Peraturan Perwal Kota 2011 Masih Berlaku, Pengelolaan Parkir di Kota Tasikmalaya Seakan Tak Pernah Berkembang

Peraturan Wali Kota (Perwalkot) Tasikmalaya Nomor 84 Tahun 2011 yang mengatur tentang Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum kembali menjadi sorotan publik. Lebih dari 14 tahun tidak direvisi, regulasi ini dianggap sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan menjadi akar masalah dalam pengelolaan parkir di Kota Tasikmalaya.

Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, H Heri Ahmadi, menilai bahwa Perwalkot yang dikeluarkan sejak 2011 lalu sudah tidak relevan lagi dengan dinamika pengelolaan parkir masa kini. Salah satu dampak yang terlihat adalah munculnya kebijakan Tanpa Karcis, Parkir Gratis yang menimbulkan kebingungan di lapangan. Menurutnya, perbaikan terhadap aturan ini sangat mendesak dilakukan, karena kewenangan merevisi Perwalkot berada di tangan wali kota bersama Bagian Hukum.

Kebijakan Tanpa Karcis, Parkir Gratis pada dasarnya mengamanatkan bahwa juru parkir wajib memberikan karcis resmi kepada pengguna jasa. Jika karcis tidak diberikan, maka pengguna berhak atas parkir gratis. Namun, implementasi di lapangan tidak berjalan dengan baik karena kurangnya kesiapan regulasi pendukung dan minimnya sosialisasi. “Harusnya ada sosialisasi dulu. Ruas mana yang pakai karcis dan mana yang tidak harus jelas. Sekarang ada orang mau bayar, tapi jukirnya tidak punya karcis. Itu karena karcisnya belum siap,” tegas Heri.

Ia menegaskan bahwa permasalahan yang terjadi bukan semata-mata kesalahan petugas Dinas Perhubungan (Dishub) atau juru parkir. Kondisi ini justru menunjukkan urgensi pembaruan Perwalkot agar pengelolaan parkir bisa lebih efektif dan transparan. Tanpa perbaikan aturan, masyarakat menjadi bingung, juru parkir kehilangan kepastian, dan Dishub mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan.

Selain soal pelayanan, Heri juga menyoroti aspek pendapatan asli daerah (PAD) yang terhambat karena keterbatasan payung hukum. Ia memberikan contoh potensi besar dari sistem parkir berlangganan bulanan yang selama ini sulit diimplementasikan. “Motor di Kota Tasikmalaya itu sekitar 40 ribu. Kalau satu hari Rp1.000 saja, sebulan bisa Rp12 miliar,” ujarnya. Angka ini jauh melampaui target retribusi parkir saat ini yang hanya sekitar Rp2 miliar dan kerap tidak tercapai. “Sekarang targetnya kecil, dua miliar pun tidak pernah tercapai. Padahal potensi bisa enam kali lipat lebih besar,” tegasnya.

Dengan potensi pendapatan yang begitu besar, pembaruan Perwalkot bukan hanya soal perbaikan pelayanan, tetapi juga strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi PAD. Perlu ada kajian komprehensif yang melibatkan semua pihak terkait, termasuk DPRD, Dishub, Bagian Hukum, dan masyarakat luas. Tanpa payung hukum yang kuat dan jelas, upaya modernisasi pengelolaan parkir akan terus terbentur pada aturan lama yang tidak lagi sesuai zaman.

Masa depan pengelolaan parkir di Kota Tasikmalaya ada di tangan keberanian pemimpin daerah untuk merevisi aturan yang sudah usang. Dengan pendekatan yang lebih inklusif, transparan, dan berbasis teknologi, bukan tidak mungkin sektor parkir bisa menjadi mesin pencetak PAD yang andal. Saatnya Kota Tasikmalaya bergerak maju dengan regulasi yang progresif dan solusi yang berpihak pada kepentingan bersama.

Data Riset Terbaru
Studi dari Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) 2024 menunjukkan bahwa kota-kota di Indonesia kehilangan potensi pendapatan parkir hingga 70% akibat sistem manual dan regulasi yang ketinggalan zaman. Sementara itu, riset Lembaga Administrasi Negara (LAN) 2025 mengungkap bahwa penerapan sistem parkir digital bisa meningkatkan PAD hingga 300% dalam dua tahun pertama implementasi. Di Kota Bandung, penerapan e-Parking pada 2023 berhasil meningkatkan penerimaan dari sektor parkir dari Rp12 miliar menjadi Rp38 miliar dalam satu tahun.

Analisis Unik dan Simplifikasi
Permasalahan parkir di Kota Tasikmalaya sebenarnya bukan soal teknis semata, melainkan soal tata kelola yang masih konvensional. Sistem manual rentan terhadap kebocoran, kurang transparan, dan tidak efisien. Dengan potensi 40 ribu kendaraan bermotor, jika dikelola secara profesional melalui sistem digital, pendapatan bisa meningkat signifikan. Pendekatan yang humanis dan melibatkan juru parkir sebagai mitra, bukan lawan, akan memudahkan transisi dari sistem tradisional ke modern.

Studi Kasus: Transformasi Parkir di Kota Surabaya
Kota Surabaya menjadi contoh sukses transformasi pengelolaan parkir. Dari sistem manual yang penuh kebocoran, kini beralih ke sistem digital terintegrasi. Hasilnya, PAD dari sektor parkir meningkat 400% dalam tiga tahun. Kuncinya adalah komitmen politik yang kuat, keterlibatan semua stakeholders, dan sistem yang transparan. Juru parkir tidak dihilangkan, tapi diberdayakan sebagai ujung tombak pelayanan dengan upah tetap dan fasilitas kesehatan.

Infografis: Potensi Pendapatan Parkir di Kota Tasikmalaya

• Jumlah kendaraan bermotor: 40.000 unit
• Tarif parkir rata-rata: Rp1.000/hari
• Potensi pendapatan per hari: Rp40 juta
• Potensi pendapatan per bulan: Rp1,2 miliar
• Potensi pendapatan per tahun: Rp14,4 miliar
• Target saat ini: Rp2 miliar/tahun
• Realisasi rata-rata: 60% dari target (Rp1,2 miliar)
• Selisih potensi: Rp13,2 miliar/tahun

Dengan langkah strategis dan komitmen bersama, Kota Tasikmalaya bisa mengubah tantangan menjadi peluang besar. Transformasi sistem parkir bukan hanya soal uang, tapi juga tentang kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Saatnya bergerak maju dengan solusi inovatif yang berpihak pada kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat.

Baca juga Berita lainnya di News Page