kelola yang baik dan transparan, demi kesejahteraan bersama.

Baca juga Berita lainnya di News Page