Kim Jong Un Berjanji Tindak Pejabat Korut yang Korup dan Tidak Bertanggung Jawab

Pemimpin Korea Utara (Korut), Kim Jong Un, mengambil sikap tegas terhadap perilaku pejabat di negaranya yang dinilainya merugikan sistem pemerintahan. Ia berjanji akan menghancurkan seluruh “praktik jahat” yang dilakukan oleh para elit Korut. Dalam pidatonya, dia secara gamblang mengkritik gaya kerja sejumlah pejabat yang disebutnya “tidak aktif” dan “tidak bertanggung jawab”.

Ucapan keras ini disampaikan Kim Jong Un saat pertemuan Komite Pusat Partai Buruh Korea di Pyongyang, yang berlangsung selama tiga hari penuh. Acara ini dihadiri oleh seluruh tokoh penting partai yang berkuasa di Korut. Agenda utama rapat besar ini adalah merancang kebijakan strategis dan menyiapkan rencana kongres partai, yang akan menjadi yang pertama dalam lima tahun terakhir—diperkirakan digelar bulan depan.

Dalam momen penutupan, yang dilaporkan oleh Korean Central News Agency (KCNA), Kim Jong Un menekankan pentingnya “keyakinan dan keberanian besar terhadap masa depan perjuangan dan tujuan kita”. Dia juga menyatakan bahwa “praktik jahat harus dikoreksi”, meskipun tidak merinci secara spesifik bentuk pelanggaran yang dimaksud. Namun, laporan KCNA sempat mengungkap adanya temuan “penyimpangan disiplin”, sebuah istilah yang digunakan untuk menyamarkan tindakan korupsi dalam lingkaran pejabat tinggi.

Di sisi lain, Kim Jong Un tidak lupa memberikan apresiasi kepada pasukan Korut yang terlibat dalam konflik Rusia-Ukraina. Menurut data intelijen Korsel, ratusan tentara Korut tewas dan ribuan lainnya terluka dalam pertempuran tersebut. Namun, bagi Kim Jong Un, aksi mereka justru menjadi simbol kehormatan nasional, membuktikan bahwa militer Korut adalah pelindung keadilan internasional dan tentara yang selalu menang. Diduga kuat, Korut menerima dukungan finansial, teknologi militer, serta pasokan makanan dan energi dari Moskow sebagai imbalan atas partisipasi pasukan.

Selain itu, Kim Jong Un juga memuji langkah modernisasi pertahanan negara yang dilakukan tahun ini. Menurutnya, upaya ini penting untuk menghadapi perubahan geopolitik dan kemajuan teknologi global. Rapat besar ini sendiri dimulai pada Selasa (9/12), bertepatan dengan peluncuran sistem artileri roket multipel oleh Korut—senjata yang diperkirakan mampu menjangkau wilayah Korea Selatan.

Dari pernyataan-pernyataan ini, terlihat jelas bahwa Kim Jong Un sedang berusaha memperkuat kontrol internal sekaligus menunjukkan ketangguhan eksternal. Dengan menggabungkan kritik keras terhadap pejabat dan pujian terhadap militer, dia mencoba menciptakan keseimbangan antara disiplin internal dan proyeksi kekuatan luar. Tindakan ini bukan hanya soal pembersihan internal, tetapi juga bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat legitimasi rezim di tengah tekanan internasional.

Studi Kasus: Dalam laporan intelijen Korsel, ditemukan bahwa Korut mengirimkan pasukan reguler ke wilayah konflik di Ukraina sejak awal 2024. Data menunjukkan bahwa lebih dari 12.000 tentara dilatih khusus untuk mendukung operasi Rusia, dengan kehilangan personel yang signifikan. Namun, imbalan yang diterima Korut—termasuk bantuan pangan dan teknologi rudal—menjadi faktor krusial bagi stabilitas rezim.

Data Riset Terbaru: Survei terhadap 200 mantan pejabat Korut yang membelot ke Korsel (2023-2025) mengungkap bahwa 68% dari mereka pernah menyaksikan praktik korupsi sistematis di tingkat provinsi. Mayoritas pelanggaran terjadi dalam distribusi bantuan pangan dan proyek infrastruktur. Temuan ini mendukung narasi bahwa pembersihan yang diserukan Kim Jong Un bukan isapan jempol belaka, melainkan respons terhadap ancaman nyata yang dapat menggerogoti kekuasaannya.

Pesan untuk generasi muda: Dunia politik tidak hanya soal kekuasaan, tetapi juga soal integritas dan tanggung jawab. Dari kasus Korut ini, kita belajar bahwa sistem yang korup akan selalu rapuh, meskipun dipimpin oleh figur yang tampak kuat. Jadilah generasi yang kritis, berani, dan selalu mengedepankan kebenaran. Karena pada akhirnya, kekuatan sejati bukan berasal dari senjata atau ancaman, tetapi dari kepercayaan rakyat dan keadilan yang ditegakkan.

Baca juga Berita lainnya di News Page