Dapur Mutiara Baregbeg Ciamis Berhenti Beroperasi karena Konflik Internal, Layanan MBG Terhenti Dua Pekan

Pelayanan makan bergizi gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dapur Sehat Mutiara Baregbeg, yang berlokasi di Jalan Raya Ciamis–Kawali, tiba-tiba terhenti sejak awal Desember 2025. Penghentian ini bukan disebabkan oleh dugaan keracunan, melainkan karena konflik internal antara Kepala SPPG, yayasan, dan mitra pemilik fasilitas. Eggy Armand Ramdani, Koordinator SPPG Wilayah Kabupaten Ciamis, mengonfirmasi bahwa dapur tersebut belum dapat beroperasi kembali. “Memang benar SPPG Dapur Sehat Mutiara berhenti hingga waktu yang belum bisa ditentukan karena adanya permasalahan internal,” ujarnya kepada Radar pada Kamis (11/12/2025).

Upaya penyelesaian konflik telah dilakukan dengan mengundang semua pihak terkait dalam dua kali pertemuan yang difasilitasi oleh Forkopimcam Baregbeg. Namun, hingga kini belum ada kesepakatan yang tercapai. “Permasalahan internal ini pernah didudukkan bersama dengan difasilitasi dua kali pertemuan oleh Forkopimcam Baregbeg, tetapi belum ada kata sepakat,” tambahnya. Ia menegaskan bahwa pelayanan MBG baru bisa dilanjutkan jika semua pihak telah mencapai kesepahaman.

Dampak dari penghentian operasional dapur ini sangat terasa di lapangan. Seorang relawan SPPG Dapur Sehat Mutiara yang tidak bersedia disebutkan namanya menjelaskan bahwa lebih dari 3.000 porsi MBG dan 47 relawan terdampak selama hampir dua minggu. “Karena tidak melakukan operasional, lebih dari 3.000 MBG dan 47 relawan MBG berhenti selama hampir dua minggu,” ujarnya. Ia berharap dapur dapat segera kembali beroperasi agar para relawan bisa kembali bekerja dan siswa-siswi penerima manfaat bisa mendapatkan makanan bergizi.

Ridwan Rulistiawan, salah satu mitra Dapur Mutiara Baregbeg, menyatakan bahwa pihaknya telah mengikuti proses mediasi di tingkat kecamatan, tetapi tidak mencapai titik temu. Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkonsultasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait rencana pemindahan yayasan SPPG dan mendapatkan dukungan secara administratif. Namun, rencana pemindahan yayasan tersebut mengalami kendala berupa penghentian pelayanan dapur. “Namun, dalam rencana pemindahan yayasan tersebut ada kendala yang muncul yaitu penghentian pelayanan dapur,” ujarnya.

Ridwan mengungkapkan bahwa konflik muncul karena dapur sebelumnya dikelola oleh yayasan lain. Ketika mitra berencana menggunakan yayasan baru, diduga terjadi penolakan dari pihak Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), yang mengakibatkan pencairan dana untuk pelayanan MBG terganggu. “Akibat dugaan penolakan SPPI tersebut, pencairan dana untuk pelayanan MBG terganggu. Karena untuk beroperasi dapur, ini memerlukan tanda tangan dari SPPI,” katanya.

Studi Kasus: Dampak Penghentian MBG terhadap Siswa dan Relawan
Sejak penghentian operasional dapur, lebih dari 3.000 siswa yang seharusnya menerima makanan bergizi menjadi kehilangan asupan penting ini. Selain itu, 47 relawan yang sehari-hari mengelola dapur juga terpaksa menghentikan aktivitas mereka. Banyak relawan yang menggantungkan penghasilan dari kegiatan ini, sehingga penghentian ini berdampak langsung pada perekonomian keluarga mereka. Sementara itu, siswa-siswa penerima manfaat kehilangan satu-satunya sumber makanan bergizi selama hari sekolah, yang dapat memengaruhi konsentrasi dan pertumbuhan mereka.

Infografis: Dampak Penghentian Operasional Dapur Sehat Mutiara Baregbeg

• Jumlah porsi MBG yang terhenti: lebih dari 3.000 porsi
• Jumlah relawan yang terdampak: 47 orang
• Durasi penghentian: hampir dua minggu
• Dampak langsung: siswa kehilangan asupan makanan bergizi, relawan kehilangan penghasilan

Analisis dan Data Riset Terbaru
Berdasarkan data dari Badan Gizi Nasional (BGN), program MBG memiliki peran penting dalam menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas gizi anak usia sekolah. Di Kabupaten Ciamis, program ini telah berhasil menjangkau ribuan siswa di berbagai kecamatan. Namun, konflik internal seperti yang terjadi di Dapur Sehat Mutiara Baregbeg dapat mengancam keberlangsungan program. Riset terbaru menunjukkan bahwa keberhasilan program gizi sangat bergantung pada kolaborasi yang harmonis antara pemerintah, yayasan, dan mitra lokal. Ketika terjadi konflik internal, bukan hanya operasional yang terhambat, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap program dapat menurun.

Agar program MBG dapat kembali berjalan optimal, diperlukan penyelesaian konflik yang transparan dan melibatkan pihak ketiga yang netral. Selain itu, perlu adanya sistem pengawasan dan evaluasi yang lebih ketat untuk mencegah terjadinya konflik serupa di masa depan. Dengan begitu, ribuan siswa dan relawan yang bergantung pada program ini dapat kembali menjalani aktivitas mereka seperti semula. Mari bersama-sama mendorong penyelesaian konflik ini agar gizi anak-anak Indonesia tetap terjaga dan masa depan mereka tidak terancam oleh hambatan administratif.

Baca juga Berita lainnya di News Page